Duka Papua, Krisis Kelaparan di Tengah Kekayaan SDA, Cermin Abainya Negara

Oleh. Kikin Fitriani (Ibu rumah tangga)

Pesona Papua yang identik dengan pemandangan alam yang eksotis dan melimpah ruah SDA nya, ternyata menyimpan sederet permasalahan yang tak kunjung reda hingga menyisakan kesedihan yakni musibah kelaparan yang menelan 6 korban jiwa, 5 dewasa dan 1 bayi berusia 6 bulan. Diawali korban meninggal usai mengalami lemas, diare, panas dalam serta sakit kepala akibat tidak ada asupan makanan, pengaruh dari musim kemarau yang ditimbulkan. Ada sedikitnya 7.500 jiwa yang mengalami kelaparan karena kekeringan sebagai dampak El Nino sejak awal Juni 2023.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengklaim telah memberi tahu pada Pemda setempat sejak Maret 2023 di daerah terdampak akan adanya musim kemarau,  agar Pemda bisa mengantisipasi kekeringan. Menurut Berkelindan Kepala Stasiun Klimatologi Jayapura Sulaiman menjelaskan kondisi musim kemarau dan kekeringan terjadi hingga September 2023 akibat intensitas hujan rendah hingga terjadi perubahan suhu yang drastis. Dari suhu panas siang hari, sedang malam harinya suhu bisa turun dibawah 10 derajat celcius.

Ironisnya, distribusi bantuan makanan kepada warga mengalami kendala. Penyebabnya karena faktor keamanan dan akses. Wilayah bencana yakni Distrik Lambewi dan Distrik Agandume hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dari Distrik Sinak. Cara lain dengan transportasi udara yakni pesawat terbang, namun penyalur bantuan kesulitan mendapatkan layanan penerbangan lantaran faktor ancaman KKB. Wilayah itu masuk dalam kawasan perlintasan KKB  (regional.kompas.com/02-08-2023).

Sungguh miris, krisis Papua ini sejatinya sudah berlangsung lama dan akhirnya berujung pada hilangnya nyawa warga. Hal yang menarik dari Papua adalah berdirinya PT Freeport dari tahun 1967, tambang tersebut beroperasi tak kurang lebih 56 tahun, faktanya tidak banyak memberikan kesejahteraan yang berarti bagi warga lokal Papua. Pengelolaan SDA pun semakin beraroma liberalistis bahkan pemerintah pusat memberikan kelonggaran perizinan kepada pihak Freeport hingga menempatkan warga Papua pada posisi marginal dan kedudukan hegemonik pemodal tetap terjaga secara legal. Freeport pun terkesan berkepentingan memelihara konflik sosial agar leluasa mengeruk SDA tanpa ada perlawanan dari warga setempat. Ancaman KKB banyak menambah kekisruhan pada warga walaupun sesama etnis Papua. Multi dimensi krisis Papua pun turut menyertai seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak memadai hingga tingginya narkoba, minuman keras, serta liberalisasi seks yang mempengaruhi tingginya angka HIV/AID di sana.

Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah cadangan emas terbesar ada di wilayah Papua yakni sebesar 52% dari total cadangan emas yang ada di Indonesia dengan luas mencapai 229.893.75 ha. Tambang emas tersebut tersebar di 6 kabupaten yakni pegunungan bintang, Keerom, Nabire, Dogiyai, Mimika, dan Paniai.

Di tanah Papua juga terkandung  sumber daya lain seperti  sumber daya bijih 3,2 miliar ton, sumber daya logam 0,002 juta ton dan cadangan bijih 1,87 miliar ton dan cadangan logam 0,0015 juta ton ( data Booklet yang dirilis Kementrian ESDM 2020). Dan masih banyak cadangan lainnya berupa tembaga dan perak yang tidak kalah mendominasi kekayaan bumi Papua (www.cnbcindonesia.com/12-01-2023).

Ragam krisis yang menimpa Papua menunjukkan negara gagal total dalam mengurus rakyat. Sistem sekulerisme  (memisahkan agama dari kehidupan dan bernegara) inilah peran negara hanya sebagai pembuat kebijakan (regulator) yang memudahkan para korporat menguasai SDA yang notabene milik warga Papua. Padahal privatisasi SDA menyebabkan kemiskinan sistemik hingga faktanya membawa kehidupan warga Papua terpuruk. Kapitalisasi SDA dan berbagai bentuk pelayanan rakyat oleh pihak swasta telah berdampak pada kesenjangan yang semakin menganga antara rakyat dan pemilik modal. Disisi lain politik demokrasi meniscayakan pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah. 

Papua merupakan bagian dari negeri ini, maka wajib menjadi tanggung jawab negara sesuai konstitusi bahwa negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tidak ada alasan konstitusi untuk membenarkan kelalaian negara terutama beralibi kesulitan dana. Toh nyatanya pemerintah bisa membangun proyek-proyek prestisiusnya melalui pembangunan IKN, revitalisasi 5 kilang minyak eksisting, 8 ruas tol trans Sumatera, LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi serta masih banyak proyek strategis nasional lainnya. Tapi membangun Papua pemerintah terkesan abai dan lalai seakan menganak tirikan wilayah tersebut dengan segudang kekayaan alam yang luar biasa. Untuk menggarap kekayaan alam tersebut, hilirisasi menjadi ambisi pemerintah agar nilai tambah produk bisa meningkat. Setidaknya ini menjadi suatu cara untuk menjaga kekayaan alam Papua. Tragis memang melihat negeri Papua dengan segudang banyak permasalahan, terutama sumber daya dan cadangan emas yang dikangkangi oleh para korporasi dan semakin menguatkan betapa pemerintah lemah terhadap mereka (korporasi) yang memegang kendali negeri ini. Hukum bisa ditarik ulur sesuai kepentingan korporasi, penjajahan gaya neoliberal kapitalis berlangsung hingga kini. Papua menjadi negeri jarahan negara korporatokrasi (pemerintahan perusahaan) menunjukkan bentuk pemerintahan saat kewenangan beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar.

Solusi Islam Kaffah atas Berbagai Kemelut Persoalan Papua

Papua dengan berbagai kemelut persoalan yang tiada pernah lepas dari krisis nyatanya bersumber dari keserakahan kaum kapitalis di atas pulau yang melimpah SDA nya. Papua bisa lepas dari krisis dan berbagai kemelut persoalan, hanya tuntas sampai ke akar-akarnya jika warganya hidup dalam naungan sistem Islam. Sebab penerapan aturan Islam kaffah menjamin rakyat hidup sejahtera dan aman.

Islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga negara menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad saw: "Imam ( Khalifah) adalah Raa'in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." ( HR. al-Bukhari).

Negara dalam Islam (Khil4f4h) adalah menerapkan konsep kepemilikan Islam. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup rakyat memiliki deposit yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum yang haram dikuasai individu atau korporasi.

Negara diwajibkan mengelola kepemilikan umum tersebut untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara Baitul Maal. Pengelolaan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad saw:

 "Kaum muslim berserikat ( sama-sama membutuhkan) dalam tiga perkara : Padang, air dan api." (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Khil4f4h melalui sistem ekonomi dan politiknya akan mendistribusikan secara adil hasil pengelolaan kekayaan milik rakyat tersebut di semua wilayah tanpa melihat potensi ekonomi dari wilayah Papua.

Hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut akan didistribusikan dalam bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi secara langsung. Sedangkan sandang, pangan, papan dipenuhi oleh negara secara tidak langsung .

Khil4f4h akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya krisis kelaparan termasuk kekeringan dengan berbagai sebabnya.

Khil4f4h juga akan memperhatikan sektor pertanian, menghitung kebutuhan pangan nasional serta memetakan daerah yang potensial untuk menjadi wilayah pertanian.

Khil4f4h juga akan menunjang kebutuhan-kebutuhan pertanian dengan mengoptimalkan industri-industri terkait seperti industri pupuk, alat-alat pertanian dan sejenisnya. Dari pengoptimalan tersebut, Khil4f4h mendistribusikan hasil pangan sesuai dengan kebutuhan per wilayah. Hingga yang didapat adalah kehidupan sejahtera secara merata.

Mari kita semua umat muslim bersatu padu,  kembali pada sistem yang shahih yakni Sistem Khil4f4h, sistem yang berasal dari Zat Yang Maha Hidup dan Menghidupkan agar kehidupan sejahtera dan berkah senantiasa menjadi milik seluruh rakyat.