Oleh: Aulia Rahmah
Kelompok Penulis Peduli Umat
Mengutip dari Kompas.com (5/9), dalam rangka menyiapkan pemilihan Presiden 2024, Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani pada Minggu (4/9/22) mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya bersepakat akan terus membangun komunikasi politik, "Jadi saya kira konklusi yang paling jelas adalah kita bertekad untuk melanjutkan komunikasi politik dengan terus-menerus, dengan terbuka, dengan apa adanya," Kata Prabowo usai bertemu Puan di Hambalang.
Hal senada juga disampaikan Puan. Soal kemungkinan berpasangan dengan Prabowo. "Kalau kemudian ditanya apakah ada kemungkinan, ya semua itu menurut saya ada kemungkinan, tidak ada yang tidak mungkin di politik demi kemajuan bangsa dan negara," kata Puan.
Inilah potret para petinggi negara dan ketua wakil rakyat hari ini. Sibuk mematut diri mencari pasangan kontestasi. Juga me-make up diri agar nampak layak dan kembali mendapat kepercayaan.
Sungguh minim empati, di saat rakyat sedang kelimpungan mengatasi efek domino kenaikan BBM, mereka sibuk mencari dukungan demi kekuasaan yang mereka idam-idamkan. Tak menampakkan sedikit pun kepedulian dan keprihatinan terhadap beratnya beban yang kini dirasakan oleh rakyat.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang nilainya tak seberapa, juga penyalurannya yang bermasalah bukanlah solusi yang semestinya diambil. Ketua wakil rakyat dan petinggi negara harusnya paham hal ini, dan mempertimbangkan, baik buruknya bagi kehidupan masyarakat. Lalu melakukan koreksi jika memang terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga kebijakan yang merugikan tidak akan disahkan.
Namun dapatkah wakil rakyat yg duduk di parlemen melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah, mengingat Eksekutif, juga para anggota Legislatif dan Yudikatif sebagian besar anggota partai yang terpilih? Mustahil terjadi *check and balance* dalam sistem demokrasi yang membagi kekuasaan dalam Trias Politica. Sedangkan antara pengontrol dan yang dikontrol adalah sama-sama penyelenggara negara, berasal dari partai yang sama, yang saling bersinergi demi kepentingan partai dan kelompoknya.
Maka butuh perubahan secara fundamental agar kemajuan bangsa dan negara benar-benar terwujud. Di mana setiap individu, masyarakat dan negara dapat menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Rakyat dengan suka rela memberi kepercayaan dan amanah kepada pemerintah. Masyarakat secara kritis melakukan amar makruf nahi mungkar.
Negara melayakkan diri menunaikan tanggung jawabnya mengemban amanah sekaligus berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada kedzaliman yang meliputi pemerintahannya. Juga menyadari bahwa menduakan rakyat dan mengorbankan kepentingan rakyat demi para cukong serakah adalah sebuah kezaliman yang akan dilaknat oleh Allah, Rasulullah dan seluruh makhluk ciptaan Allah, di langit dan di bumi.
Iklim pemerintahan yang kondusif hanya akan dapat terwujud dalam Sistem Khil4f4h Islamiyyah, yang diperjuangkan oleh partai yang berdiri di atas asas ideologi Islam. Majelis Umat adalah wadah bagi partai yang terdidik dengan akidah dan tsaqafah Islam, yang dengan ketakwaan dan keikhlasannya akan meluangkan energinya untuk mengawasi, menyampaikan aspirasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah, bukan sekadar pendukung kekuasaan yang ada. Wallahu a'lam bisa ash-showab.
0 Comments: