Penerapan Syariah Islam akan Menjaga Pertahanan Kedaulatan Negara

Oleh. Yuliani Zamiyrun, S.E.

(Pegiat Literasi)

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk wilayah kepulauan. Potensi perikanan dan kelautan di Sultra sangat melimpah. Potensi kekayaan laut itu diyakini bisa menjadi penopang utama ekonomi Indonesia di masa depan. 

Tata kelola yang baik menjadi kata kunci vital mewujudkan potensi-potensi tersebut. Sinergisitas dan harmonisasi semua stakeholder sangat sentral dalam mendorong optimalisasi daya guna sumber daya alam perikanan Sultra. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Oputa Yi Koo Markas Komando (Mako) dan Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari, Selasa (13/12), kemarin. 

Wakasal didampingi Wakil Ketua Umum Jalasenastri, Wiek Ahmadi Heri. Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan, peresmian gedung Mako dan Dermaga baru Lanal Kendari diharapkan menjadi pelecut semangat jajaran TNI khususnya Angkatan Laut dalam mengabdi menjaga keamanan wilayah laut Provinsi Sultra. 

Selain itu, bagian dari berkontribusi lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat. Sultra adalah salah satu provinsi kepulauan. Karena banyak didiami pulau-pulau. Dengan luas lautnya 75 persen dan daratan 25 persen. Potensi perikanan yang sangat besar menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah untuk dikelola sebaik-baiknya diperuntukkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” kata Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.

Potensi Sultra menjadi poros maritim dengan wilayah kepulauan dan kekayaan kelautan dijadikan sebagai sasaran penopang  ekonomi Indonesia mendatang. Hanya saja kran investasi yang dibuka seluas-luasnya oleh negara agar negara asing masuk ikut bermain dalam pengelolaan alam Sultra, justru membawa kekhawatiran negeri ini akan kehilangan kedaulatan dalam menjaga keutuhan dan potensi kekayaan alam yang dimilikinya. 

Masalah utamanya adalah sistem kapitalistik yang diadopsi negara ini. Hal itu membuat pengelolaan sumber daya laut dari hulu hingga hilir berpeluang besar dikuasai para korporasi asing. Selanjutnya, hal itu berimbas kepada sistem pertahanan maritim yang berada di bawah kendali para penanam modal dan pemberi pinjaman asing untuk bebas mengendalikan kebijakan negara, yang dengan sendirinya akan mengancam kedaulatan negara. 

Dalam Islam, ketahanan negara sangat penting agar negara asing baik musuh maupun bukan, tidak mudah mengancam kedaulatan negara. Keutuhan wilayah dijaga dengan tidak membiarkan adanya negara asing menjalin kerjasama dengan negara Islam yang mengancam kedaulatan, seperti penanaman modal asing dan pinjaman luar negeri. Kedua hal tersebut menjadikan negara mudah disetir sesuai kepentingan mereka dan melancarkan agenda penjajahan di wilayah daulah Islam. 

Penerapan syariah Islam di segala aspek baik ekonomi, politik dalam dan luar negeri akan menjamin pertahanan keamanan dari pengaruh negara penjajah termasuk pertahanan perairan dan kelautan.[ ]