POLEMIK TARIF KRL, BEGINI REGULASI TRANSPORTASI UMUM DALAM ISLAM

Oleh. Naning Prasdawati, S.Kep.,Ns (Komunitas Setajam Pena)

Menyambut tahun baru 2023, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kado pahit pemerintah berupa wacana penyesuaian tarif KRL khusus Jabodetabek bagi warga yang tergolong kaya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers yang diselenggarakan secara virtual akhir tahun 2022 lalu. Menhub beralasan kebijakan ini dimaksudkan agar subsidi yang ada selama ini tepat sasaran. Untuk mendukung wacana ini, Kemenhub akan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengklasifikasikan penumpang berdasarkan penghasilan. Rencananya skema pembayaran KRL akan dipisah antara penumpang yang mampu dan kurang mampu melalui tiket kartu. (kompas.com, 29/12/22)

Sontak hal ini pun menuai reaksi publik dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang menyatakan bahwa wacana ini menunjukkan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub, tidak memahami dan tidak berpihak pada transportasi umum. Selain itu, Deddy juga sangat menyayangkan wacana ini, karena di tengah kemacetan akibat membludaknya kendaraan pribadi di jalanan, justru pemerintah menggelontorkan subsidi besar-besaran untuk kendaraan mobil dan motor listrik. (bbc.com, 29/12/22)

Ketua pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi pun turut bersuara. Sebagaimana dilansir dari kontan.co.id, 29/12/22, beliau mengkritik dua kebijakan ini sangat kontradiktif. Harusnya, menurut beliau, pemerintah berterima kasih kepada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan mobilnya, atau minimal motornya dan kemudian memilih menggunakan KRL, Transjakarta, dan angkutan umum lainnya. Kritik semacam ini dan masih banyak yang lainnya, sangat wajar terjadi. Karena umumnya perbedaan tarif pada transportasi umum di ukur berdasarkan jarak dan pelayanan, bukan pada perbedaan penghasilan. 

Meskipun terkesan tidak logis dan dipaksakan, kebijakan seperti ini sangat lumrah terjadi di negara penganut kapitalisme. Ideologi ini meniscayakan segala sesuatu berorientasi pada materi. Penguasanya akan mengatur negara layaknya perusahaan yang menggunakan standar untung dan rugi. Walhasil rakyat harus membayar sejumlah uang tatkala ingin menikmati fasilitas publik. Padahal di sisi lain, rakyat sudah di bebani dengan berbagai macam pajak. 

Maka bukan hal yang aneh ketika satu kebijakan dengan kebijakan yang lain tampak saling bertentangan. Karena dalam kapitalisme, tuan sesungguhnya yang wajib dilayani bukanlah rakyat, melainkan mereka para kapital pemilik modal, yakni mereka yang berjasa karena memfasilitasi para pemangku kebijakan untuk naik ke tahta kekuasaan. Rakyat di nomor sekian kan, karena negara dalam sistem kapitalis hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan penanggungjawab seluruh urusan rakyatnya. 

Hal ini sangat berbeda ketika sebuah negara dibangun dengan sistem Islam yakni Khil4f4h. Negara penerapnya merupakan negara pengurus (ra’in). 

Sebagaimana sabda Rasulullah, 

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Ibn Majah dan Abu Nu’aim)

Orientasi pembangunan transportasi publik dalam Islam adalah untuk membantu mempermudah warga negara Khil4f4h dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Semisal pergi menuntut ilmu, bekerja dll. Bukan sebagaimana hari ini, dimana pembangunan dan penyediaan infrastruktur publik hanya sependek hitung-hitungan untung dan rugi, dan lebih jauh lagi sangat kental dengan nuansa mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu.

Dalam Khil4f4h infrastruktur publik atau disebut dengan marafiq ammah merupakan fasilitas umum yang wajib disediakan oleh negara dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik kaya ataupun miskin, dan dari berbagai wilayah, kota maupun desa. Kepemilikan dan pengelolaannya pun menjadi kewajiban negara. Dikarenakan pembangunan dan pengelolaannya membutuhkan biaya yang besar serta teknologi yang canggih, maka negara akan mengalokasikan dana dari pos kepemilikan negara. Hal ini sangat logis terjadi, karena pos ini memiliki sumber pemasukan yang besar dan beragam. Pemasukan ini dapat berasal dari fa’i, usyur atau cukai perbatasan, kharaj, ghanimah, dll. Sehingga sangat mungkin negara Khil4f4h dapat mengelola pembangunan hingga operasionalnya secara independen. 

Negara diperbolehkan untuk mengambil pendapatan dengan menentukan tarif tertentu atas pelayanannya termasuk mengambil keuntungan. Hasilnya akan menjadi milik negara dan masuk ke kas APBN atau baitul mal. Selanjutnya hasil ini akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin termasuk untuk menggaji para pegawai pelayanan infrastruktur tadi maupun untuk menggaji para pegawai negara lainnya. Karena konsep pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah untuk melayani masyarakat dan di kelola oleh negara, bukan swasta.

Melalui mekanisme ini, sangat mungkin bagi negara bisa memangkas kemungkinan terjadinya monopoli dan komersialisasi transportasi. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan harga terjangkau bahkan gratis. Namun, Khil4f4h juga tidak akan melarang ketika ada individu ataupun pihak swasta yang ingin membangun transportasi umum dan mengambil keuangan dari pelayanan yang diberikan. Khil4f4h akan mendorong mereka untuk membantu negara melayani kebutuhan masyarakat. 

Salah satu keberhasilan Khil4f4h dalam menyediakan layanan transportasi umum adalah proyek Hijaz railway yang dibangun pada masa Kh4lif4h Abdul Hamid II dari kekhil4f4han bani ustmani. Begitupun pada masa kekhil4f4han Bani Umayyah dan Abbasiyah yang menyediakan rest area di sepanjang rute safar yang dilalui oleh para musafir dari Irak dan negeri-negeri Syam. Rest area ini dilengkapi dengan persediaan air, makanan, hingga tempat tinggal gratis. Sebuah fasilitas yang tidak akan pernah bisa diwujudkan oleh peradaban kapitalisme hari ini. Wallahualam bishawab.