Anggaran Ratusan Milyar demi Prestise Sea Games, Sudah Tepat Sasarankah?

Oleh. Ratna Kurniawati, S.A.B

Ajang Sea Games 2023 resmi ditutup pada tanggal 17 Mei 2023 dengan mempersembahkan 87 medali emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Euforia kemenangan salah satu cabang olahraga sepakbola seakan terus bergema di seantero tanah air. Pemain disambut dengan riang gembira seolah seperti pulang dari medan jihad.  Apalagi even ini mendapat dukungan dana yang fantastis dari pemerintah.

Dikutip dari CNN Indonesia (17/5/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan dana 852,2 milyar demi kesuksesan Sea Games di Kamboja. Dana tersebut diambil dari kas APBN melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kemenpora. Yang diperuntukkan antara lain untuk membina para atlet pra even (522 milyar), pemberangkatan kontingen ke Kamboja (55,2 milyar), bonus untuk yang menyabet medali yaitu atlet, pelatih dan asisten pelatih (275 milyar). 

Kesuksesan Indonesia dalam event Sea Games tersebut dianggap menaikkan martabat dan prestise negara di mata dunia Internasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak segan merogoh kocek milyaran dalam bentuk apresiasi terhadap dunia olahraga.  Namun, apakah sudah tepat sasaran di tengah kondisi rakyat yang sedang tidak baik-baik saja?

Negeri ini masih mempunyai PR besar yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk segera diatasi. Seperti permasalahan kemiskinan, stunting, sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan yang tidak layak untuk aktivitas mengajar, serta akses kesehatan rakyat yang buruk.

Penggelontoran ratusan milyar dana untuk pesta olahraga di tengah carut marut persoalan masyarakat menunjukkan bahwa negara abai dalam memprioritaskan rakyat sebagai hal yang utama. Tidak heran memang, di dalam sistem kapitalisme, kekuasaan dan materi adalah yang utama.

Keberadaan Sea Games tersebut dianggap sebuah prestise dan mampu mengangkat derajat Indonesia di mata dunia Internasional. Itulah alasan pemerintah jor-joran dalam penggelontoran dana demi insan olahragawan. Seperti itulah gambaran sistem kapitalisme yang abai terhadap pengurusan rakyat. 

Apakah penggelontoran dana tersebut salah? Bukan. Ini  bukan permasalahan salah atau benar, namun kembali kepada skala prioritas utama yang lebih darurat. Apakah negara sudah bersikap adil terhadap rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni sandang, pangan, papan hingga pendidikan dan kesehatan? Yang itu semua berlaku untuk setiap individu rakyat, bukan hanya dari kalangan olahragawan saja?

Ini tentu berbeda dengan negara yang menerapkan aturan Islam. Negara tersebut  tidak akan membiarkan persoalan kemiskinan dan stunting, misalnya,  karena sistem ekonomi bersumber dari Al-Quran dan As sunah. Aturan Islam bukan hanya ranah individu seperti ibadah saja namun Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang akan membawa keberkahan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Penguasa dalam sistem Islam akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyatnya karena jabatan adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak. Tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga” (HR Bukhari-Muslim). 

Oleh sebab itu, umat Islam memerlukan sistem Islam yang akan membawa kebaikan, keberkahan dan keadilan bagi seluruh rakyat. 

Olahraga diperbolehkan dalam Islam sebagai penunjang dalam melakukan ibadah kepada Allah Swt. Sementara even-even olahraga baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri hukumnya adalah mubah. Tentu perkara mubah tidak akan mendahului perkara wajib dalam hal skala prioritas urusan nyawa dan kesejahteraan rakyat.

Memang hal yang wajar apabila memberikan apresiasi kemenangan dalam perlombaan dengan memberikan bonus, namun ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan yakni terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyatnya. 

Namun, hal di atas hanya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam negara yang menerapkan syariat Allah secara kafah, bukan sistem sekulerisme. Wallahu alam bishowab. [my]