Oleh. Elly Waluyo
(Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)
Potret buram kemiskinan masih terus meningkat meskipun kekayaan alam negeri ini melimpah ruah namun tak akan mampu dinikmati oleh seluruh warga negara secara merata. Hal ini dikarenakan kekayaan alam tersebut dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang saja yaitu para pemilik modal atau kapital. Dampak buruk penerapan sistem kapitalis ini memang tampak jelas di negeri ini. Ketimpangan dalam berbagai aspek sangat jelas terlihat. Ketimpangan dalam bidang ekonomi misalnya. Begitu jauh perbedaan perkembangan antar daerah dalam segi pembangunan, mirisnya daerah yang tertinggal justru terjadi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam paling melimpah di negeri ini.
Pemerintah melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litay menyatakan terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem didaerah Papua dalam kurun waktu 10 tahun sejak dijadikan prioritas pembangunan oleh presiden Joko Widodo. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan dari angka 54,45 persen pada 2010 menjadi 61,39 pada 2022, sedangkan di Papua barat IPM pada 2010 sebesar 59,60 meningkat pada tahun 2022 menjadi 65,89. Penurunan terjadi pada tingkat kemiskinan dari 28,17 persen pada Maret 2010 menjadi 21,33 di tahun 2022. Namun menurut Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto penurunan tingkat kemiskinan tidak dibarengi dengan turunnya tingkat kekerasan di Papua karena tingkat kekerasan masih cenderung naik, pihaknya juga menambahkan bahwa peningkatan aksi kekerasan tidak berkorelasi dengan indikator ekonomi dan indikator sosial (https://www.cnnindonesia.com : 11 Juni 2023)
Pernyataan berbeda diungkapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang melakukan penyisiran stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah propinsi Papua Barat dan Barat daya. Penyisiran tersebut dilakukan berdasarkan informasi Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy bahwa wilayahnya menduduki angka stunting tertinggi di Papua Barat sebesar 51,5 persen. Tingginya angka stunting disebabkan minimnya akses yang terbatas dan kualitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai seperti fasilitas air bersih yang layak, imunisasi dasar lengkap pada bayi yang cakupannya masih rendah selain itu Yosias berharap pemerintah pusat dapat memenuhi standar kesehatan melalui penambahan fasilitas kesehatan Puskesmas, Puskesmas pembantu, polindes. Sedangkan angka stunting terendah yang terdapat pada teluk Bintuni yaitu 22,8 persen, namun masih diatas angka stunting rata-rata nasional 21,6 persen (https://www.jawapos.com : 23 Maret 2023).
Kapitalisme merupakan biang kerok dalam permasalahan kemiskinan yang terjadi di Papua, meskipun angka-angka dalam data menyebutkan penurunan yang signifikan namun penurunan itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang yakni 10 tahun. Angka-angka muslihat kapitalisme tak membuang kenyataan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun masyarakat Papua didera permasalahan yang ekstrem hingga kini seperti kemiskinan, sumber daya manusia yang rendah, kesehatan yang buruk, kesenjangan, pendidikan yang kurang layak, infrastruktur buruk kecuali akses ke wilayah pertambangan belum lagi keamanan masyarakat yang dikungkung oleh ancaman OPM dan kelompok-kelompok bersenjata yang lain. Mirisnya, daerah Papua merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah namun sayangnya pengolahan sumber daya alamnya dikelola secara kapitalis dengan diserahkan pada pihak asing.
Penuntasan kemiskinan sebenarnya sangat mudah jika diterapkan syariat Islam. Syariat yang berasal dari Allah SWT Pencipta seluruh alam semesta. Tak akan butuh waktu lama dalam menihilkan kemiskinan. Negara yang menerapkan sistem Islam akan mengelola secara mandiri sumber daya alamnya, mengambil alih pengelolaan asing yang telah terjadi atas sumber daya alam dengan memberikan opsi menjadikan tenaga asing sebagai buruh atau seluruh peralatannya dibeli oleh negara kemudian perusahaan asing tersebut hengkang. Negara mengambil tenaga kerja dalam negeri untuk mengelola seluruh sumber daya alam sehingga setiap laki-laki terjamin memiliki pekerjaan dengan pendapatan layak yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
Selain itu hasil pengelolaan sumber daya alam yang masuk kedalam kas Baitul Mal pada pos kepemilikan umum digunakan negara untuk menjamin pendidikan, kesehatan dan keamanan masyarakat. Negara juga memastikan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap warga negaranya terpenuhi dengan kualitas yang memadai, layak dan dapat diakses secara mudah bahkan gratis oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan baik muslim maupun non muslim, kaya ataupun miskin. Demikian Islam menjamin kesejahteraan dan keadilan setiap warga negaranya dalam bingkai khil4f4h. [Wa]
0 Comments: