Pupuk Langka Petani Merana

Oleh. Ummu Affaf

Ketua komisi 4 DPR RI, Sudin, menyoroti perbedaan angka e-alokasi dan realisasi kontrak dalam pupuk subsidi imbas adanya laporan langkanya pupuk subsidi di daerah. Menurut Sudin data yang di peroleh, pupuk subsidi yang dialokasikan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) tercacat sebesar 7,85 juta ton, sedangkan dalam realisasinya kontrak Daftar Isian Pupuk Indonesia (Persero) hanya 6,68 juta ton.

"Saya punya data berdasarkan e-alokasi 2023 sebesar 7,85 juta ton, sementara berdasarkan anggaran kontrak DIPA antara pupuk Indonesia dengan Kementan jumlahnya cuma 6,68 juta ton, mana yang benar ?", tanya Sudin dalam raker dengan komisi 4 di Komplek Parlemen, (Ekonomi. bisnis.com, 30/8/2023). 

Merespon pertanyaan tersebut direktur Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menuturkan bahwa awalnya Kementan mengalokasikan sebesar 7,85 juta ton pupuk subsidi untuk seluruh kabupaten/ kota. Karena anggaran untuk pupuk yang di miliki hanya sekitar 25 triliun. Maka angka yang ada di kontrak berbeda yakni 6,68 juta ton. 

Karena kurangnya angggaran pupuk Kementan mengusulkan untuk meminta tambahan anggaran pupuk ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dan permohonan tambahan anggaran sudah di kirimkan guna memenuhi kontrak yang telah dilakukan dengan pupuk Indonesia. 

Nasib selisih sekitar 1,17 juta ton pupuk subsidi di pertanyakan oleh Sudin," jangan di gantung masalah ini, karena harus jelas sampai kapan ini akan akan diubah atau dijadikan pupuk non-subsidi?" ujarnya. 

Sistem yang di tetapkan saat ini telah menyimpang jauh dari aspek kemaslahatan dan fitrah manusia. Kian hari tampak bahwa sistem demokrasi kian memberi ruang bagi kapitalisasi aset negeri di berbagai sisi, terlebih pengurusan urusan masyarakat.

Hanya sistem Islam yang memiliki tata aturan yang holistik dalam mengatur urusan negara.  Perihal pupuk, sebagai bagian vital dari penyediaan komoditas pangan yang tidak lain adalah kebutuhan primer rakyat, maka pengelolaannya tidak semestinya mengandung aspek bisnis, apalagi jual beli menurut model korporasi.

Petani butuh Islam untuk meningkatkan hasil panen  dalam mengelola pertanian mereka. Bukan hanya petani, kita semua butuh Islam untuk menjalan roda kehidupan ini. Tak satu pun aspek kehidupan yang bisa berlepas dari Islam. Islam senantiasa menghadirkan para penguasanya di seluruh aspek pengurusan pemenuhan kebutuhan rakyat. Tidak seperti dalam sistem kapitalis dimana penguasa  akan hadir ketika disana ada  keuntungan semata. Sementara  kepentingan rakyat di abaikan. 

Islam tidak akan menyerahkan urusan pemenuhan kebutuhan rakyat kepada pihak lain. Karena dengan urusan inilah hakikatnya mereka dipilih rakyat untuk menjabat dan berkuasa, yakni menjadi pelayan rakyat sesuai dengan aturan Islam. Maka hanya Islam yang mampu mengurusi urusan rakyat dengan adil, lengkap dan sempurna. Bukan hanya dari masalah pupuk hingga tampuk kekuasaan dunia. Wallahu a'lam bish shawwab. [ry].