Oleh : Ummu Fahhala
(Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli Umat)
Sungguh memprihatinkan, apa yang diungkapkan Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Drajat Murtianto bahwa 50% penduduk Indonesia mengalami kelaparan tersembunyi (hidden hunger), yakni kelaparan yang tanda-tandanya tidak nampak, namun sesungguhnya dampaknya sangat besar, disebabkan kekurangan zat gizi mikro berupa zat besi, yodium, asam folat, seng, vitamin A dan zat gizi mikro lainnya. (mediaindonesia.com, 18 September 2022).
Berdasarkan data dari Global Hunger Index (GHI) bahwa tingkat kelaparan Indonesia masih dalam kategori serius tahun 2020. Tahun 2021 tingkat kelaparan Indonesia peringkat tiga tertinggi di Asia Tenggara. (katadata.co.id). Masyarakat Indonesia yang menderita kekurangan gizi jauh lebih besar dibandingkan dengan Myanmar, Kamboja dan Laos. Bahkan PBB mencatat masih ada 1,9 juta masyarakat Indonesia yang mengalami kerawanan pangan. (CNBCindonesia.com, 8 Juli 2022).
Kapitalisme Penyebabnya
Dari dulu masalah kelaparan tak kunjung tuntas, sungguh ironi di tengah kondisi negara yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan maupun udara segar untuk perkebunan ternyata mengalami carut marut pengelolaan pertanian dan penanganan kelaparan. Ini merupakan buah dari penerapan sistem ekonomi liberal kapitalisme, yang menjadikan penguasa melalaikan tanggung jawabnya sebagai pengatur urusan rakyat.
Bukannya memberdayakan sektor pertanian dan melakukan riset, justru mengambil kebijakan impor bahan makanan pokok hingga berketergantungan kepada negara lain. Dalam sistem ini Sumber Daya Alam (SDA) justru halal diprivatisasi oleh siapapun yang memiliki uang, termasuk kepemilikan lahan. Hal ini membuat banyak lahan menganggur dan tidak produktif lantaran hanya dijadikan sebagai aset orang-orang kapitalis. Akhirnya kekayaan hanya berputar di kalangan itu-itu saja dan semakin memperlebar jarak kaya dan miskin di masyarakat.
Sistem ini juga telah melegalkan pengelolaan serta distribusi pangan ke tangan elit kapital, yakni perusahaan atau korporat. Sehingga rantai pasok pangan dikuasai dan dikendalikan oleh para korporat. Selain itu lemahnya penguasa dalam mewujudkan sistem logistik pangan membuat biaya pengiriman bahan pangan menjadi tinggi dan penyebaran bahan pangan yang tidak merata ke seluruh daerah akibat keterbatasan infrastruktur.
Hal ini pun makin diperparah dengan penerapan sistem sekulerisme yang meniadakan peran agama dari kehidupan, memindahkan kedaulatan hukum ke tangan manusia, padahal penguasa di sini adalah manusia dengan sifat yang lemah dan diliputi kepentingan. Sehingga meniscayakan setiap kebijakan yang dihasilkan bisa dikendalikan oleh siapapun yang memilki modal. Jadi tak mengherankan jika kebijakan yang dipilih justru menyengsarakan rakyat, seperti impor bahan pangan, membebaskan kepemilikan dan privatisasi sumber daya alam serta hal lainnya. Selama menerapkan sistem kapitalisme sekuler, kelaparan mutlak terjadi.
Solusi Islam
Kelaparan erat kaitannya dengan kurangnya ketersediaan pangan dan pertanian. Islam memiliki aturan terkait dengan pertanian supaya terjadi ketahanan pangan dan swasembada pertanian, keberhasilan sistem Islam dalam distibusi pangan dan pertanian terbukti sukses selama belasan abad sepanjang masa pemerintahan Islam.
Negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam pengelolaan pangan dan pertanian. Secara politik, syariah Islam menetapkan bahwa negaralah yang wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap pengurusan hajat publik, tidak boleh dialihkn kepada pihak lain apalagi korporasi. Hal ini didasarkan hadits riwayat Muslim dan Ahmad bahwa seorang penguasa adalah pengurus rakyatnya dan ia bertanggung jawab terhadap yang diurusnya.
Negara dengan sistem Islam hadir secara utuh dalam pengelolaan pangan, mulai dari aspek hulu sampai hilir. Di ranah hulu, negara bertanggung jawab menjamin berjalannya proses produksi dan menjaga stok pangan. Negara akan memberikan dukungan yang penuh terhadap usaha pertanian rakyatnya, seperti memudahkan rakyat untuk mendapatkan bibit terbaik, alat-alat pertanian atau produksi yang modern atau teknologi terbaru, mendistribusikan secara merata bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian dan akses jalan serta komunikasi, menyelenggarakan riset-riset pendidikan dan pelatihan serta pengembangan, dan seterusnya.
Negara menerapkan hukum pertanahan dalam Islam, sehingga mencegah penguasaan lahan dan menjamin semua tanah terkelola maksimal, begitu pula pada aspek distribusi dan stabilisasi harga dalam pandangan Islam mengikuti keseimbangan permintaan dan penawaran yang akan terjadi secara alami tanpa melibatkan intervensi negara. Pemerintah hanya mengawasi jika kondisinya tidak normal dengan melarang dan menindak tegas segala bentuk penimbunan dan kartel.
Tanggung jawab penuh dari negara akan menjamin pemenuhan pangan rakyat secara merata, mencukupi dan harganya pun terjangkau. Sehingga kelaparan pun tidak akan terjadi secara sistemik.
0 Comments: