Apakah BLT Yang Dibutuhkan Rakyat?

Oleh: Rochma Ummu Arifah

Kenaikan harga BBM sudah menjadi hal yang tak terelakkan. Walaupun mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama rakyat, pemerintah tetap pada keputusannya untuk menaikan harga BBM yang merupakan komoditas utama yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sebagai kompensasi dari kenaikan ini, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak.

Realitas BLT

BLT ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan karena pemerintah menganggap penyaluran subsidi selama ini kurang tepat sasaran. Dengan BLT ini, diharapkan bahwa penyaluran subsidi melalui BLT ini akan lebih menyasar pihak  masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Pemerintah akan mulai memberikan bantuan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 29 Agustus lalu.

Bantuan diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. "Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon," kata Sri Mulyani. Bantuan sosial tambahan ini akan digelontorkan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 12,4 triliun rupiah untuk tahap pertama. Uang itu mulai dibayarkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar Rp150 ribu selama 4 kali, sehingga totalnya menjadi Rp600 ribu. Tapi, pembayaran dirapel selana dua kali, yaitu Rp300 ribu untuk setiap transfer. "Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun," katanya. (Fokus.tempo.co/08/09/2022).

Hanya saja, beberapa pihak menilai keefektifan dari BLT ini. Karena besarnya BLT BBM yang diberikan tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan setelah kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah 

menaikkan harga produk BBM penugasan, subsidi, hingga non-subsidi akan menekan konsumsi rumah tangga. Hal ini lantaran harga BBM mempengaruhi biaya transportasi, baik sebagai ongkos logistik maupun kebutuhan mobilitas masyarakat. Kenaikan BBM juga akan mengerek harga-harga seperti pangan, menekan pengeluaran rumah tangga, dan memicu inflasi. 

Apakah BLT Yang Dibutuhkan Rakyat?

Kemudian muncul pertanyaan, apakah BLT ini menjadi solusi efektif terhadap kenaikan BBM ini? Apakah memang inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat? Menjawab hal ini, tentu kita harus telisik lebih mendalam mengenai pengelolaan BBM yang ada di dalam negeri. Kita pun akan menemukan bahwa pengelolaan ini oleh pemerintah menganut sistem liberal di mana hak eksplorasi dan pengelolaan lebih banyak diberikan kepada pihak swasta dan asing. Sehingga, keuntungan terbesar pun mengalir ke mereka. Sedangkan rakyat hanya mendapatkan porsi sedikit dari keuntungan yang didapat pemerintah. Bahkan, mirisnya, hasil eksplorasi tambang minyak bumi sebagai bahan baku BBM ini dikuasai oleh pihak asing dan kemudian pemerintah Indonesia harus membeli BBM dari mereka di mana bahan bakunya berasal dari tanah air.

Kekeliruan tata kelola inilah yang sejatinya membuat harga BBM melambung tinggi. Segala dalih dan alasan diberikan pemerintah seakan untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam mengusahakan pencapaian kesejahteraan rakyat. Alih-alih menghadirkan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas, pemerintah malah membuat hidup rakyat semakin tercekik dengan kenaikan harga sejumlah barang komoditas utama.

Fakta inilah yang sangat mungkin kita temukan di kehidupan saat ini. Pemerintah yang abai dengan nasib rakyat. Sangat berbeda dengan sistem Islam yang ditopang dengan penguasa dan jajarannya yang berkomitmen mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Segala bentuk usaha yang dilakukan adalah untuk melayani rakyat bukan malah menjadikan rakyat sebagai konsumen. Inilah sistem Islam yang banyak didambakan hadir kembali di tengah kehidupan manusia. Wallahu alam.