surat pembaca
Liberalisasi Air Berbuah Krisis Air Bersih
Oleh. Ummu Syifa
Berdasarkan prakiraan cuaca Maret lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa awal musim kemarau akan terjadi pada awal April sampai Juni 2023, sedangkan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli sampai Agustus. BMKG menyatakan bahwa banyak daerah yang akan mengalami musim kemarau, di antaranya Bali, NTB, NTT, dan sebagian besar Jawa Timur, diikuti Pulau Jawa lainnya, sebagian wilayah Sumatra bagian selatan, dan Papua bagian selatan.
Musim kemarau ini sering terjadi di Indonesia, kepala BMKG menyatakan fenomena El Nino makin menguat dengan adanya Indian Ocean Dipole (IOD) yang menuju fase positif. IOD adalah perbedaan suhu permukaan laut antar wilayah timur dan barat samudra Hindia. Fenomena ini akan mengakibatkan wilayah Indonesia lebih kering, maka dari itu pemerintah harus mempersiapkan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mungkin bisa terjadi bahaya sebagai akibat EI Nino.
Dampak kekeringan sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti kebakaran lahan, kekurangan air bersih, dan sudah banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, untuk kebutuhan sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakan 20 kecamatan di empat kabupaten provinsi itu sudah berstatus siaga kekeringan. Masyarakat di sana sudah mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah, begitu juga Jawa Timur, termasuk daerah yang terdampak besar kemarau. Gubernur Jawa Timur menyatakan kekeringan tahun ini di perkirakan akan melanda 27 kabupaten, di antaranya ada 500 desa yang kritis, jumlah penduduk yang terdampak bencana ini mencapai 16.664.433 jiwa atau 655.277 keluarga, sekalipun belum mencapai puncak kemarau, tetapi sejumlah daerah sudah mengalami kesulitan air bersih.
Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih di berbagai daerah, mulai dari kabupaten Bogor, Bandung, Purwakarta, Garut, dan masih banyak lagi daerah lainnya, bahkan di wilayah lain seperti Nusa Tenggara, NTB, Lombok, wilayah tersebut sudah memasuki level awas. Kekeringan ini berisiko pada ketahanan pangan untuk bertani, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kekeringan akibat bencana hidrometeorologi memang bagian dari fenomena alam, tetapi masalah ini bukan terjadi kali ini saja, melainkan merupakan problem yang sering terjadi bahkan tiap tahun (liputan6.com, 12/08/2023).
Hal ini terjadi bukan di pedesaan saja, tetapi di berbagai wilayah kota. Masalah ini butuh penanganan yang betul-betul serius dari pemerintah. Pada saat ini masih belum ada penanganan yang signifikan untuk mengatasi krisis ini, seperti pemerataan distribusi air bersih. Yang menjadi masalah, Indonesia adalah negara terkaya ke-5 dalam ketersediaan air tawar. Dengan ketersediaan mencapai 2,83 triliun meter kubik per tahun. Untuk memanfaatkan potensi itu diperlukan konsep pengelolaan yang benar, dan infrastruktur yang baik, tapi sayangnya saat ini konsep tata kelola sumber daya air kondisinya kurang baik. Karena konsep pengelolaan sumber daya air dijalankan dengan prinsip sekuler kapitalis, akibatnya air menjadi objek bisnis yang bisa dikelola oleh siapa saja untuk mencari keuntungan. Seiring kebijakan politik yang berlaku, maka buruknya pengurusan terhadap rakyat makin tampak jelas, dan kesengsaraan rakyat akibat penerapan sistem kapitalis sudah nyata.
Oleh karena itu tidak ada harapan akan berakhirnya krisis air bersih, selama negara menggunakan konsep kapitalistik neoliberal. Untuk menuntaskan masalah ini harapan rakyat hanyalah solusi yang diturunkan dari Allah Swt., Islam memiliki konsep unggul dan sempurna, di dalam seluruh aspek kehidupan manusia.
Islam menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pengurus (periayah) dan pelindung umat. Pemerintah Islam juga akan menghentikan tindakan perusakan lingkungan walaupun atas nama pembangunan. Pemerintah harus menggunakan prinsip yang sahih yakni sesuai syariat Islam, di mana pemerintah Islam akan menerapkan aturan Islam secara kafah tak terkecuali dalam urusan pengelolaan air. Hingga rakyat tak akan berulangkali mengalami krisis air.
Wallahualam bissawab. [NI]
0 Comments: