Ironi Harga Beras Melambung Tinggi di Negeri Lumbung Padi

Oleh. Amma Nurhidayah (Komunitas Tinta Pelopor)

Rekor, harga beras dapat mengalami kenaikan mencapai level tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Hal ini di ungkapkan oleh Badan Pangan PBB alias Food and Agriculture Organization (FAO) yang khawatir kenaikan harga beras kali ini dapat memicu lonjakan inflasi pangan di wilayah Asia. Ia menyebutkan bahwa terdapat dua penyebab utama lonjakan harga beras yang mereka identifikasi, yaitu: pertama, adanya larangan ekspor India sejak bulan lalu. Sedangkan penyebab kedua adalah adanya ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang dapat merusak produksi beras yang dapat menyebabkan gagal panen. Bahkan tak hanya mengancam kenaikan harga beras, El Nino juga mengancam kenaikan harga komoditas pangan lain. Jika hal ini terjadi, maka lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Sebagaimana munculnya El Nino pernah membuat krisis pangan pada 2010-2012 lalu. Bahkan Bank Pembangunan Asia menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan internasional mencapai 30 persen pada 2011 (cnnindonesia.com, 23/8/2023).

Di sisi lain, Kepala DPKP Provinsi Jawa Timur, Rudi mengatakan bahwa penyebab kenaikan harga beras bukan dikarenakan gagal panen, melainkan kenaikan harga beras di Probolinggo lebih disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga pupuk, bibit, dan tenaga kerja. Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), Yuris Tiyanto memaparkan bahwa kenaikan harga beras di kota Probolinggo salah satunya adalah disebabkan oleh rantai penjualan yang panjang dari produsen ke distributor-agen-pengecer, di mana setiap titik memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga karena adanya tambahan biaya transportasi dan tenaga kerja (liputan6.com, 26/8/2023).

Kenaikan harga beras yang terus terjadi dan semakin tinggi, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negeri agraris gagal mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini disebabkan oleh penerapan Kapitalisme di Indonesia dalam menentukan kebijakan pangan. Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator, sedangkan proses produksi hingga distributor diserahkan pada korporasi. Sehingga negara yang agraris ini, justru masih tergantung dengan impor pangan di bandingkan mendukung petani lokal untuk produksi pangan.

Akibatnya, petani semakin merugi akibat biaya produksi yang tinggi, serta harga gabah bersaing dengan beras impor. Terlebih dengan kondisi cuaca yang saat ini tidak mendukung untuk pertanian, maka hal ini semakin membuat petani kewalahan.

Hal ini bertentangan dengan bagaimana sistem Islam mengelola masalah pertanian. Islam sebagai agama parpurna, tentu aturannya sangat komplit dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pertanian dan pangan. Hal ini dikarenakan pangan merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. 

Dalam Islam, pemimpin di larang mematok harga, akan tetapi harus memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan tetap terjaga. Dalam hal ini, negara akan mendorong rakyatnya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, dengan cara memberikan bantuan modal, menyediakan benih, pupuk dengan harga murah bahkan memberikan lahan-lahan mati kepada rakyat yang mampu mengelolanya. 

Mekanisme lainnya adalah negara tidak diperkenankan untuk melakukan impor pangan, selama dalam negeri masih mampu untuk memproduksi pangan tersebut. Sehingga petani dapat memproduksi bahan pangan dengan stabil, dan tidak merugi. Terlebih lagi, kebijakan impor yang berasal dari negara kafir seperti saat ini. Tentu kebijakan ini bukan membuat negara berdaulat, justru sebaliknya negara akan menjadi ketergantungan pada asing. Selain itu, negara wajib mengatur dan mengawasi proses distribusi pangan secara merata keseluruh rakyat, dan memotong rantai distribusi yang menyebabkan kenaikan harga pangan secara tinggi. 

Islam juga akan menjaga ketersediaan pangan dan harga agar tidak melonjak dengan cara menerapkan hukum sanksi bagi oknum-oknum yang berlaku curang dalam proses distribusi. Seperti kecurangan dengan cara menimbun barang, mencampur beras dengan kerikil agar semakin untung dan kecurangan lainnya. Disinilah nanti akan ada petugas yang disebut sebagai Qadhi hisbah, yang akan menindak permasalahan yang merugikan orang banyak.