Human Trafficking Takkan Berhenti Selama Kemiskinan Masih Terjadi

Oleh. Setyo Rini

(Aktivis Muslimah Gempol)

Fakta kemiskinan yang melanda menjadi penyebab meningkatnya kasus perdagangan orang. Termasuk di dalamnya eksploitasi pekerja.

Dalam pertemuan Bali Process di Adelaide, Australia pada Jum'at, 10 Februari 2023 Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyampaikan bahwa perlu adanya upaya yang tegas dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pertemuan yang dipimpin oleh Menlu RI dan Menlu Australia, Penny Wong,  terdapat dua pertemuan di bawah mekanisme kerja sama itu, yaitu Ministerial Plenary dan Government and Business Forum (GABF).

Kolaborasi antara pemimpin bisnis dan pemerintah bertujuan memerangi perbudakan modern melalui pilar transparansi rantai pasokan, perekrutan yang etis, dan ganti rugi pekerja. Sehingga tercapailah tiga solusi pada pertemuan tersebut yaitu memperkuat upaya pencegahan, memerangi penyalahgunaan teknologi, dan mengoptimalkan dampak kerja dari Bali Process.

Kemiskinan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan sesungguhnya tidak akan bisa dipecahkan karena pada dasarnya penerapan sistem kapitalisme itu adalah biang kerok kemiskinan. Pasalnya terdapat kesalahan fatal dalam pengelolaan sumber daya alam milik negara dan milik umum yang diserahkan kepada pihak swasta (dalam dan luar negeri). Sumber pendapatan negara yang diperoleh dari utang berbasis riba dan berbagai ragam pajak yang memberatkan rakyat.

Oleh karenanya kasus perdagangan orang pun tak dapat dihindarkan karena dalam sistem kapitalisme sekuler yang rusak semuanya dituntut agar bisa bernilai dan memberi manfaat. Kondisi kemiskinan pun menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkannya.

Kalimat negara sebagai pelindung rakyat hanyalah isapan jempol belaka. Adanya UU dan ratifikasi konvensi PBB belum membawa hasil dan yang terbaru yaitu Bali Process ini. Semuanya hanya sekadar komitmen tanpa action. Oleh karenanya selama tidak ada perubahan dalam sistem kehidupan, komitmen apa pun tak akan mampu memberantas perdagangan orang.

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki berbagai mekanisme untuk memberantas tuntas persoalan ini. 

Sistem ekonomi Islam yang membagi harta kekayaan yaitu harta milik individu, harta milik umum, dan harta milik negara, akan bisa menjamin kesejahteraan. Disebabkan sumber daya alam yang menjadi milik umum dan milik negara akan dikelola oleh negara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. yaitu untuk menjamin hajat hidup manusia terpenuhi terutama kebutuhan pokok perindividu. Oleh karena itu, pendapatan negara sangat banyak ragamnya sesuai dengan sumber daya alam yang ada di setiap negeri muslim. Adapun dalam kondisi yang mendesak yang menghantarkan pada bahaya atau kerusakan, negara baru akan mendapatkannya dari utang atau pungutan (pajak) dengan batas waktu dan pihak tertentu yang terkena pajak.

Jaminan keamanan pun akan didapatkan karena Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Tenaga manusia sangat berharga, upah yang didapatkan sesuai dengan curahan tenaga dan pikiran yang diberikan. 

Negara menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyatnya atas dasar keimanan yang menjadi pilar terbentuknya sebuah negara Islam. 

Rasulullah dengan tegas menggambarkan bahwasannya penguasa adalah pelindung bagi rakyatnya yang mana kehadirannya mampu menghadirkan kesejahteraan dan rasa aman. 

Negara yang menerapkan Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber hukum, hanya bisa terwujud dalam sebuah institusi yang bernama Khilafah Islamiah bukan demokrasi kapitalisme. Wallahu a'lam bishowab. [ ]