
OPINI
Migas dalam Cengkeraman Sistem Liberal Kapitalisme
Oleh. Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Sah, perusahaan asing asal Singapura berhasil memenangkan hasil lelang harta karun gas di Aceh. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral telah menandatangani kontrak kerjasama pada wilayah kerja Off Shore North West Aceh (Meulaboh) dan wilayah kerja Offshore South Aceh (Singkil). Kedua wilayah kerja tersebut resmi dimenangkan oleh Conrad Asia Energy Ltd (perusahaan migas raksasa asal Singapura), yang sebelumnya dilelang atas keduanya (CNBCIndonesia.com, 5/1/2023).
CEO Conrad Asia Energy Ltd., Miltos Sinogalas, mengungkapkan hal ini sangat penting karena Conrad telah menjajaki proyek tersebut beberapa tahun belakangan. Miltos pun mengatakan akan bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk memperbaiki perekonomian rakyat Aceh. Sementara, Ketua BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh), Muchsin, berharap agar program ini dapat mensejahterakan rakyat Aceh dan menghijaukan Aceh kembali. Di sisi lain, pengelolaan migas oleh pihak asing ini pun disinyalir dapat menjadi sumber baru pendapatan negara melalui jalan devisa.
Segala bentuk pengelolaan sektor hulu oleh pihak swasta asing sebetulnya merupakan bentuk penjajahan neoliberalisme yang mencekik perekonomian rakyat. Dan hal ini telah lama dilakukan. Dimulai sejak zaman orde baru. Mayoritas tambang dan migas negeri, saat ini banyak dikelola asing dan swasta. Rakyat dianggap sebagai orang asing di negeri sendiri. Hasil pengelolaan kekayaan alam milik rakyat pun mengalir deras ke pihak asing. Rakyat hanya mendapatkan remah-remah dari hasil pengelolaannya.
Harta minyak dan gas Indonesia yang melimpah menjadi bidikan oleh para oligarki kapitalis. Demi keuntungan yang menggiurkan. Tanpa peduli nasib rakyat, yang notabene sebagai pemilik asli harta karun tersebut.
Inilah bentuk ketidakadilan sistem kapitalisme dengan konsep liberalisasi pengelolaan sumberdaya. Semua sektor dibuka untuk investasi asing. Parahnya lagi, kepemilikan asing diizinkan mencapai lebih dari 90%. Negara tak berdaya secara mandiri mengelola sumberdaya melalui lembaga BUMN. BUMN yang notabene sebagai lembaga pengelola sumberdaya negara dianggap tak mampu dengan segala mahalnya pembiayaan pengelolaan. Sehingga jelaslah, jika sistem ekonomi liberal terus dijadikan aturan pengelolaan sumberdaya negara maka tak heran negara ini pun akan tergadai kedaulatannya. Karena segala kekayaan telah dipegang asing dalam segala bentuk pengelolaan. Miris. Negara kaya tapi tak memiliki nyali dalam mengelola mandiri.
Segala sumberdaya yang ada dirampok secara halus oleh asing. Angka pengangguran pun semakin besar, karena tenaga kerja asing terus membanjiri pasar kerja dalam negeri. Anehnya lagi, justru negara memfasilitasi segala kecurangan ini dengan berbagai kebijakan yang semakin mencekik rakyat. Meskipun ada secercah keuntungan yang diberikan kepada rakyat, hal ini tak sebanding dengan besarnya keuntungan yang diperoleh asing. Walhasil, kerugian terus mendera kehidupan rakyat yang kian hari kian merugi. Karena pengelolaan migas oleh asing menjadikan harga migas negeri ini mahal. Rakyat juga yang menjadi korban. Menyedihkan.
Sistem ekonomi yang cacat sudah pasti menimbulkan kerusakan dalam kebijakan. Hingga melahirkan kekacauan dalam kehidupan.
Hadits Rasulullah SAW. yang masyhur mengenai pengelolaan sumberdaya alam mutlak di tangan negara. Dan segala pemanfaatannya wajib dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Rasulullah saw. bersabda yang artinya,
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadits tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kaum Muslim berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Ketiga sumberdaya tersebut dilarang untuk dimiliki oleh individu. Karena pemanfaatannya wajib untuk kemaslahatan umat.
Segala permasalahan ini hanya dapat tuntas terselesaikan dengan sistem Islam. Yakni dengan mengganti sistem ekonomi liberal yang kapitalistik menjadi sistem ekonomi Islam yang adil dan mensejahterakan. Sistem Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai pondasi pengaturan kehidupan. Seluruh kebijakan diatur sesuai dengan kebutuhan rakyat. Karena tujuan utama dari sistem Islam adalah kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Dan inilah satu-satunya cara untuk melepaskan cengkraman kapitalis global yang menyengsarakan. Syariat Islam menerapkan segala pengelolaan sumberdaya alam, seperti minyak, gas dan batubara. Pengelolaan adil dan bijaksana hanya terwujud dalam penerapan sistem yang penuh maslahat bagi umat, sistem Islam dalam bingkai kepemimpinan Khalifah. Tak ada pilihan lain.
Wallahu a'lam bisshowwab. [ ]
Baca juga:

0 Comments: