Impor Beras Saat Panen Raya, Petani Bertaruh Harga

Oleh. Ana Mujianah, S.Sos.I

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa ia telah meneken kontrak impor beras 1 juta ton dengan India sebagai antisipasi dampak cuaca panas ekstrim El Nino. Zulkifli juga menjelaskan, impor beras India tersebut di luar rencana impor beras sebanyak 2 juta ton yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga total impor beras tahun ini sebanyak 3 juta ton (katadata.co.id, 17/6/2023).

Dikutip dari laman yang sama, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bahwa kebijakan impor beras tersebut terlihat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Sebab, El Nino merupakan kondisi yang bisa diperkirakan tahun sebelumnya. 

Menjaga ketersediaan stok pangan memang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Akan tetapi, apakah harus dengan impor sebagai satu-satunya solusi? Bagaimana dengan dampak yang akan ditimbulkan jika kebijakan impor tersebut diambil?.

Untuk mengantisipasi adanya dampak El Nino, pemerintah seharusnya sudah dapat memprediksi dan merencanakan dengan matang jauh-jauh hari. Langkah awal yang diambil sebenarnya bisa dengan meningkatkan produksi beras dari petani lokal, yaitu memfasilitasi para petani dengan memberikan benih unggul dan bantuan pupuk guna meningkatkan hasil panen. Dengan demikian stok beras nasional pun bisa terpenuhi tanpa harus impor.

Sebelum menetapkan kebijakan impor beras, pemerintah juga harus memikirkan beberapa daerah yang sedang panen raya seperti Cirebon dan Jatiluwih Tabanan, Bali. Tak bisa dimungkiri bahwa impor beras akan berdampak terhadap para petani tersebut. Hal itu akan mempengaruhi harga gabah petani lokal sehingga petani akan mengalami kerugian. Jika harga gabah rendah, bukan tidak mungkin, para petani tersebut akan mengalih fungsikan lahan untuk ditanami yang lain. Dampak buruk jangka panjangnya, stok beras nasional akan semakin menurun dan pemerintah akan bergantung terus pada impor.

Pemerintah atau negara sejatinya adalah pengatur urusan rakyat. Segala kebijakan yang ditetapkan oleh negara harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan rakyat, karena hal itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Swt kelak. Termasuk dalam hal mencukupi kebutuhan pokok rakyat seperti pangan. Pemerintah harus membuat kebijakan yang adil dan pro rakyat. 

Dalam masalah ketahanan pangan, Islam telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana negara mengantisipasi jika terjadi kelangkaan kebutuhan pangan. Negara tidak langsung menyelesaikannya dengan impor. Karena impor sejatinya hanya penyelesaian jangka pendek. Sementara itu, bagi negara yang berdaulat, swasembada kebutuhan pokok merupakan keharusan. Negara tidak boleh bergantung kepada negara lain apalagi negara asing.

Untuk itu, jika terjadi kelangkaan pangan, langkah yang bisa diambil oleh negara adalah dengan meningkatkan produktivitas petani lokal yaitu meningkatkan teknik pertanian yang lebih maju, memberikan bibit unggul kepada petani, memberikan bantuan pupuk, dan memperluas area atau lahan pertanian. 

Dalam Islam, setiap pemilik tanah pertanian harus mengolah tanah yang dimilikinya sehingga tanahnya produktif dan menghasilkan. Negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka.

Jika pemilik tanah tersebut tidak mampu mengolahnya, dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Sebagimana sabda Nabi saw, ”Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” (HR Bukhari).

Namun sayangnya, dalam sistem kapitalis yang mengusung ide perdagangan bebas, impor seakan menjadi solusi wajib untuk mengatasi kelangkaan bahan pokok di suatu negara. Tentu saja hal ini akan sangat menguntungkan bagi negara produsen, karena mereka mendapatkan pasar untuk menjual barangnya. Namun, bagi negara konsumen, hal tersebut merupakan kerugian yang akan berdampak bagi perekonomian dalam negeri. Hal itu juga akan mempengaruhi kedaulatan jika negara terus-menerus bergantung pada impor.

Oleh karenanya, sudah seharusnya pemerintah melihat solusi yang lebih tepat dalam penyelesaian kelangkaan pangan ini sebagai antisipasi badai El Nino yaitu dengan meningkatkan swasembada pangan sendiri sebagaimana dalam gambaran pemerintahan Islam. Dengan demikian, negara kita tidak akan bergantung pada negara lain dan rakyat pun tidak akan dirugikan dengan turunnya harga gabah karena pengaruh impor yang cukup besar.