Insentif Impor Mobil Listrik, untuk Kepentingan Siapa ?

Oleh. Ummu Khalda

Akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan yaitu skema kuota untuk import mobil listrik Completely Build Up (CBU) berbasis baterai dengan fasilitas insentif, yang nantinya akan diatur dalam Perpres, seperti yang diungkapkan oleh menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenkomarves, Jakarta (Liputan6.Com, 18/8/2023). Saat ini, insentif konversi motor listrik Rp 7 juta per unit, sedangkan mobil listrik Rp 70 juta per unit, angka tersebut masih memungkinkan naik. 

Sementara Moeldoko yang menjabat sebagai ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia mengatakan nantinya pemberian insentif akan diberikan hingga tahun 2026 mendatang. Adapun salah satu tujuan dari penggunaan mobil listrik adalah untuk mengurangi polusi udara. 

Tetapi pada kenyataannya perhatian pemerintah dalam pemberian insentif import mobil listrik justru menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap orang kaya secara pribadi maupun pengusaha. Sedangkan nasib rakyat kecil yang masih jauh dari kesejahteraan justru diabaikan.

Di sisi lain, pemerintah mengabaikan permasalahan transportasi yang kompleks mulai dari kepadatan atau kemacetan, kebutuhan transportasi jarak jauh yang belum terpenuhi, polusi udara, juga kecelakaan lalulintas. Karenanya, adanya penambahan mobil listrik jelas akan menambah jumlah kendaraan di wilayah perkotaan serta akan berdampak pada kemacetan yang lebih parah. Dan ini semakin menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang memadai bagi rakyat, aman, nyaman, murah, bahkan gratis. 

Dengan adanya mobil listrik, ini akan menambah polusi dari limbah produksi baterai dan bekas baterai yang sudah tidak terpakai. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan merasakan imbasnya. Inilah salah satu gagalnya peran penguasa dalam sistem kapitalisme demokrasi. Di mana sistem ekonominya berasaskan kepada sistem kapitalis liberal yang mengejar keuntungan materi semata. Maka jangan berharap kesejahteraan rakyat akan tercapai dengan sistem ekonomi ini.

Oleh karena itu, untuk keluar dari permasalahan ini negara harus beralih pada sistem yang diridai Allah yakni sistem Islam. Yang terbukti mampu menciptakan kesejahteraan secara merata bagi rakyatnya, karena pemimpin dalam sistem Islam akan memberikan berbagai pemenuhan kebutuhan rakyat dengan segala kemudahannya. Termasuk kemudahan dalam sistem transportasi dalam mobilitas orang dan barang yang menjadi kebutuhan rakyat dan masyarakat itu sendiri. Selain itu negara wajib mengelola semua sumber daya alam  sesuai ketentuan Islam. Negara tidak boleh mengelolanya karena alasan bisnis tetapi negara harus mengelolanya semata untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. 

Penguasa dalam negara Islam juga akan melakukan pembangunan infrastruktur transportasi yang menjadi tanggung jawab negara. Negara akan membangunnya dengan teknologi mutakhir yang aman, mudah, ramah lingkungan, serta murah bahkan gratis. Maka negara harus melakukan perencanaan wilayah dan segala prasarana yang baik untuk kebutuhan transportasi rakyatnya. Karena itulah hanya dengan penerapan aturan Islam kaffah yang akan memudahkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan transportasi yang aman, mudah, ramah lingkungan dan murah serta berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. 

Wallahu a'lam bish shawwab. [My]