Angka Kemiskinan Tinggi, Islam Solusi Pengentasan Kemiskinan Secara Total

Irmawati (Aktivis Dakwah Kampus)

Kemiskinan menjadi realitas masyarakat dunia hari ini. Tak hanya di Indonesia hal ini juga terjadi di seluruh dunia.

Dilansir pada TELISIK.ID  pemerintah kabupaten Muna Barat dalam  penanganan kemiskinan yang tinggi,  memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD pada lima kelurahan. Kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi, pasalnya hal ini menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia yang dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum. Oleh kerena itu, saat ini pemerintah menyusun langkah strategis, efisien dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan pendapatan keluarga. Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan bahwa di tengah inflasi daerah, menyebabkan korelasi dalam peningkatan masyarakat miskin, maka sesuai intruksi presiden ada tiga langkah strategis dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem tersebut.

Beragam upaya terus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengeluarkan bangsa ini dari kemiskinan tetapi, upaya yang dilakukan hingga saat ini belum memberikan  hasil yang signifikan termaksud pembagian BLT sebesar Rp600 ribu per bulan tentu belum menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan dan belum memberikan kesejahteraan di tengah masyarakat karena bantuan tersebut sifatnya jangka pendek dan kerap mengalami salah sasaran. Rakyat yang sebetulnya mampu, banyak yang mendapatkan bantuan, sedangkan yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan. Dan yang lebih mirisnya adalah terkadang mereka yang mendapatkan bantuan memiliki hubungan erat dengan penguasa setempat, padahal terkategori mampu. Walhasil, terjadilah kesenjangan sosial. Selain itu, di satu sisi diberikan bantuan tunai, di sisi lain harga-harga yang melonjak di pasaran tentu tidak signifikan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. 

Tidak bisa dipungkiri kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan diterapkan sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Atas prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. SDA yang seharusnya dikelola oleh negara dan untuk kemaslahatan rakyat, malah diserahkan kepada para kapitalis atau pemilik modal. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan secara total  dalam sistem demokrasi adalah  mustahil, karena solusi yang diberikan adalah solusi parsial . Upaya penurunan angka kemiskinan  tidak terfokus untuk menghilangkan kondisi miskin secara nyata yakni memastikan semua pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Selain itu, standar miskin dalam sistem demokrasi juga dilihat dari besaran pengeluaran dan penghasilan. Berbeda dengan Islam, tolak ukur pemenuhan kebutuhan pada pemenuhan asasiyah (pokok) meliputi sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan secara layak.

Adapun cara Islam agar keluar dari kemiskinan  dimulai dari individu, bahwa setiap muslim diperintahkan oleh Allah untuk bekerja  dan  mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya.  Sebagaimana sabda Rasulullah Saw "Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain." (HR ath-Thabarani).

Sehingga apabila  seseorang dalam keadaan miskin,  diperintahkan untuk bersabar, bertawakal dan  tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai  Pemberi rezeki.  Bagi dia haram untuk berputus asa terhadap rezeki dan rahmat Allah Swt.

Selanjutnya secara jama’i (kolektif), yakni setiap muslim diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan dan menolong saudaranya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw  : "Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu," (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Serta penguasa diperintahkan oleh Allah Swt  untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk dalam menjamin pemenuhan  kebutuhan pokok mereka. Penguasa juga harus mengelola kekayaan alam untuk kepentingan umat bukan justru dikuasai oleh beberapa golongan saja. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw:" Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Ketika  menjadi kepala negara di Madinah, Rasulullah Saw menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman ini teradapat  para sahabat tergolong dhuafa atau dikenal dengan Ahlu Shuffa yang diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Demikian juga, saat menjadi Amirul Mukminin, Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap biaya menjaga dan melindungi anak-anak, membangun “rumah tepung” _dar ad-daqiq_ bagi para musafir yang kehabisan bekal. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membuat kebijakan memberi insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang dan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.

Dengan demikian, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari  kemiskinan secara total adalah dengan meninggalkan sistem ekonomi kapitalis, dan mengambil  sistem Islam.  Adapun pemberian bantuan dilakukan, setelah mengatasi persoalan krusial, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, ketersediaan barang dan jasa. Pemerataan infrastruktur bukan menjadi prioritas ketika kebutuhan pokok masyarakat belum terpenuhi. 

Wallahu a'lam bishawab.