Gas Melon Kembali Langka

Oleh. Ummu Nizam

Disejumlah daerah mengalami kelangkaan gas elpiji tiga kg. Kelangkaan gas elpiji tiga kg ini bukan hanya hari ini saja. Tapi kelangkaan yang sudah terjadi berulang-ulang. Masyarakat harus keliling mencari gas itu sampai ke tempat tempat yang jauh, itupun tetap tidak bisa didapatkan dengan harga yang di standarkan oleh pemerintah.  

Betapa sulitnya mereka, dan andaikan kebutuhan mereka terhadap gas bisa terpenuhi maka kebutuhan penyediaan pangan atau makanan bisa terpenuhi khususnya di dalam rumah tangga. Maka ketika kelangkaan gas itu terjadi, sama halnya dengan menghentikan makan rakyat. Karena dengan apa mereka harus membuat makanan yang siap santap jika rakyat tidak punya bahan bakar untuk menyalakan kompor-kompor mereka untuk mengolah bahan makanan dan menyajikannya untuk keluarga mereka? 

Kelangkaan gas elpiji melon tiga kg membuat masyarakat sengsara dan bertanya-tanya, kenapa, kemana, sampai kapan dan harus bagaimana?

Direktur utama PT Pertamina (persero) Nike Widiyawati menyatakan penyebab kelangkaan elpiji tiga kg : 

Pertama, meningkatnya komsumsi dari masyarakat pada bulan juli ini, sebagai dampak dari libur panjang. Kedua, ada subsidi tidak tepat sasaran. Pemerintah menyatakan gas elpiji tiga kg di peruntukkan untuk masyarakat miskin. 

Lagi-lagi yang menjadi masalah adalah subsidi masyarakat, yang di anggap membebani negara. Pemerintah merasa keberatan karena subsidi dianggap menambah angka pengeluaran APBN.  

Ternyata yang di subsidi hanya satu persen, berarti yang sembilan persennya  distribusinya kemana? Khususnya yang tiga kg dianggap itu tidak subsidi. 

Kemudian masalahnya bukan hanya masalah distribusi tapi juga visi serta pola pikir. Dan pola pikir yang dianut oleh negara hari ini adalah tata kelola kapitalis liberal. Dimana negara di fungsikan sebagai regulator atau mediator. Regulator adalah bahwa negara memastikan dengan aturan-aturan. Sementara yang operatornya atau pelaksananya secara ril diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga mekanisme pasar itu berjalan secara sempurna tidak ada  ganguan. Jadi aturan yang dikeluarkan pemerintah menjamin mekanisme pasar berjalan sempurna.

Di dalam pandangan kapitalis liberal, mereka memandang bahwa intervensi pemerintah di dalam ekonomi adalah ancaman yang paling serius bagi mekanisme pasar. Artinya negara  sering memberikan subsidi, intervensi pasar itu dengan subsidi. Sementara di dalam pandangan kapitalis subsidi itu sebuah ancaman.

Jadi dalam pandangan kapitalis kalaupun ada subsidi sifatnya hanya sementara, dan pelan pelan nanti akan hilang. Juga kapitalime memandang semua harta itu adalah bisa dimiliki oleh individu, siapapun boleh  memiliki asal mereka memiliki kemampuan untuk membelinya. Sehingga elpiji atau gas yang menjadi sumber kebutuhan pokok bagi masyarakat hari ini, tidak hanya untuk rumah tangga saja, tetapi juga bisa menjadi sumber ekonomi yang bisa dimiliki dan dinaikkan harganya menjadi mahal. 

Kelangkaan barang kebutuhan pokok rakyat  jelas akan menimbulkan bahaya dan kesengsaraan bagi masyarakat. Dan ini sangat zhalim, jika terus dibiarkan terjadi tanpa solusi tuntas apalagi terus berulang. Maka tata kelola kapitalis liberal yang bersandarkan untung rugi dalam mengurus rakyat harus segera di tinggalkan.

Bagaimana dengan sistem Islam?

Di dalam Islam jelas sangat berbeda. Kapitalis memandang sumber daya alam yang melimpah boleh dikuasai individu asalkan mereka punya uang. Sementara Islam melarang sumber daya alam atau energi itu dimiliki individu, karena sumber daya alam adalah harta milik umum. Ketika harta milik umum maka wajib bagi negara untuk mengelolanya. Negara tidak boleh menyerahkan kepada mekanisme pasar atau kepada pebisnis apalagi oleh asing. Itu harus dikelola oleh negara karena itu barang publik milik umum yang hasilnya diperuntukkan untuk seluruh rakyat. 

Islam memandang tidak boleh ada kelangkaan barang publik karena akan menganggu keselamatan, keamanan dan ketentraman masyarakat. Karena di dalam Islam, negara fungsinya bukan mencari uang atau bisnis, tetapi fungsinya negara adalah untuk melakukan tugasnya mengurusi dan memastikan semua kebutuhan dasar rakyat terpenuhi secara keseluruhan dan adil, sesuai yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dimana setiap orang bisa di mudahkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. 

Agama Islam bukan hanya terbatas pada ibadah mahdhah saja seperti shalat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji, tapi juga termasuk mengatur masalah energi yang wajib diurusi oleh negara. Sehingga energi itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Islam tidak pandang bulu, apakah kaya atau miskin, apakah dia Muslim atau non Muslim, selama mereka warga negara dari negara Islam, maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama.