Kenaikan Harga Beras, El Nino yang Salah?

Oleh. Khamsiyatil Fajriyah

Mayoritas ibu di negeri ini merasa sedih menghadapi harga beras yang terus naik. Tidak main-main, angka kenaikannya mencapai 13,44%, terbesar selama 8 tahun terakhir. Sementara itu, pemerintah diwakili oleh menteri perdagangannya menganggap kenaikan beras kali ini masih wajar. Dan dia mengklaim, kalaupun nanti stok beras di pasar menipis, di Bulog stok beras masih melimpah. Apakah ibu-ibu bisa bernapas lega dengan janji sang Mendag?

Kenaikan beras yang signifikan beberapa bulan terakhir, diakibatkan ketersediaan beras semakin sedikit. Beras yang dihasilkan saat panen terakhir sudah hampir habis. Sementara permintaan tetap saja besar. Berlakulah hukum penawaran dan permintaan. Harga gabah sebelum digiling naik, apalagi sesudahnya.

Liberalisasi Pertanian, Pangkal Beras Mahal

Para petani belum bisa bertanam dan panen beberapa bulan ke depan, karena diperkirakan Indonesia akan mengalami El Nino hingga bulan Desember nanti. Pemerintah seolah tak bisa berbuat apa-apa. Karena penyebab utama kenaikan beras kali ini adalah faktor alam. Manusia tak bisa melawan alam. Kita pun dipaksa untuk menerima kenyataan ini.

Pantas saja para pakar ekonomi menilai, pemerintah sangat kurang dalam mitigasi kenaikan harga beras yang selalu berulang terjadi tiap tahunnya karena musim kemarau. Selalu mengabaikan penderitaan yang dirasakan rakyat. Karena kenaikan harga beras juga akan berimbas kenaikan harga bahan makanan pokok yang lain. Inflasi tak terhindarkan.

Berhadapan dengan musim kemarau setiap tahunnya, produksi beras seharusnya ditingkatkan agar stok dan harganya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah cara yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah agar petani bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya dengan luas lahan yang sudah ada. 

Dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Contohnya dalam penyediaan bibit, pupuk, hingga pembasmi hama. Edukasi kepada petani juga harusnya dilakukan agar mereka semakin mahir mengelola lahan. Tetapi sayangnya, langkah pemerintah yang ditempuh saat ini dengan memandirikan petani, di sisi lain memberikan kesempatan kepada swasta untuk memegang kendali pertanian dari pembibitan hingga penjualan produk pertanian, semakin memperburuk ketahanan pangan negeri ini. Membiarkan petani bertarung dengan perusahaan-perusahaan pangan raksasa, siapa yang akan menang? Tidak heran bila saat ini petani semakin lesu untuk mengelola lahannya. Dampaknya, produksi semakin menurun.

Cara kedua, ekstensifikasi yaitu memperluas lahan pertanian. Langkah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Masalahnya, lahan negeri ini 83% telah dikuasai swasta yang memiliki ijin mengelolanya hingga 90 tahun ke depan. Pengalihan lahan menjadi lahan pertanian sulit dilakukan. Petani hanya gigit jari, pemerintah seolah tak bisa berbuat apa-apa. 

Semua karena kebijakan pertanian di negeri ini tunduk kepada kesepakatan internasional dengan konsekuensi liberalisasi pertanian. Sektor strategis yang harusnya dikuasai oleh negara, diserahkan kepada swasta.

Seharusnya, stok beras di Bulog segera dilepas dalam kondisi stok beras di pasar semakin menipis. Dengan alasan apa, pemerintah menjadikannya sebagai info pelipur lara bahwa stok beras masih aman, tetapi kenyataannya harga beras di pasar masih mahal.

Pengelolaan ketersediaan bahan pangan ala ekonomi kapitalis benar-benar menyengsarakan rakyat. Sudahlah sangat memihak swasta, diperparah dengan abainya distribusi hingga sampai ke tangan rakyat. Padahal kebutuhan pangan adalah kebutuhan asasi manusia.

Islam Menjaga Ketersediaan Pangan

Islam mendudukkan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat karena menyangkut keberlangsungan hidup mereka. Bukan sekedar peningkatan jumlah produksi yang diperhatikan, tetapi juga distribusinya. Semua itu efektif dilakukan oleh negara.

Tidak salah bila banyak referensi yang menunjukkan masa kejayaan ketahanan pangan pada masa Khilafah. Perhatian Khalifah dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan oleh Umar bin Khattab saat menerapkan inovasi irigasi untuk pengairan perkebunan. Delta sungai Tigris, sungai Eufrat, juga rawa-rawa disulap menjadi lahan pertanian.

Perhatian untuk peningkatan produksi pertanian berlanjut ke masa khalifah-khalifah sesudahnya. Khalifah mendukung dan memfasilitasi para ilmuwan dalam penemuan teknologi pertanian. Maka kita mengenal Al Qazwini, Abu Khair, Riyad ad Din al Ghazni al amiri, dan yang lainnya sebagai ilmuwan di bidang pertanian, untuk menjaga ketahanan pangan rakyat.

Memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan pangannya dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan kebiasaan beliau berkeliling setiap malamnya. Karena menjadi seorang pemimpin, tanggungjawabnya tidak sebatas di dunia, tetapi juga sampai nanti di akhirat.

Di masa paceklik, pernah terjadi kemarau berkepanjangan di Madinah hingga 9 bulan lamanya. Stok pangan di dar ad daqiq (rumah tepung) dibagikan kepada rakyat. Khalifah Umar bin Khattab juga meminta bantuan dari wilayah lain, seperti Mesir dan Irak. Wilayah kekhilafahan yang luas memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pangan masing-masing wilayah dengan pengaturan dan pemerataan oleh Khalifah. Bagaimana dengan inflasi harga beras? Bukan hanya harga beras, harga barang-barang lain jarang mengalami kenaikan di masa Khilafah. Hal itu karena jaminan ketersediaannya dan stabilnya mata uang Khilafah.

Di masa kekhilafahan yang akan datang, masalah pangan akan sangat mudah diatasi. Teknologi semakin canggih untuk menangani peningkatan produksi pangan. Di tangan pemimpin yang bertakwa, kebutuhan setiap rakyatnya adalah tanggung jawabnya. Bila tidak memenuhinya, dia tidak sekedar berhadapan dengan demonstrasi rakyatnya, tetapi membawanya kepada azab Allah. Wallahu a'lam bi ash shawab. [My]