Akar Masalah Tak Diselesaikan, Kerusuhan Papua Terus Berulang

Oleh. Umi Hafizha

Miris, sampai hari ini konflik berujung kerusuhan terus terjadi di Papua. 

Baru-baru ini seorang Prajurit TNI berinisial IDW mengalami luka tembak oleh kriminal bersenjata (KKB) Papua, pimpinan Numbuk Telenggeng. Saat peristiwa terjadi, aparat TNI sedang melaksanakan patroli gabungan di Gereja Golgota Gome, Ilaga, Papua Tengah, Minggu (13/11), (Jawa Pos. Com, 13/11/22).

Sehari sebelumnya pada Sabtu, 12/11/2022 kerusuhan juga terjadi di wilayah Ikabo, Kabupaten Dogiyai, Papua. Kejadian ini bermula dari meninggalnya seorang anak berusia enam tahun setelah ditabrak oleh seorang pendatang saat mengundurkan truknya. Sang sopir tidak menyadari jika ada seorang anak di belakangnya, yang akhirnya terlindas hingga tewas. 

Kecelakaan tersebut membuat masyarakat marah dengan menyerang perkotaan. Massa kemudian membakar satu unit rumah, dua kendaraan truk dan enam kantor pemerintahan. Masa juga sempat mendatangi polres dan hendak melakukan penyerangan karena sopir truk diamankan polisi. Sebelumnya sopir truk tersebut sempat dibacok warga (TV One. Com, 12/11/22).

Pemerintah tentu sangat menyadari keadaan di Papua yang sangat mudah terjadi kasus kekerasan serta konflik senjata. Karena itu dalam sebuah pertemuan pemerintah berjanji akan lebih menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap penanganan masalah yang terjadi Papua. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi, mengatakan pemerintah akan terus melakukan sejumlah evaluasi terhadap kegiatan militer di Papua. Mualimin mengatakan, bahwa saat ini salah satu fokus permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Papua adalah adanya  kelompok bersenjata. Ia menyebutkan bahwa potensi timbulnya  konflik kekerasan antara pasukan militer Indonesia dengan kelompok bersenjata sulit untuk dihindari (Tempo.Co, 12/12/2023).

Kerusuhan Papua yang terus terjadi dan berulangkali terjadi, mulai dari konflik antara penduduk asli dan pendatang, hingga kerusuhan oleh KKB akan terus terjadi selama akar masalahnya tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat. Sebab ada banyak faktor yang memicu konflik Papua, seperti ketimpangan, kesejahteraan, keamanan, keadilan dan sebagainya. 

Oleh karena itu pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan akar masalahnya tidak hanya terfokus pada satu atau dua masalah saja seperti ekonomi dan pembangunan. Meski sampai hari ini kesejahteraan rakyat Papua belum juga terwujud. Pada Maret 2022, Papua masih menjadi propinsi yang tingkat kemiskinannya tertinggi di Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki Papua seharusnya membuat rakyat Papua dan Papua Barat sejahtera. Mereka berhak atas keadilan dan kehormatan, penegakkan hukum, serta kehidupan keagamaan kemasyarakatan dijunjung tinggi dan dihormati, mereka seharusnya disatukan, bisa hidup berdampingan aman dan damai. 

Namun, inilah wajah buruk penerapan sistem kapitalisme-demokrasi. Negara gagal memberikan keamanan dan kesejahteraan serta persatuan warga negaranya hingga memicu konflik. Mirisnya dalam kerusuhan kadangkala dipelihara karena menjadi salah satu sumber keuntungan untuk pihak lain, baik kekuasaan maupun ekonomi. 

Berbeda dengan Islam, sistem yang tegak di atas ideologi Islam justru menjadi satu-satunya harapan masyarakat saat ini, karena sistem ini tegak di atas ideologi yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Sehingga dipastikan mampu mengantarkan manusia pada kemuliaan dan kesejahteraan yang dicarinya. Sistem ini telah tegak selama belasan abad dalam bangunan sebuah negara bernama Khil4f4h yang luasnya meliputi 2/3 dunia. 

Sejarah telah mencatat, pada masa itu Khil4f4h berhasil menyatukan suku, ras, agama, budaya, mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang luar biasa. Ideologi Islam dengan sistem khilafahnya, justru akan menantang dan melenyapkan berkuasanya sistem kapitalis neoliberal yang kini menghancurkan Papua dan dunia saat ini. Karena sistem Islam menetapkan bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah ruah adalah hak milik umat yang mewajibkan negara untuk mengurusnya semata-mata demi untuk kepentingan umat. 

Islam bahkan memandang semua investasi asing yang legal dalam sistem kapitalisme justru merupakan jalan penjajahan yang diharamkan. Dan faktanya penderitaan rakyat Papua justru diawali dengan dibukanya keran investasi dengan dalih pemberdayaan pembangunan. 

Sistem Islam pun menetapkan seluruh rakyat, siapapun mereka, apapun ras dan agamanya, berhak menikmati keadilan dan kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara. Bahkan sepanjang mereka tunduk pada aturan negara di luar urusan agama dan peribadatan, mereka berhak dilindungi sebagaimana kaum muslimin yang menjadi warga negara. 

Islam menetapkan haram bagi siapapun yang melanggar kehormatan, harta dan nyawa warga negara Khil4f4h non muslim, sampai-sampai sanksi Islam pun berhak dijatuhkan bagi muslim yang mencederai hak-hak mereka. Sebab tidak ada diskriminasi dalam penerapan sistem Islam. 

Hanya dalam sistem Khil4f4h, keadilan dan kesejahteraan serta keamanan akan terwujud karena negara adalah pengatur dan penjamin kebutuhan rakyatnya. 

Wallahu a'lam bishawab.