Oleh. Vivi Nurwida
Badai Putus Hubungan Kerja (PHK) secara massal telah menimpa negeri ini. Bagaimana tidak, ribuan orang telah dihentikan dari tempat kerjanya pasca usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Mengutip dari catatan Disnakertrans Jawa Barat, per September 2022, ada 4.155 buruh yang sudah di-PHK. Data itu dikutip dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial (HI) menurut Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Namun, Disnaker juga merilis data total ada 47.539 karyawan di Jawa Barat yang di-PHK dan dilaporkan berpotensi di-PHK. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan sudah ada 73.644 orang pekerja di Jawa Barat yang di-PHK. (cnbcindonesia.com, 6/11/2022).
Sebelumnya diberitakan oleh tribunnews.com, 29/10/2022, tiga perusahaan besar, Shopee, Tokocrypto dan Indosat melakukan PHK massal. Indosat sampai melakukan PHK mencapai 300 karyawan. PHK massal dilakukan perusahaan-perusahaan ini dalam rangka efisiensi.
Selain itu, dilansir dari cnbcindonesia.com, 10/11/2022, rencana pemerintah dalam menerapkan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran tol tanpa buka kaca dan berhenti bakal memakan banyak 'korban', yakni dalam hal pemangkasan karyawan. Kemungkinan akan ada 50.000 karyawan terancam menganggur akibat penerapan sistem ini.
Faktor Penyebab PHK
PHK massal yang tengah terjadi bisa dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal ini diantaranya bisa disebabkan oleh buruknya managemen: kerugian karena kesalahan pengelolaan, konflik antara pemilik perusahaan dan pekerja yang berlarut-larut, konflik yang terjadi antar pemilik (jika pemilik lebih dari satu), pengurangan biaya produksi (termasuk pekerjanya), peremajaan (terkait usia dan lambat bergerak) dan sebagainya.
Sedangkan faktor eksternal disebabkan misalnya bencana alam (kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya), situasi ekonomi negara yang memang tidak mendukung juga sistem yang diterapkan.
Sistem Kapitalisme, Penyebab Utama
Faktor internal yang disebutkan di atas tidaklah sistematis. Artinya jika PHK dipengaruhi karena faktor ini, maka dampaknya tidak akan meluas. Para pekerja masih ada kesempatan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Bagi pengusaha sendiri pun, masih ada kesempatan untuk membuka bisnis baru.
Dari faktor eksternal yang pertama, yaitu terjadinya bencana alam yang tidak bisa diprediksi tentu ini sudah menjadi ranah ketentuan Allah. Namun, jika menelisik faktor eksternal berikutnya, yakni karena situasi ekonomi maka tidak akan bisa mengandalkan peran pekerja itu sendiri.
Artinya, ketika pekerja berpindah tempat kerja sekalipun akan mengalami kesulitan. Karena perusahaan serupa mengalami nasib yang sama, PHK massal terjadi.
Terjadinya PHK massal adalah indikator bahwa ada masalah yang sistemik. Ketika sebuah perusahaan tidak bisa berproduksi maka perusahaan ini tidak membutuhkan lagi tenaga kerja dalam rangka efisiensi. Perusahaan akan menekan biaya produksi semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kerugian. Alhasil pengurangan demi pengurangan karyawan pun terjadi, pengangguran akan meningkat. Ketika banyak terjadi pengangguran, artinya kepala keluarga tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemiskinan di sebuah negara otomatis akan meningkat, begitu juga angka kriminalitas.
Inilah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme. Dalam sistem ini, pemilik modal besar akan mengalahkan pemilik modal kecil. UU Omnibus Law Cipta Kerja, nyatanya juga tidak bisa melindungi kaum pekerja. Justru upah murah, PHK juga mudah.
Dibutuhkan Peran Negara
Peran negara sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Situasi semacam ini tidak bisa dikembalikan kepada pelaku bisnis. Penguasa sebagai pemangku kebijakan harus hadir untuk mengatasinya, bukan hanya dengan ucapan prihatin. PHK massal akan semakin besar jika negara tidak bisa mengatasi masalah ini. Inilah tantangan yang yang harus segera disambut pemerintah yang dampaknya harus bisa dirasakan rakyat.
Namun persoalan yang ada terjadi akibat sistem. Kebijakan yang lahir dari sistem kufur kapitalis sekuler tidak akan pernah bisa berpihak kepada rakyat, sebaliknya yang terjadi adalah cenderung membebani rakyat. Sudah saatnya umat berjuang agar peran negara bisa optimal dalam mengurus rakyatnya. Peran negara yang optimal hanya bisa dilakukan oleh negara yang menerapkan sistem Islam di seluruh aspek kehidupan. Artinya sistemnya yang harus diganti dengan sistem yang jauh lebih baik.
Ada sebuah sistem kehidupan yang datang dari Allah Swt, yang bukan saja sebagai sang Maha Pencipta, tapi juga sang Maha Pengatur, yang paham betul tentang makhluk ciptaan-Nya. Sistem itu adalah sistem Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa.
Dalam sistem ini diangkat seorang Khalifah, pemimpin negara yang menerapkan Islam secara kafah, yang akan membuka banyak lapangan kerja. Rasulullah Saw bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Dengan pengelolaan kepemilikan umum _milkiyyah ‘ammah_ dan kepemilikan negara _milkiyyah daulah_ yang benar berdasarkan tuntunan syariat, menjadikan sebuah negara mampu membuka banyak industri yang nantinya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dengan pengelolaan seperti ini para individu laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah akan dengan mudah menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Peran negara yang optimal hanya bisa dirasakan dalam sistem ini.
Wallahu a'lam bishawab.
0 Comments: