Headlines
Loading...
BBM Resmi Naik, Bukti Rezim Abaikan Jeritan Rakyat?

BBM Resmi Naik, Bukti Rezim Abaikan Jeritan Rakyat?


Oleh. Firda Umayah 

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 (kompas.com/03/09/2022).

Jeritan rakyat yang selama ini menolak kembali kenaikan harga BBM nampaknya kembali di abaikan. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM pasti akan berimbas ke semua rakyat khususnya rakyat menengah ke bawah. Sebab semua harga bahan pokok dan yang lainnya akan terus meningkat lantaran sarana transportasi pengangkut menggunakan BBM yang kini kian menjerat.

Di tengah huru hara keresahan masyarakat akan beredarnya kenaikan harga BBM beberapa hari yang lalu, pemerintah mengklaim akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat yang memiliki penghasilan dibawah Rp 3,5 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan total anggaran BLT subsidi gaji mencapai Rp 9,6 triliun.

Ia menyebut bantuan itu akan dicairkan sekali bayar. Namun, bendahara negara belum memastikan mulai kapan bantuan itu akan disalurkan (cnnindonesia.com/31/08/2022).

Terlepas dari adanya BLT, pada dasarnya rakyat lebih memilih pemerintah tidak menaikan harga BBM. Pasalnya BLT yang sebelumnya diberikan fakta di lapangan juga jauh dari harapan. Banyak   masyarakat yang seharusnya mendapatkan BLT namun tak mendapatkannya. Lebih dari itu, BLT yang sebelumnya diberikan sifatnya juga sementara sehingga tidak mampu menanggung beban ekonomi akibat kenaikan semua kebutuhan hidup. Lalu, mengapa pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM?  

Perlu dipahami, bahwa sistem ekonomi kapitalistik yang dijalankan oleh roda pemerintahan membuat pemerintah harus bertekuk lutut pada mekanisme pasar global. Terlebih lagi, berkiblatnya rupiah kepada mata uang dolar membuat rupiah menjadi semakin tak berharga. 

Sistem ekonomi kapitalistik memandang bahwa pemerintah hanya sebagai regulator bukan sebagai pengurus yang mengurusi seluruh urusan rakyat. Harga BBM pun disesuaikan dengan harga minyak dunia yang merujuk kepada dolar. Walhasil, meskipun terdapat kilang-kilang minyak di wilayah negeri, pemerintah tak dapat langsung menjual hasil olahan minyak ini dengan harga yang ditetapkan sendiri. 

Terlebih lagi, kebutuhan akan BBM yang besar di wilayah negeri, membuat pemerintah masih harus mengimpor minyak mentah dari beberapa negara seperti Singapura dan juga berencana akan mengimpor dari Rusia. Lantas, apakah ada solusi nyata atas permasalahan ini?

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa turut sertanya pemerintah didalam mengikuti sistem ekonomi kapitalistik membuat pemerintah tidak dapat independen dalam mengambil kebijakan. Hal itu diperparah dengan prinsip ekonomi kapitalistik yang hanya memikirkan keuntungan materi sehingga didalam mengurusi rakyat pun layaknya melakukan transaksi jual beli. Hal ini tidak akan terjadi jika negeri menggunakan sistem ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, Islam memandang bahwa manusia berserikat terhadap tiga hal. Yakni api seperti BBM, air, dan padang rumput seperti hutan dan yang lainnya. Ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW., "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa tiga hal diatas tidak boleh dimiliki oleh individu. Tetapi merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara. Sehingga negara tidak boleh menyerahkannya kepada swasta bahkan asing. Ini juga berlaku untuk semua sumber daya alam. Kalaupun pemerintah tak dapat mengelolanya sendiri, maka pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan para pengelola swasta dengan akad kerja. Sehingga, rakyat negara akan dapat menikmati hasil kekayaan alam tanpa harus bersusah payah membelinya dengan harga mahal.

Perlu dipahami bersama pula, bahwa sistem ekonomi Islam tidaklah dapat berdiri sendiri. Sistem ini harus disokong dengan sistem pemerintahan yang Islam pula. Karena bagaimanapun juga, segala kebijakan tidak akan lepas dari sistem pemerintahannya.

Oleh karena itu, tidak ada solusi tuntas selain dengan menyerahkan segala kepengurusan rakyat dan negara dengan Islam. Islam sebagai agama sekaligus pandangan hidup manusia akan mampu menyelesaikan segala permasalahan. Sebab Islam berasal dari Mahapencipta dan Mahapengatur seluruh alam semesta. Dialah Allah Azza Wa Jalla.

Bagi seorang muslim wajib baginya taat kepada seluruh aturan Allah Swt. Wajib pula menerapkan Islam didalam segala aspek kehidupan. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu" (TQS. Al Baqarah : 208).

Terakhir, bagaimana muslim mengetahui cara menerapkan Islam secara keseluruhan? Maka muslim harus mencontoh dari segala yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam mengurusi urusan kaum muslimin dan juga warga negara saat Rasulullah saw. memimpin Daulah Islam di Madinah. Dalam hal ini pula, Allah Swt. telah berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul (Shallallahu ‘alaihi wasallam) kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” (TQS. Al-Hasyr : 7).

Baca juga:

0 Comments: