Kenaikan Gaji ASN, Apakah demi Kepentingan Pemilu?

Oleh. Hana Salsabila AR

Presiden Joko Widodo akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8% pada tahun depan. Selain kenaikan gaji PNS, Presiden Jokowi juga mengusulkan kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12%. Kenaikan gaji PNS sebesar 8% diharapkan ikut meringankan beban PNS untuk menghadapi tekanan kenaikan harga tahun depan (cnbcindonesia.com, 19/8/2023).

Sementara itu, inflasi sepanjang tahun 2022 tercatat mencapai 5,51 persen secara tahunan. Belum lagi dengan kenaikan harga sandang pangan yang terus bertambah. Data Pusat Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menyebutkan harga beras kualitas medium pada akhir Juli 2022 masih dibanderol Rp11.750 per kg. Namun harga beras hari ini sudah mencapai Rp 13.650 per kg atau naik 16% dalam setahun. 

Melihat laju inflasi yang cukup tinggi yang berdampak pada kenaikan harga sandang pangan, maka kenaikan gaji 8% tersebut tidak sebanding dengan dampak inflasi yang terjadi. Terlebih, kenaikan harga ini dirasakan oleh seluruh rakyat, terutama rakyat kecil. Sedangkan tidak semua rakyat berstatus ASN atau PNS. Bagaimana nasib rakyat kecil yang terkena dampak kenaikan harga tersebut? 

Padahal masyarakat juga tahu, seberapa buruknya citra dunia pemerintahan saat ini. Etos kerja pejabat atau pegawainya buruk, tidak profesional, seperti membolos pada jam kerja, pegawai negara yang justru memberikan teladan buruk hingga kasus korupsi yang makin liar di negeri ini. 

Mengapa kondisi pegawai pemerintahan seperti di atas tidak dibenahi? Mengapa mereka justru dimanjakan dengan diberi fasilitas tambahan gaji di saat rakyat kecil lain mengalami kesusahan? Apakah ini terkait dengan semakin dekatnya pemilu? Sebagaimana diketahui kenaikan gaji PNS seperti sebuah tradisi menjelang pemilu. Yang akhirnya menyiratkan adanya pemanfaatan untuk kepentingan pemilu yang akan datang.  

Carut marut tata kelola kepegawaian seperti ini, tidak lain adalah buah dari penerapan ekonomi kapitalisme. Di dalam kapitalisme, para penguasa akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Saat menjelang pemilu, pencitraan pun dilakukan, tiba-tiba perhatian terhadap nasib rakyat, menjanjikan segala sesuatu yang manis demi meraih kedudukan.

Namun sayangnya, saat sudah menjadi pejabat pemerintahan, mereka lupa dengan rakyat. Segala janji yang mereka ucapkan saat kampanye, seperti peribahasa jauh panggang dari api. Dalam kapitalisme yang dikejar adalah manfaat atau kesenangan dunia. Karenanya wajar jika saat menjabat, justru mereka sibuk untuk kepentingannya sendiri. 

Hal ini jelas berbeda dengan sistem Islam. Islam mewajibkan para penguasa untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pejabat dalam sistem Islam diangkat untuk mengurusi dan menyelesaikan urusan rakyat kapan pun dan di mana pun. Tidak ada kaitannya mau mendekati pemilu atau tidak. Semua dilakukan karena kewajibannya sebagai penguasa.

Begitu pun dengan kebutuhan rakyat, sistem Islam atau Khil4f4h akan menjamin terpenuhinya semua kebutuhan rakyat dengan baik dan merata. Baik itu yang menjadi pegawai ataupun tidak, semua akan di ri’ayah oleh negara Islam secara adil. Tidak ada yang pilih-pilih dalam mengurusi urusan rakyat. 

Karena dalam Islam, penguasa adalah amanah dari Allah untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan sekadar pencitraan demi meraih kepentingan, dan bukan untuk menyengsarakan dan menzalimi rakyat seperti yang terjadi saat ini. [Ni]