Oleh. Ariatul Fatimah, S.Pd
Hasil survei nasional lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar dari 1-7 Maret 2023 menunjukkan bahwa kondisi politik hari ini di Indonesia tidak buruk. 42 persen responden menilai kondisi politik hari ini baik dan 1 persen menilai sangat baik. Namun, dalam survei yang sama, 76 persen responden menilai kondisi politik hari ini tidak berdampak apa-apa ke kehidupan mereka. 5 persen sisanya menilai sangat tidak berdampak (tirto.id, 12/3/2023).
Kondisi politik yang tidak buruk, seharusnya berpengaruh baik terhadap kehidupan rakyat, baik secara ekonomi, keadilan hukum ataupun yang lainnya. Namun realitanya, menurut mayoritas responden tidak demikian. Lebih dari separuh responden menilai secara ekonomi kondisi negeri ini buruk. Hal ini tentu nampak dalam beberapa hal diantaranya : kenaikan beberapa bahan pokok misalnya minyak goreng, beras, bawang merah atau yang lainnya; terjadinya kelangkaan bahan pokok; sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan terlebih lagi pasca Pandemi. Yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah secara tuntas sehingga rakyat tetap harus menanggung beban yang berat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, tanpa peran yang paripurna dari Negara.
Kalau toh ada bantuan dari pemerintah, itupun belum semua rakyat yang membutuhkan bisa memperolehnya. Bahkan sikap cenderung tidak berpihak pada rakyat kian nampak saat kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya ketika minyak goreng langka, maka pemerintah meminta rakyat untuk ‘kreatif’ dalam mengolah makanan dengan tidak fokus pada menggoreng, ataupun saat beras mahal, maka himbauan pemerintah adalah mengurangi porsi makan. Tentu ini tidak menunjukkan pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.
Bahkan saat rakyat harus membayar mahal untuk membeli minyak goreng dan keberadaannya juga langka, maka ada orang besar yang ingin memberikan bantuan pada rakyat, maka didapati minyak goreng jumlahnya banyak. Ini tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, dimana minyak goreng ini sebelumnya?
Kondisi seperti inilah yang bisa jadi menyebabkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga berkurang. Karena sesungguhnya rakyat mendambakan kesejahteraan, keadilan dan terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan mudah. Namun jauh panggang dari api, kebijakan yang ada hanya menguntungkan pihak tertentu, misalnya dengan pengesahan UU Ciptaker maka yang lebih diuntungkan adalah para pengusaha; atau pengalihan lahan pertanian untuk para investor yang disulap menjadi pabrik atau gudang juga menunjukkan kepada siapa pemerintah lebih berpihak. Penerapan kapitalisme telah meniscayakan para pemilik modal menjadi penguasa sesungguhnya sekaligus mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan rakyat harus rela menjadi korbannya.
Dalam Islam, politik didefinisikan sebagai riayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat), artinya politik tidak hanya sebatas kekuasaan dalam pemerintahan, tapi bagaimana pemerintah wajib mengurusi seluruh urusan rakyatnya dengan baik yang berlandaskan pada syariah kafah.
Islam memandang bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap pengurusan rakyatnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Terkait dengan kebutuhan pokok rakyat, misalnya sandang, pangan, dan papan maka negara harus menjamin bisa terpenuhi dengan baik untuk seluruh rakyatnya, bukan ala kadarnya. Ketersediaannya aman dan rakyat juga mampu membeli dengan harga yang terjangkau, kalau toh pun ada yang kurang mampu maka Islam juga memiliki mekanismenya.
Penguasa merupakan orang-orang yang senantiasa tunduk terhadap seluruh aturan Allah dan RasulNya, sehingga peluang untuk melakukan pelanggaran sangatlah kecil.
Dalam hal keadilan hukum, Islam memiliki standar dan mekanisme yang jelas, sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera dan menjadi penebus dosa. Penerapannya tidak pandang bulu, apapun strata ekonominya, selama terbukti salah berdasarkan syariah akan mendapatkan hukuman sesuai syariah, sehingga keadilan akan terwujud.
Pendidikan juga merupakan hal penting yang akan selalu diperhatikan oleh negara, mulai dari kurikulum yang mampu melahirkan generasi yang berkepribadian Islam, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sampai pada gaji pendidik semuanya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan syariah. Kesehatan pun tak lepas dari tanggung jawab negara, jaminan terhadap kesehatan tidak dibebankan kepada rakyat, pemenuhan faskes (fasilitas kesehatan) dan tenaga medis yang mumpuni di semua wilayah, gaji untuk para nakes (tenaga kesehatan)pun senantiasa tertunaikan dengan baik.
Beginilah politik dalam Islam, baik nya bukan hanya sebatas jargon atau prestasi survey semata, tapi terbukti melahirkan peradaban yang agung nan mulia. kesejahteraan rakyat juga tercipta. Hal ini akan terwujud ketika sistem yang diterapkan adalah sistem Islam secara kafah dalam naungan Kh!l4f4h ‘ala minhajin nubuwwah. Wallahu a'lam bish showab. [ry].
0 Comments: