Melimpahnya SDA, Harga BBM Masih Naik?

Oleh. Maula Riesna

Harga BBM naik lagi, berita ini membuat rakyat tidak tenang. Bagaimana tidak? Karena BBM salah satu kebutuhan pokok bagi kendaraan pribadi ataupun umum. Dan bisa saja berimbas pada perputaran roda ekonomi masyarakat secara umum. 

PT. Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga BBM Non Subsidi mulai 1 September 2023. Kenaikan harga BBM ini untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite (Liputan6.com, 4/9/2023). 

Seperti yang dikutip dalam Bisnis.com (1/9/2023) bahwa  Harga Pertamax Turbo masih melanjutkan tren kenaikan dari bulan sebelumnya. BBM jenis Bensin dengan nilai oktan 98 (RON 98) tersebut di banderol seharga Rp 15.900 per liter, naik Rp 1.500 dari Agustus 2023 yang dipatok harga Rp 14.400.

Untuk BBM jenis diesel, kenaikan harga cukup signifikan. Misalnya, harga Dexlite mengalami kenaikan Rp 2.400 menjadi Rp 16.350 per liter per awal September 2023. Pada bulan sebelumnya harga Dexlite Rp 13.950 per liter. Pertamina Dex dipatok dengan harga Rp 16.900 per liter atau naik Rp 2.550 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya Rp 14.350 per liter. 

BBM adalah salah satu kebutuhan pokok yang seharusnya disediakan dengan harga murah atau bahkan gratis. Namun hal ini tidak mungkin terwujud ketika negara menerapkan sistem kapitalisme. Sistem  ini membuat rakyat yang kaya semakin kaya dan  yang miskin semakin miskin.

Kebijakan kenaikan BBM hanya menguntungkan para pemilik modal, sedangkan bagi rakyat sangat dirugikan. Karena dengan naiknya harga BBM, maka akan berimbas pada perputaran roda ekonomi. Namun, sistem pemerintahan kapitalisme mustahil akan memberi harga BBM secara murah atau gratis. Karena paradigma kepemimpinan kapitalisme selalu mempertimbangkan untung dan rugi dalam menetapkan kebijakan.

Padahal, jika sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik maka rakyat pasti bisa merasakan nikmat dari kekayaan sumber daya ini.

Dalam Islam ada beberapa prinsip yang pasti diterapkan. Pertama, tugas penguasa adalah melayani dan mengurusi setiap urusan rakyat. Artinya, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan baik, seperti kemudahan mendapatkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hajat publik lainnya semisal BBM. 

Kedua, migas adalah kekayaan milik umum. Segala sesuatu yang bersifat kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu, swasta, asing ataupun korporasi. Negara Islam bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hingga pendistribusiannya.

Ketiga, dengan kepemimpinan sistem Islam secara kaffah, pengelolaan migas dan harta milik umum lainnya murni dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Tidak akan ada lagi hubungan penguasa dengan rakyatnya ibarat penjual dan pembeli. Semua kalangan akan mendapatkannya secara adil. Maka, hanya Islam-lah satu-satunya solusi problematika umat saat ini. Wallahu'alam bisshawwab. [ry].