Birokrasi Baik, Mengapa Angka Kemiskinan Naik?

Oleh. Rut Sri Wahyuningsih

(Institut Literasi dan Peradaban)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas merasa heran, ada daerah yang sering mendapatkan penghargaan tetapi angka kemiskinan masih tinggi, padahal reformasi birokrasi harus mengurangi kemiskinan. 

Azwar Anas juga menyinggung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), “Maka kita ingin mendorong arahan presiden, untuk segera mendorong birokrasi yang segera mengurangi kemiskinan, meningkatkan investasi, mendorong pembelian di katalog lokal dan peran inovasi dan digitalisasi. Sehingga ke depan kami tidak akan lagi memberikan award ke daerah yang sering dapat penghargaan tetapi kemiskinannya masih tinggi. Sering dapat penghargaan tata kelola tetapi investasi rendah," ungkap Azwar Anas.

Solusinya menurut Azwar adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), itulah mengapa pihaknya berusaha menggabungkan 8 unit organisasi lembaga peneliti dan 85 pusat penelitian menjadi 1, yaitu BRIN. Sebab BRIN menjadi bagian penting untuk mendorong inovasi digital. Bersama BRIN pemerintah dapat bersama membangun tol pelayanan dan pencapaian publik yang cepat dan tak berbelit. "BRIN menjadi bagian penting karena mendorong inovasi tadi dipastikan berdampak. Yang paling penting di BRIN adalah digitalisasi, karena dengan digitalisasi sama dengan kita membangun tol pelayanan dan pencapaian publik," jelas Azwar Anas (detikNews.com, 5/9/2023).

Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain (entrepreneur.bisnis.com, 2/5/2023). 

Jika itu negara, maka dengan adanya birokrasi diharapkan akan lebih mudah mengurusi urusan rakyatnya. Terlebih jika mulai mengadopsi digitalisasi, tentulah dampaknya akan lebih cepat dan teliti dalam hal pelayanan. Namun jika birokrasi yang dimaksud untuk mengurangi kemiskinan dengan hanya memajukan inovasi digitalisasi,  penambahan investasi, dan pembelian katalog lokal jelas hanyalah solusi tingkat teknis semata dan sama sekali tidak menyentuh akar. Bahkan boleh dibilang inilah solusi tambal sulam. Ditambah lagi dengan pemberian award bagi daerah yang mampu mengentaskan kemiskinan sedang yang tidak mampu award dihapus. Sangatlah jauh panggang dari api. 

Kesejahteraan rakyat bukan ajang perlombaan, sehingga butuh pengadaan award, kesejahteraan sejatinya berkaitan dengan arah pandang negara, jika kapitalisme yang diterapkan maka hanya sebatas kemanfaatan atau keuntungan apa yang diperoleh negara ketika mengurusi urusan rakyatnya. Bahkan hubungan rakyat dengan pemimpinnya lebih mirip pedagang dengan pembelinya. Rakyat adalah obyek sementara negara adalah subyeknya. 

Kesejahteraan berikut terwujudnya keadilan tidak semata berbicara birokrasi, sebab kesejahteraan melibatkan berbagai aspek, yang saling mendukung, tidak bisa dimajukan salah satunya lebih dahulu. Kesejahteraan menyangkut terpenuhinya kebutuhan pokok per individu rakyat di antaranya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Tidak mungkin memajukan kesehatan saja sementara keamanan tertinggal, sandang, pangan, dan papan kelabakan tak terakses oleh rakyat. Investasi yang sering kali digadang pemerintah sebagai jalan memajukan perekonomian, meningkatkan pendapatan negara dan daerah hanyalah omong kosong negara. Investasi, artinya melibatkan pihak ketiga untuk mengelola apa yang menjadi kekayaan negeri ini, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Imbal baliknya jelas tak berhubungan dengan rakyat. Baik langsung maupun tidak langsung. 

Kita bisa melihat, segala proyek infrastrukturisasi megaproyek yang menjadi andalan negara, banyak yang mangkrak, berbagai jalan tol, bendungan, bandara udara, dan lainnya, proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang sudah beroperasi pun malah meninggalkan utang dan APBN yang berhamburan. Investor hanya berorientasi pada profit setelah pengerjaan, sementara rakyat menjadi korban penggusuran, ladang usahanya menghilang, kerusakan lingkungan, dan ironinya tak pernah menjadi penikmat berbagai proyek itu dikarenakan mahal. 

Lantas, apakah akan ada korelasi antara kesejahteraan rakyat dengan perbaikan birokrasi digital jika sistem yang mendasari kebijakan pemerintah masih kapitalisme? Jawabannya jelas tidak!

Kita harus jeli dalam meneliti setiap kebijakan yang diluncurkan negara, sebab ini menyangkut hak kita sebagai warga negara, fokus negara semestinya pada kemaslahatan umat, bukan pada para investor yang hanya mampu menambah digit pendapatan pajak negara, tapi menyengsarakan rakyat. 

Rasulullah saw. bersabda, 

“Imam (Kh4l1f4h) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Bukhari). 

Artinya, pemimpin sebuah negara adalah orang yang memegang amanah mengurusi rakyatnya dengan segala kemampuannya. Dasarnya adalah keimanan dan ketakwaan. Maka, yang ia gunakan sebagai jalan mengurusi rakyat adalah aturan Allah Swt. yaitu syariat Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Setitik pun tak boleh melalaikannya. 

Negara berdasar syariat Islam pun tak akan menolak kemajuan sains dan teknologi, bahkan kelak birokrasinya pun akan berbasis digitalisasi namun dengan prinsip mudah, cepat, dan ditangani oleh ahlinya. Sehingga apapun kebijakan Kh4l1f4h akan bisa diterapkan dalam waktu singkat. Rakyat pun akan mudah mengakses fasilitas umum yang termasuk dalam kebutuhan pokok, tanpa ada perbedaan kelas bahkan gratis. 

Sebagai seorang muslim, pantaskah kita mengadakan pilihan yang lain jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sebuah perkara, termasuk bagaimana cara untuk sejahtera hakiki adalah dengan menerapkan syariat Islam? 

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”(TQS Al-Ahzab: 36).