Ramadan Segera Tiba, Harga Pangan Picu Nestapa, Islam Tunjuk Solusinya.

Oleh. Riana Wahyuni

Ramadan adalah bulan kemuliaan, pada bulan itu umat Islam diperintahkan untuk berpuasa. Banyak fadhilah dan amal yang Allah SWT lipat gandakan pahalanya. Walaupun begitu terkadang ada-ada saja peluang bagi sebagian orang memanfaatkan momen tersebut, dengan cara menaikkan harga bahan pokok yang di batas ambang kewajaran.

Sudah menjadi tradisi, setiap kali Ramadan harga pokok menjulang tinggi. Akibatnya masyarakat kian susah mendapatkan bahan pokok, belum lagi persiapan untuk menyambut momen lebaran, mudik, dan sebagainya.

Kenaikan harga bahan pokok kerap kali menjadi isu yang perlu diantisipasi menjelang hari besar keagamaan, salah satunya pada bulan suci Ramadan tahun 2023. 

Kenaikan harga itu disebabkan karena adanya peningkatan permintaan di masyarakat. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar hal ini dapat diantisipasi dengan baik sehingga harga yang beredar di pasaran nantinya agar masyarakat tidak terbebani.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga cabai merah besar secara nasional sudah mencapai Rp 42.200 per kilogram, pada Jumat (3/2). Padahal pada bulan lalu  hanya mencapai hanya Rp 36.250 per kilogram. 

Sementara rata-rata harga cabai rawit hijau juga ikut naik yang mencapai Rp 48.700 per kilogram. Dibandingkan pada awal Februari yang hanya mencapai Rp 42.600 per kilogram.

Berlanjut lagi, sudah mencapai Rp. 65.950 per kilogram rata-rata harga cabai rawit merah juga mengalami kenaikan pada Jumat (3/2). Bahkan angka tersebut naik dibanding pada awal Februari yang hanya mencapai Rp 54.800 per kilogram. Dan harga komoditas cabai merah tertinggi terdapat di Papua, rata-rata mencapai  Rp 71.000 per kilogram. 

Kemudian harga cabai merah terendah berada di Sumatera Utara yang mencapai Rp 37.900 per kilogram. Sekarang mencapai rata-rata harga Cabai di Jakarta mencapai Rp 53.350 per kilogram. (katadata.co.id 27/2/2023)

Di Sistem Kapitalisme, Harga Naik adalah Tradisi

Seakan menjadi tradisi, kenaikan harga yang terjadi tentu saja membuat masyarakat kesusahan dalam mendapatkan bahan pokok sesuai anggaran belanja rumah tangga yang mereka punya, disusul dengan upah kerja yang tidak begitu signifikan naiknya.

Selain itu, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi seperti mendatangkan bahan pokok dari daerah lain yang memiliki stok lebih dan biaya transportasi akan ditanggung oleh pemda.

Walaupun pemerintah akan melakukan antisipasi, nyatanya hal itu belum terwujud disaat harga menjulang tinggi, belum lagi ada beberapa oknum-oknum yang memonopoli perdagangan dalam menimbun bahan pokok dan hal itu belum bisa diatasi oleh negara.

Negara seharusnya bisa menjadi upaya antisipatif agar tidak ada lagi gejolak harga dan masyarakat puas mendapatkan kebutuhannya. Hal itu disebabkan sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem barat yakni sistem kapitalis neoliberal. 

Selama ini sistem tersebut yang telah mengelola pangan masyarakat. Hasil pangan juga diserahkan kepada pihak swasta atau korporasi, yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan halal dan haram. Maka dari itu, selama sistem kapitalis neoliberal diterapkan maka harga bahan pokok yang murah dan terjangkau tidak akan terealisasikan.

Sistem Islam Hadirkan Politik Ekonomi yang Benar

Peraturan tersebut tentu berbeda dengan sistem Islam. Islam akan mengatur bahan pokok tersedia dengan baik dan tentunya harga tetap stabil dan masyarakat mampu memperolehnya. Hal itu disebabkan karena negara menerapkan fungsi politik yang benar. 

Fungsi pemerintah dalam pandangan Islam adalah sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Bukan sebagai regulator dari korporasi tertentu yang menunjang dana politisasi oknum pejabat tertentu untuk suatu jabatan tertentu. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Ahmad, Bukhari). 

Dalam hal ini, berarti pemerintah lah yang bertanggung jawab mengurusi masalah. Apalagi pangan adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya harus dijamin oleh negara.

Pemerintah tidak akan membiarkan korporasi menguasai rantai penyediaan pangan rakyat untuk mencari keuntungan sepihak. 

Pemerintah juga akan menyediakan stok pangan supaya penawaran dan permintaan menjadi stabil. Kebijakan ini dijamin dengan produksi pertanian di dalam negeri berjalan maksimal.

Negara juga akan membantu petani berupa modal dan infrastruktur, dengan begitu bahan pangan akan lebih mudah didapati.

Selain itu pemerintah juga akan melindungi dari distorsi pasar seperti menimbun dan memonopoli komoditas yang mencari keuntungan yang besar, melarang riba, dan lain sebagainya. 

Bukan hanya itu, pelaku yang ketahuan melakukan hal-hal seperti itu nantinya akan diberikan hukum yang tegas dan berefek jera sesuai dengan syariat Islam. 

Sungguh, hidup dalam penerapan sistem Islam yang sempurna akan membuat masyarakat hidup dengan sejahtera. Wallahu a'lam bish-shawab. [ ]