Oleh Ummu Ahtar
Anggota Komunitas Setajam Pena
Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan pekan depan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Menurutnya, saat ini pemerintah masih mempertimbangkan baik dan buruknya kebijakan kenaikan BBM. Kebijakan ini akan menimbulkan inflasi dan menurunkan daya beli atau kemampuan konsumsi masyarakat. (cnnindonesia.com, 22/8/22)
Pemerintah beralasan bahwa kenaikan BBM jenis pertalite bertujuan untuk mengurangi subsidi dari APBN 2022. Subsidi BBM dan energi belakangan ini membengkak jadi Rp 502 triliun, dari rencana awalnya yang hanya Rp 170 triliun. Meski demikian, pemerintah masih menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM. Selain itu, harga pertalite juga perlu naik agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran yakni untuk orang miskin.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, ada beberapa faktor yang bisa membuat harga BBM naik. Satu di antaranya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menentukan harga BBM. Ketika harga minyak mentah global melambung, biaya operasional Pertamina sebagai pihak pengimpor komoditas tersebut akan ikut membengkak. Singkat cerita, modal PT Pertamina (Persero) semakin bertambah, sehingga harga jual BBM ke konsumen ikut meningkat. (cnnindonesia.com, 24/8/22)
Salah satu negara pengimpor minyak BBM adalah Singapura. Mirisnya, BBM yang diimpor dari Singapura merupakan minyak yang berasal dari sumur-sumur yang ada di Indonesia. Banyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan-perusahaan pengeboran minyak di Indonesia menjual minyaknya kepada Singapura. Alasannya, kilang di Indonesia tak mampu menampung seluruh produksi minyak mentah tanah air.
Sedangkan Singapura sendiri jauh lebih unggul dalam hal kepemilikan kilang minyak yang menjadikan Singapura sudah puluhan tahun sebagai produsen kilang minyak.(kompas.com, 28/5/22)
Mengkritisi Kenaikan BBM Subsidi
Sungguh sangat memilukan. Negara yang seharusnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok publik dengan mudah dan murah malah menganggap APBN dibebani BBM saat diberi subsidi. Perlu dipahami, pencabutan subsidi BBM di negeri ini tidak berkaitan dengan BBM salah sasaran ataupun beban APBN. Dana APBN sudah seharusnya dimanfaatkan untuk rakyat.
Salah sasaran dalam pengelolaan SDA menjadi sebab utama kenaikan BBM. Fakta sebelumnya, harga Pertamax naik disusul rencana kenaikan BBM bersubsidi karena mengikuti harga minyak dunia. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tunduk pada pasar global. Negara hanya berperan sebagai regulator yang mengikuti arus Kapitalistik pasar bebas.
Alhasil, BBM yang seharusnya dikelola negara tergadaikan dan diserahkan kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing. Saat ini kilang-kilang minyak dikuasai oleh swasta. Jadi, wajar jika anggaran APBN membengkak karena negara kurang mandiri dalam mengelola SDA tersebut. Dari sini, jelas siapa pihak yang paling diuntungkan atas kenaikan BBM, yakni swasta.
Sangat disayangkan, pemerintah menaruh harapan besar dalam pengelolaan SDA, seperti mengimpor minyak dari kilang minyak asing atau menyerahkan pengelolaannya pada swasta. Padahal negeri ibu pertiwi ini terkenal gemah ripah loh jinawi. Faktanya, campur tangan asing atau swasta selalu menyertai dalam pengelolaan aset negara bahkan mengambil alih aset negara sebagai hak miliknya.
Semua ini disebabkan oleh kelonggaran aturan dalam pengelolaan dan pengambilan hak milik yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta, baik domestik atau pun asing.
ini terjadi lantaran pada dasarnya, sumber utama APBN adalah pajak bukan SDA. Selain itu, sistem yang diterapkan di negeri ini bukan bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, melainkan untuk kemaslahatan sang pemilik modal (kapital). Wajar jika negeri ini menjadi ladang perauk bisnis kaum kapital, dan rawan dikorupsi oleh penjabat negeri.
Islam Kafah Solusinya
Akar dari seluruh masalah kehidupan ini adalah sistem kufur yang sudah lama diterapkan.
Sistem itu adalah:
- Kapitalisme yang menjadikan materi sebagai patokan.
- Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) sebagai acuan dalam pembuatan hukum.
Akibatnya, seluruh kebijakan yang diterapkan oleh negara saat ini tidak berguna untuk kemaslahatan rakyat.
Sistem ekonomi kapitalis memberlakukan liberalisasi ekonomi dan sistem persaingan bebas. Siapa yang memiliki modal dan mampu menggunakan kekuatan modal atau kapitalnya secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dan bisnis. Akibatnya, BBM yang seharusnya dinikmati rakyat dengan harga murah semakin mengalami kenaikan harga, akibat dikomersialkan menjadi ladang bisnis.
Padahal dalam pandangan Islam, SDA seperti minyak sawit, bahan bakar minyak, listrik dan gas serta sumber energi lainnya merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Rasulullah saw telah menjelaskan tentang sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis beliau.
Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda,"Manusia berserikat atau punya andil dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api."( HR.Abu Dawud)
Anas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas ra tersebut dengan menambahkan bahwa minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, listrik, hutan, minyak sawit, air, padang rumput, jalan umum, sungai, dan laut haram untuk diperjualbelikan. Semuanya telah ditetapkan oleh syariat sebagai milik umum. Pengelolaannya wajib dilakukan secara langsung oleh khalifah sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
Seperti sabda Rasulullah,
"Sesungguhnya al-Imam atau khalifah itu perisai di mana orang-orang berlindung di belakangnya." (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud)
Dengan alasan apapun, pemerintah tidak boleh menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta, apalagi asing. Orientasi mereka dalam pengelolaannya pasti untung dan rugi.
Dengan pengaturan syariat ini, dapat dipastikan bahwa harga BBM terjangkau murah bahkan gratis serta mudah diakses oleh seluruh rakyat. BBM berasal dari SDA migas yang merupakan harta milik umum. Maka harta milik umum ini tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat. Harta ini membutuhkan biaya besar dan upaya sungguh-sungguh dalam pengelolaannya. Karena itu, negaralah yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan melakukan eksploitasinya beserta pembangunan kilang minyak untuk mewakili kepentingan rakyat dan kaum muslimin. Kemudian hasilnya disimpan di Baitulmal kaum muslimin.
Negara juga akan mengatur distribusi BBM sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat hingga setiap individu rakyat mudah memperolehnya. BBM murah dan gratis hanya dapat dirasakan ketika aturan Islam diterapkan dalam mengelola SDA migas.
Semua ini akan terwujud jika negara menerapkan aturan Islam secara kafah di semua lini kehidupan masyarakat. Satu-satunya negara menerapkannya adalah Khilafah Islam. Sudah sepantasnya umat ini berpikir bahwa:
- Kehidupan di bumi sudah dirusak oleh aturan 'thaghut'.
- Kerusakan yang ditimbulkan oleh aturan kufur harus diganti dengan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai sang Pencipta dan Pengatur alam semesta.
Dengan aturan Allah, kehidupan Islam yang dulu terbukti selama 14 abad menebar rahmat bagi seluruh alam akan kembali terwujud.
Wallahu a'lam bishawwab.
0 Comments: