Oleh. Ummu Ahtar (Anggota Komunitas Setajam Pena)
Baru-baru ini ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto dan ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani beserta jejeran petinggi partai melakukan pertemuan sebagai bagian dari larisafati politik dan komunikasi politik jelang pemilu 2024. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mengatakan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi menjelang pemilu termasuk menggandeng Puan dalam Pilpres 2024.(nasional.kompas.com, 4/9/22)
Sebelumnya Gerindra resmi merangkai koalisi pra-pilpres bersama dengan PKB dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Terbentuknya koalisi KIR untuk mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo.
Agung menilai kedatangan PDIP ke Hambalang bisa dibaca dalam peluang bagi Gerindra untuk menambah bobot kuantitas dan kualitas KIR. Hal itu tak terlepas menimbang PDIP adalah partai pemenang pemilu. Apalagi beragam hasil survei menunjukkan bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini masih bertengger di peringkat teratas menjelang Pemilu 2024.
Rezim tak Peka Kenaikan BBM
Saat rakyat sedang kelimpungan mengatasi dampak domino kenaikan BBM, para petinggi negara termasuk ketua wakil rakyat sibuk mematutkan diri mencari pasangan kontestasi. Hinggak memake up diri agar nampak layak mendapat kepercayaan. Sepatutnya rakyat sadar mendapati kondisi demikian adalah watak asli sistem demokrasi.
Sistem politik demokrasi melahirkan sosok pengabdi kursi kekuasaan. Bukan pelayanan rakyat yang merasakan penderitaan mereka. Mirisnya tidak jarang mereka memanfaatkan kondisi terpuruk rakyat demi kepentingan politik. Namun jika menulusuri konsep pemerintah demokrasi bahwa kejadian hal ini bukan hal tabu. Sebab asas politik demokrasi adalah manfaat dan kepentingan. Wajar saja jika rakyat hanya dibutuhkan saat kompetisi pemilu untuk meraih kekuasaan. Selebihnya peran dan suara rakyat diabaikan.
Sistem demokrasi hanya menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dan aktivitasnya jauh dari pengurusan urusan umat. Namun dekat dengan mengurusi kepentingan pemilik modal. Jika penguasa dan partai tidak lagi bisa diharapkan mengurus urusan rakyat, maka rakyat yang harus menghadang kuatnya kekuasaan.
Sebagaimana demokrasi sendiri adalah ideologi abu-abu yang mengakui diri sebagai ideologi Pancasila. Namun faktanya demokrasi dengan jargonnya dari rakyat untuk rakyat ,tidak membuktikan kemuliaannya. Justru munafik dan lebih condong pada ideologi Kapitalisme. Yang mana dasarnya adalah pemisahan agama dalam kehidupan. Sehingga dalam kebijakannya mustahil memberikan kemaslahatan umat. Sebaliknya suara terbanyak yang diagungkan, didominasi oleh para kapital (pemilik modal) sebagai otak utama mengatur rezim untuk meraih keuntungan materi sebanyak-banyaknya.
Perlu Umat Sadar dan Kembali pada Islam Kafah
Betapa bengis kelakuan rezim tanah air ini. Dimana rakyat sedang pilu menghadapi dampak domino kenaikan BBM. Sayang rezim sibuk menyiapkan kualisi menyambut pemilu. Rakyat dibiarkan mandiri menyelesaikan solusi atas dampak domino kenaikan BBM. Akibatnya negeri gemah ripah ini masih saja terpuruk dengan kemiskinan. Kesenjangan sosial antara si kaya-miskin yang sangat menonjol. Belum polemik kemaksiatan lainnya, akibat negara acuh pada rakyat.
Padahal , “Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Sedangkan hingga kini berlaku sebaliknya dan bahkan rezim seolah muka tembok tidak mau disalahkan.
Dalam melawan kemungkaran, dibutuhkan kesadaran memahami politik dengan benar. Umat tidak boleh anti politik. Karena politik dalam Islam tidak sebatas bicara kekuasaan. Politik Islam adalah ri'ayatul su'unil ummah, yakni mengurusi urusan umat. Salah satu aktivitas politik adalah meluruskan penguasa bengkok atau zalim. Mengurusi kebijakan bertentangan dengan Islam dan menasehati penguasa. Singkat kata aktivitas politik dalam dakwah amar makruf nahi mungkar.
Dalam hal ini politik pragmatis yang ditampilkan sistem sekuler, sejatinya tidak akan menampilkan pemimpin, negarawan, dan politisi sejati. Sebab mereka menganggap politik hanya cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya, serta menghalalkan segala cara memenangkan kekuasaan.
Dalam Islam politik mendapat tempat dan kedudukan yang mana hukumnya bisa menjadi wajib. Karena mengurus dan memelihara urusan kaum Muslimin bagian dari kewajiban syariat Islam. Pentingnya politik dalam Islam tercermin dalam ungkapan Imam Al Ghazali, "Kekuasaan dan Agama adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan."
Sejak awal turunnya Islam, kaum Muslimin sudah berpolitik. Yaitu menghubungi persoalan dengan syariat Islam. Ikut dalam kegiatan bernegara seperti berjihad, mengirimkan utusan ke penguasa non Muslim, bahkan mendirikan negara. Contoh politisi dan negarawan terbaik ada pada diri Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin serta para pemimpin Islam terdahulu.
Orientasi politik Islam bukan meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Kekuasaan hanyalah jalan untuk menegakkan hukum Allah Swt.. Tujuan politik Islam yakni menerapkan hukum Islam sebagai solusi fundamental bagi permasalahan umat manusia. Termasuk dalam hal jaminan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Politik Islam inilah yang harus diperjuangkan oleh umat. Sebagaimana yang pernah dicontohkan Rasulullah Saw di Madinah. Yakni dikenal dengan istilah Khil4f4h.
Sifat dan karakter pemimpin pada masa Khil4f4h terbukti mempunyai nilai lebih diatas rata-rata , jika dibandingkan dengan para pemimpin atau penjabat sekarang. Mereka tidak sekedar melakukan bosa-basi pemanis kampanye dan sumpah jabatan. Namun terbukti dalam langkah nyata diproses jabatannya. Berbeda yang disampaikan ketika kampanye dan sumpah jabatan dengan realitas ketika menjabat.
Para penjabat di masa Khil4f4h memegah teguh syariat Islam. Baik dalam hal keimanan maupun syariah dalam muamalah. Para penjabat yakin setiap kebijakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Balasannya hanya dua surga atau neraka. Kekuatan iman ini yang jadi pegangan pertama. Sehingga tidak tertarik melakukan kemaksiatan walau dengan imbalan atau iming-iming yang menggiurkan.
Dengan panduan syariat Islam para penjabat Khil4f4h mempunyai sifat dan karakter baik. Diantaranya memberikan rasa aman pada masyarakat. Khilafah juga memiliki komitmen dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini adalah hal penting yang menjadi fokus tugas Khil4f4h dan seluruh penjabatnya. Sebab sejatinya itulah esensi adanya negara jadi pelayan bagi rakyatnya. Artinya negara hadir memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, individu per individu. Dengan begitu tidak ada kemiskinan lagi di seluruh wilayah Khil4f4h. Semua minimal di atas kriteria mustahiq atau orang yang berkriteria mendapatkan zakat. Komitmen ini bukan hanya janji atau sumpah jabatan minim realisasi alias omong kosong. Namun dijalankan dan diwujudkan menjadi kenyataan. Hanya dalam sistem politik Islam, Khil4fh Islamiyyah lahir pemimpin yang benar-benar mengurusi urusan rakyatnya.
Wallahu'alam bisshawab.
0 Comments: