Layanan untuk Difabel, Patutkah Dikritisi?

Oleh. Ummu Asma'

Dilansir dari CNBCIndonesia.com (15/8/2023), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berupaya mempermudah akses keuangan bagi penyandang disabilitas atau difabel. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hal itu dilakukan karena saat ini penyandang disabilitas dalam membuat tabungan, asuransi hingga kredit dari perbankan.

"Penyandang disabilitas mereka bisa kemudian menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi nusantara. Menjadi tukang foto keliling, berjualan di pasar dan berbagai profesi lain di perkantoran menjadi deasainer, dan lain-lain, luar biasa," ujarnya di perpusatakaan nasional, Selasa (15/8).

Dengan demikian, OJK mendorong pelaku jasa keuangan salah satunya perbankan memperluas akses disabilitas agar bisa mengakses tabungan, kredit dan asuransi.

"Kami akan dampingi tidak hanya pencapaian adalah dapat kredit dari bank. Tapi kami terus dampingi untuk kelola dengan baik dan jangan sampai pas sudah dapat terus tidak bisa kelola dan terjebak dalam utang. Kami akan terus dampingin saudara-saudara kita potensinya ini luar biasa," terangnya.

Saat ini di 35 kantor OJK DKI Jakarta, pihaknya membuka pendampingan untuk disabilitas yang ingin mendapatkan akses keuangan. "Ini jadi satu program sama sama untuk saudara penyandang disabilitas tidak hanya event saja tapi ini jadi program untuk dampingi mereka," pungkasnya.

(https://www.cnbcindonesia.com/market/20230815181518-17-463245/ojk-mau-permudah-kaum-difabel-akses-keuangan-ini-caranya).

Patut kita kritisi, apakah ini benar-benar kemudahan bagi penyandang difabel atau eksploitasi? Apakah penyandang difabel mendapatkan layanan pendidikan dengan baik dan layak? Bagaimana layanan kesehatan mereka? Keamanannya? Peluang pekerjaannya? dan fasilitas hidup lain yang layak? Dan juga prilaku sosialnya? Apakah mereka saat ini diposisikan sebagai manusia yang selayaknya mendapatkan kehormatan? Sungguh ini hanya mimpi.

Negara yang berideologi kapitalis selalu mencari jalan untuk mendapatkan pundi-pundi pemasukan. Negara hanya ingin menyelamatkan dirinya tanpa harus memberikan pelayanan. Negara pandai sekali memberikan predikat-predikat yang baik pada penyelamat ekonomi. Ada TKI diistilahkan penyelamat devisa Negara. Penyandang disabilitas atau difabel juga berkontribusi pada perekonomian nasional, bahkan disebut sebagai pahlawan ekonomi. Sebab mayoritas mereka merupakan bagian dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Benar, bahwa para penyandang disabilitas perlu dilatih kemandirian, namun seharusnya negara membantu secara nyata dan tidak mengeksploitasi mereka dengan dalih pemberdayaan, apalagi membiarkan mereka dalam medan persaingan dengan pengusaha secara umum. Kalaupun mereka mempunyai keterampilan, dan produktif, seharusnya negara memfasilitasi dengan cara memberikan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana, serta modal sehingga tidak terbebani dengan pinjaman dan kredit yang pasti akan memberatkan dan menyengsarakan. 

Solusi islam

Islam memberi perhatian terhadap penyandang disabilitas. Islam memandang semua manusia sama. Sama-sama makhluk Allah SWT yang wajib dihormati. Apalagi para penyandang tersebut juga manusia yang dimuliakan Allah. Allah berfirman :

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam" (QS. Al-Isra': 70).

Islam akan memperhatikan dan memberdayakan para penyandang difabel, dengan perhatian yang diprioritaskan. Suatu saat, Abu Maryam Al-Azdi, pernah berpesan satu hadist pada Mu'awiyah. Hadist itu berisi ancaman bagi pemimpin yang lalai memenuhi kebutuhan para penyandang difabel. Riwayat ini dinukilkan dari Abi Dawud dan At Tirmidzi. "Penguasa berkewajiban membuka akses pendidikan bagi para difabel. Khilafah juga mendirikan institusi khusus untuk kebutuhan disabilitas."

Hal ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Ia pernah menulis instruksi kepada pejabat Syam, dan Ia memerintahkan agar para Tuna Netra, pensiunan, atau yang sakit, dan para jompo didata sedemikian rupa untuk memperoleh tunjangan. Ada juga rumah sakit husus untuk penyandang cacat di Baghdad.

Kondisi seperti ini sangat jauh jika dibandingkan dengan pelayanan dan perlakuan yang diberikan penguasa sistem kapitalisme kepada penyandang disabilitas. Lantas untuk apalagi kita pertahankan sistem ini?