BBM Naik Lagi, Rakyat Meringis

Oleh. Putri Uranus

Ditengah hiruk pikuknya koalisi Parpol pemilu 2024 ternyata pemerintah dengan sangat teganya memberikan kado pahit berulang kali untuk rakyatnya yaitu kenaikan BBM. Saat ini harga Solar subsidi: Rp6.800 per liter, Pertalite: Rp10.000 per liter, Pertamax: Rp13.300 per liter (sebelumnya Rp12.400 per liter), Pertamax Turbo: Rp15.900 per liter (sebelumnya Rp14.400 per liter) Pertamax Green 95: Rp15.000 per liter Dexlite: Rp16.350 per liter (sebelumnya Rp13.950 per liter) Pertamina Dex: Rp16.900 per liter (sebelumnya Rp14.350 per liter)

Harga tersebut merupakan implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (bisnis.com, 1/08/2023). 

Meskipun kenaikan kali ini untuk BBM non subsidi, namun ingat rata-rata masyarakat menggunakan Pertamax bukan Pertalite karena seringnya kehabisan atau kosong. Dengan kata lain masyakat pun terkena dampak dari kenaikan BBM non subsidi. 

Seperti yang kita fahami bersama, kondisi ekonomi belum sembuh benar pasca diterjang badai Covid meski pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (BPS 2023). Namun jika kita melihat fakta dilapangan, kondisi riil masyarakat menengah kebawah mengeluh dengan kenaikan harga bahan pokok, akibatnya daya beli turun. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi 5,17% berasal dari segelintir orang kaya yang menutupi masyarakat kurang mampu yang jumlahnya 25,90 juta orang dengan standar kemiskinan berdasarkan BPS Rp 550.458 perbulan. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menggambarkan kesejahteraan dari segala lapisan masyarakat. 

Jika kita berfikir logis dengan standar kemiskinan berpenghasilan Rp 550.458 maka orang yang berpenghasilan sebulan Rp 600.000 tidak bisa dikatakan miskin, padahal uang Rp 600.000 hidup dikondisi serba mahal apakah cukup untuk sebulan? yang ada gali lubang tutup lubang yang akhirnya terperosok.

Apalagi BBM naik hal ini akan mempengaruhi inflasi yang mengakibatkan harga barang lain akan ikut naik yang akan menurunkan daya beli. Sehingga secara otomatis rakyat miskin juga ikut meningkat. Kecuali jika standar kemiskinan diturunkan semisal menjadi Rp 500.000 perbulan akan ada klaim dari pemerintah kemiskinan turun ditengah kenaikan BBM. 

Indonesia dianugrahi oleh Sang Pecipta dengan sumber kekayaan yang melimpah ruah, tanah yang subur, tambang melimpah, laut yang luas, dan sebagainya. Selama ini kita terdoktrin bahwa kita kaya SDA namun minim SDM, padahal tidak kurang Ibu Pertiwi mencetak SDM unggul yang diakui kredibilitasnya. Kita pun terdoktrin bahwa kemiskinan diakibatkan malas bekerja, padahal sebagian besar rakyat Indonesia pekerja keras namun penghasilan sulit, gaji hanya mampir di dompet setelah itu lenyap dalam kedipan mata. 

Doktrin seperti diatas sengaja ditanamkan kepada masyarakat, sehingga dengan lapang dada SDA yang melimpah ruah dimiliki oleh para oligarki atas nama investasi. Sistem kapitalis liberal menyeret BBM mengikuti harga global, sehingga begitu mudah harganya dipermainkan oleh segelintir manusia berkuasa sedangkan rakyat ngaplo. Tentu hal ini bertentangan dengan pancasila, sila ke lima "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Islam menegaskan bahwa tugas negara adalah meriayah rakyatnya, yaitu memenuhi kebutuhan, melindungi, merawat, bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Sehingga dalam pemerintahan Islam tidak mengenal sistem kapitalis ataupun sistem sosialisme. Islam mempunyai sistem tersendiri yaitu sistem Islam dimana harta dibagi menjadi tiga kepemilikan, yaitu: kepemilikan individu, negara dan rakyat. 

1. Kepemilikan Individu, Islam memperboleh hidup kaya dengan cara halal, bukan menghalalkan segala cara. 

2. Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan pada Khalifah sebagai kepala negara. Jenis-jenis harta tersebut adalah seperti: ganimah (rampasan perang), jizyah (pajak untuk non muslim), kharaj, pajak, harta orang-orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, panti-panti, dan wisma-wisma bagi aparat pemerintahan yang dibuka oleh Daulah Islam, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara

3. Kepemilikan rakyat adalah semua SDA yang diberikan oleh Allah Swt. 

Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: 

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 

Berdasarkan Imam as-Sarakhsyi di dalam al-Mabsûth menjelaskan hadis tersebut terdapat penetapan berserikatnya manusia baik muslim maupun non muslim dalam tiga hal padang rumput, air, dan api. Sehingga tidak boleh diprivatisasi atau diswastanisasi, karena itu milik masyarakat umum. Maka sangat jelas bahwa BBM yang merupakan bagian dari api merupakan hak rakyat bukan hak oligarki. 

Posisi negara dalam SDA hanya sebagai pengelola dan pengdistribusian saja, oleh karena itu di dalam Islam semua hasil SDA diserahkan untuk rakyat, maka harga tidak mengikuti harga global. BBM di dalam Islam akan dihargai sangat murah sekali sesuai dengan biaya produksinya, negara tidak mengambil keuntungan. Atau bahkan dalam kondisi baitul mal (APBN) yang melimpah, BBM bisa digratiskan artinya biaya produksinya ditanggung oleh negara. Dengan harga murah apalagi gratis bukan bearti rakyat harus mengantri untuk memenuhi bahan bakar, negara bertanggungjawab dalam distribusinya sehingga harus disalurkan ke seluruh rakyat muslim maupun non muslim, dari kota hingga pelosok desa terpencil dengan stok yang selalu tersedia. 

Dengan sistem Islam, rakyat tidak perlu khawatir akan kenikan BBM, biaya hidup pun akan cenderung stabil. [Rn]