Santri Berpolitik, Siapa Takut?

Oleh. Siti Aisah, S.Pd

Politik dan agama sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa disatukan. Pasalnya politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor, sedangkan agama adalah sesuatu yang bersih. Hingga tidak heran diambil kesimpulan bahwa jangan bawa-bawa agama ke ranah politik.

Patut diketahui pada Senin (24/10/2022) Tuan Guru Bajang (TGB) yang notabene adalah Ketua Harian DPP Partai Perindo ini diminta sebagai pembicara dalam acara Seminar Nasional, Istighosah dan Do’a Bersama yang dilaksanakan di pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Acara ini diselenggarakan oleh _Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs_ (CSSMoRA).

TGB yang memiliki nama lengkap Muhammad Zainul Majdi ini memberikan pengarahan tentang peran dan posisi santri di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Lalu pada sesi tanya-jawab ada pertanyaan tentang irisan antara santri dan gerakan politik. Maka Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) cabang Indonesia inipun menjawab bahwa politik itu harus dimaknai secara umum dan jangan meletakkan politik melebihi yang lain. (berita Jatim.com, 24/10/2022)

Ilmu agama yang dipelajari di pondok pesantren adalah bentuk dari pembelajaran santri dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam, dari membuka mata hingga menutupnya ada aturan. Perbuatan manusia, termasuk pula santri yang memang didesain untuk pembiasaan aktivitas keislaman terikat dengan hukum syara. Artinya saat santri ikut andil ataupun tidak dalam perpolitikan, maka akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sehingga bukan hanya irisan saja namun lebih kepada penggabungan antara politik dan Islam dalam menjalankan roda kehidupan, khususnya tata kelola pemerintahan.

Pernyataan jangan meletakkan politik melebihi yang lain, memberikan makna yang sangat dalam. Pasalnya memisahkan politik dari Islam dan menjadikan Islam sebagai agama ritual semata. Pernyataan ini tidak lain sebagai bentuk upaya mendiskreditkan Islam sebagai sebuah agama yang universal.

Saat santri itu berkumpul dengan santri-santri lainnya di pondok pesantren, mereka bebas berdiskusi di serambi maupun bilik-bilik kamar mereka. Tidak heran jika muncul banyak kata-kata santri yang bijak dan lucu tentang kehidupan. Sehingga, bukan menjadi hal yang baru saat politik juga menjadi salah satu tema perbincangannya. Sayangnya Islam sering kali ditempatkan pada posisi luar, artinya santri atau pun masyarakat hanya menjadikan agama sebagai sandaran dalam hal ibadah saja.

Berikut ini latar belakang terjadinya peristiwa ini, paling tidak ada dua alasan:

Pertama, adanya propaganda sekularisasi yang dilakukan oleh Kafir Barat di dunia Islam baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui ghazw al-fikr yang diikuti dengan ghazw al-‘askari dan ghazwu as-siyasi.

Saat propaganda ini menjalar kepada kaum muslim maka secara tidak sadar, mereka telah menjadi kepanjangan tangan Barat terhadap kaum muslimin. Hal ini karena pada dasarnya mereka telah menjadi wakil rakyat sekaligus agen (pemikiran) Barat. Lalu mereka rela apapun demi kemajuan Barat.

Latar belakang yang kedua adalah dengan hilangnya gambaran utuh tentang Islam. Khususnya sistem pemerintahan dan sistem ekonomi. Sayangnya, gambaran sistem politik pemerintahan dan sistem ekonomi dalam Islam tersebut telah lama lenyap dari benak sebagian besar kaum Muslim. Sejarah dan perekonomian saat ini membuktikan bahwa kondisi negeri ini sedang dalam darurat kepemimpinan Islam.

Pada dasarnya politik dalam Islam adalah suatu yang maklumun min al-din bi al-dharurah. Artinya adalah upaya pemeliharaan (ri’ayah) urusan umat baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Sedangkan subjeknya adalah negara dan umat. Tugas negara adalah melaksanakan pemeliharaan tersebut, dan umat atau partai politik yang ada melakukan kontrol terhadap segala urusan ri’ayah tersebut.

Oleh karena itu, politik bagi muslim, atau khususnya santri tidaklah bisa hanya ditempatkan pada versi agama terpisah dari politik saja (baca : perspektif umum), melainkan harus menempatkan pedoman hidup (baca : Al-Qur’an) pada sendi-sendi kehidupan. Hingga setiap nafas periayahan aturan yang dibuat oleh negara itu hanya bersandar pada perspektif Islam saja.

Politik di dalam Islam diposisikan sebagai riayah dari penguasa kepada rakyatnya, dan muhasabah dari rakyat kepada penguasanya. Hingga akan tercipta bahwa saat berbicara tentang perpolitikan, maka akan terkait dengan segala urusan umat dalam penerapannya di setiap aspek kehidupan.

Kontrol umat terhadap para penguasa pun tidak luput dari subjek riayah tersebut. Hingga tak heran, dahulu para alim ulama sering membahas politik bersamaan dengan imamah atau Khil4f4h. Hal ini karena dengan penerapan sistem Islam dalam bingkai negara, tidak lain harus menegakkan daulah Islam. Jika tidak, maka aktivitas politik dalam Islam tidak akan sempurna dilakukan.

 

Tugas sebagai santri saat ini adalah bergabung dengan partai yang tegas menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar melalui lisannya. Lalu saat menjadi penguasa, maka dirinya tersebut harus bisa memastikan seluruh kebijakan yang keluar dari kewenangannya adalah hukum Islam.

Para santri memiliki intelektual yang tinggi. Saat seluruh aspirasi santri disampaikan kepada pemangku kebijakan, maka ini adalah perwujudan dari sebuah kajian atas nilai-nilai Islam yang memiliki solusi atas permasalahan kehidupan. Saat para santri ini yakin akan kebenaran Islam dan dengan berani mendakwahkan Islam sebagai solusi atas permasalahan bangsa. Dengan demikian, wahai umat Islam dan santri di seluruh dunia, mari bersama-sama meneladani politik kenabian dengan turut serta melanjutkan kehidupan Islam, sampai Khil4f4h tegak memimpin peradaban.

Wallahu a'lam bishawab.