Harga Beras Meroket, Bukti Kapitalis Gagal Wujudkan Swasembada Pangan

Oleh. Ratna Kurniawati, SAB

Indonesia merupakan salah satu negara yang makanan pokoknya adalah beras. Namun sejak satu tahun terakhir, harga beras melambung tinggi. Cenderung naik dan tidak kunjung turun. Dalam setahun harga beras hingga bulan September 2023 sudah naik 13,78 persen dibandingkan September 2022. (Cnbcindonesia.com, 6/9/23)

Harga beras juga bakalan terus melonjak dikarenakan tambahan stok tidak seperti biasanya dan permintaan diprediksikan stabil dan akan meningkat jelang akhir tahun. 

Khudori, pengamat pertanian, menganjurkan kepada masyarakat untuk bersiap menghadapi kenaikan harga beras lagi. 

"Mengikuti siklus produksi padi, saat ini hingga akhir September nanti adalah musim panen gadu (Juni-September). Karena produksi lebih rendah dari panen rendeng atau panen raya, harga gabah atau beras akan lebih tinggi. Oktober nanti kita mulai musim paceklik. Biasanya Oktober adalah waktu awal tanam, yang akan dipanen akhir Januari atau awal Februari di musim panen raya," katanya kepada CNBC Indonesia, (Cnbcindonesia.com, 5/9/23)

Adapun yang menjadi pemicu kenaikan beras saat ini adalah mundurnya waktu tanam dan panen karena situasi el nino yang berdampak kekeringan di berbagai daerah. Dampak el nino hujan mundur sehingga waktu tanam akan mengalami kemunduran yang berarti musim paceklik lebih lama. 

Harga beras yang melambung tinggi menunjukkan bahwa negara Indonesia gagal dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Hal ini karena Indonesia menerapkan sistem Kapitalisme dalam penerapan kebijakan pangan.

Di dalam sistem kapitalisme negara hanya sebagai regulator. Sedangkan para korporasi yang menguasai tata kelola pangan dan berbagai proses produksi.

Hal tersebut bisa kita lihat dari ketergantungan impor Indonesia kepada negara lain dan menjadikan impor sebagai solusi atas permasalahan instabilitas harga pangan dalam negeri.  

Dengan kebijakan impor semakin menjauhkan negara dari upaya yang benar dari mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. 

Berbeda dengan sistem Islam yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan karena merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat. Tugas seorang pemimpin negara (khalifah) dan jajarannya adalah memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama dalam masalah pangan memastikan tidak ada rakyatnya yang mengalami kekurangan pangan. 

Dalam Islam kekuasaan adalah amanah yang kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.

Negara wajib menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya. Tidak hanya cukup saja tetapi memastikan kebutuhan setiap individu terpenuhi semua. Islam mengharamkan mematok harga tetapi mempunyai mekanisme agar tetap tersedia kebutuhan pangan dan harga tetap terjaga. 

Untuk kebijakan impor diperbolehkan asal tidak melanggar syariat seperti bekerja sama dengan negara kafir harbi. Kebijakan di atas diambil agar tidak tergantung pada pihak asing dengan begitu negara bisa independen. 

Sistem Islam mempunyai kebijakan dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan antara lain ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Adapun ekstensifikasi ini berhubungan dengan menyediakan lahan pertanian dan meminimalkan alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan intensifikasi adalah bagaimana meningkatkan kualitas benih, pupuk dan metode pertanian. Selain itu negara mengatur jalur distribusi agar distribusi tidak terhambat guna meminimalkan biaya sehingga harga tidak naik jauh.

Islam juga akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kecurangan, monopoli dan sejenisnya. Hukuman tegas diberikan agar tidak ada pihak yang berlaku curang. 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kerusakan sistem kapitalisme menyebabkan kegagalan untuk mewujudkan swasembada pangan salah satunya adalah kebutuhan pangan beras. Hanya sistem Islam yang solusi terbaik untuk mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan. 

Wallahualam bishawab. [My]