Perubahan Iklim Dunia Kian Parah Akibat Pembangunan Global Yang Kapitalistik

Oleh :

Ummu Faiha Hasna

Efek dari krisis iklim sangat luar biasa. Berbagai negara mengupayakan untuk meminimalisir dampak dari krisis ini. Seperti yang dilakukan oleh para pemimpin dari puluhan negara-negara Afrika.

Dilansir  Al Jazeera, Jumat, 9/9/2022, mereka mendesak negara - negara kaya menepati janji mereka untuk memberi bantuan guna mengatasi dampak perubahan iklim. Desakan tersebut tertuang dalam komite hasil pertemuan antara 24 menteri negara - negara Afrika selama tiga hari di Ibu Kota Mesir, Kairo. Komunike ini disepakati jelang KTT COP27 di Mesir yang di gelar dua bulan mendatang yakni pada bulan November.

Afrika memiliki cekungan Kongu, hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Hutan ini memainkan peran kunci dalam  menangkap gas rumah kaca. Di sisi lain, Afrika juga memiliki jejak karbon yang rendah. Akan tetapi, perubahan iklim dan hilangnya bentang alam di benua Afrika tidak proporsional. 

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon sempat mengatakan bahwa Afrika hanya menyumbang 3 persen dari emisi karbon dioksida global.

Namun, negara-negara Afrika adalah wilayah yang termasuk paling parah terkena dampak perubahan iklim, terutama kekeringan dan banjir yang memburuk. Karenanya, Komunike tersebut mendesak negara - negara kaya untuk menepati dan memperluas janji iklim yang telah disampaikan, agar negara - negara miskin dapat berkembang secara ekonomis sambil menerima lebih banyak dana untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Negara-negara yang notabenenya adalah negara - negara pengemisi telah berjanji akan mengucurkan 100 miliar dollar AS (Rp 1.483 triliun) per tahun mulai 2020 untuk membatu negara-negara yang rentan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Akan tetapi, sejauh ini, janji tersebut belum juga terpenuhi. Sementara Kepala Ekonom Bank Pembangunan Afrika Kevin Chika Urama mengatakan, benua tersebut menghadapi kesenjangan pembiayaan iklim sekitar 108 miliar dollar AS setiap tahun. (Kompas.com, 11 September 2022)

Jika diperhatikan, solusi "janji iklim" negara - negara pengemisi adalah bukti kerakusan negara - negara tersebut atas negara - negara miskin. Solusi ini lahir dari paradigma sistem kapitalisme tatkala melakukan pembangunan global ( Global Development Models). Sistem ini hanya berorientasi pada capaian materi tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan. Jadi, sekalipun negara - negara maju menyadari bahwa mereka menyumbang emisi karbon tertinggi di dunia, namun tetap mereka melakukan eksploitasi berlebihan terhadap SDA maupun industrialisasi eksploitatif terhadap sumber energi. Sebab, aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan besar bagi negara - negara maju. Padahal, aktivitas itulah yang menjadi alasan utama terjadinya krisis dan bencana ekologi dimana - mana. 

Karenanya, solusi yang diperlukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan bukan solusi pragmatis dengan memberi sumbangan pada negara terdampak. Namun, dengan menghadirkan sistem alternatif shahih yang terbukti mampu menjaga dan mengelola lingkungan. Sistem ini adalah sistem Islam. Islam diturunkan bukan hanya sebagai agama ritual melainkan sebagai sistem kehidupan atau ideologi. Sehingga Islam mampu menyelesaikan semua masalah manusia termasuk masalah lingkungan. 

Allah Subhanahu Wata'ala telah menciptakan bumi  dan seisinya untuk keperluan manusia. Hanya saja Allah menuntut manusia tidak berbuat kerusakan ketika memanfaatkannya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al A'raf:56, yang artinya : _"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya."_

Maka, kelestarian lingkungan adalah poin penting ketika manusia memanfaatkan alam.Islam menuntut agar manusia tidak merusak lingkungan tatkala menjalankan teknisnya.

Hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam. Beliau sendiri senantiasa mengingatkan para sahabat untuk menjaga lingkungan. Saat hendak melakukan perang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan agar tidak menebangi pohon dan merusak lingkungan. Para sahabat sendiri menyadari hakikat firman Allah , " telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (QS. Ar Rum:41).

Dalil ini menjadi konsep bagi kaum muslimin mengelola lingkungan. Dalam ekonomi Islam, hutan maupun sumber - sumber energi fosil adalah harta kepemilikan umum.Keduanya tergolong SDA. Konsekuensinya tidak ada liberalisasi dan kapitalisasi atas kekayaan ini. Syariat telah memerintahkan negara yang berhak mengatur dan mengelola harta kepemilikan umum tersebut. Kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat tanpa ada komersialisasi di dalamnya.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda: " Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." ( HR. dawud & Ahmad)

Sehingga pada level pengelolaan Sumber Daya Alam, negara harus memperlihatkan dalil - dalil tersebut. Negara tidak akan melakukan eksploitasi lingkungan yang berdampak pada kerusakan. Negara akan merumuskan regulasi yang ramah lingkungan dengan melibatkan para ahli lingkungan. Para ahli ini, dituntut untuk membuat AMDAL yang paling meminimalisir kerusakan lingkungan, upaya rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan. Selain itu, negara juga akan memetakan wilayah - wilayah untuk lahan konservasi ( hima ), tempat tinggal penduduk, tempat pertanian maupun kawasan industri. Negara akan menghitung berapa emisi karbon yang masih toleran ditangkap oleh hutan. 

Inilah konsep yang diberikan islam untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan lingkungan. Hanya saja, solusi ini tidak mungkin terwujud jika individu - individu Muslim yang melakukan. Solusi ini hanya akan bisa terealisasi jika ada negara yang menerapkan Islam secara Kaffah yakni Khil4f4h Islamiyyah. Wallahu A'lam bi Shawab.