Wakil Rakyat yang Amanah, Hanya Ada di Khil4f4h

Oleh. Nurul Bariyah

(Ibu Rumah Tangga dan Member AMK)

Dilansir dari berita VOA, 26 Agustus 2023, 15 mantan terpidana kasus korupsi masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon legislatif di tingkat DPR, DPRD dan DPD, hal tersebut ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch(ICW), pada saat KPU mengumumkan bakal calon legislatif (bacaleg) pada 19 Agustus 2023. Sungguh miris, bagaimana bisa? Partai politik mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi dalam pemilihan umum(pemilu) 2024.

Kurnia Ramadhana, seorang peneliti ICW, sangat menyayangkan partai politik masih memberi karpet merah kepada mantan terpidana korupsi, bahkan status hukum mereka seolah ditutupi. Menurut Kurnia, ketiadaan pengumuman status terpidana korupsi dalam DCS tentu akan menyulitkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap DCS secara maksimal. 

Ketidaktransparanan akan status para calon tentu saja tidak baik dan akan menimbulkan masalah nantinya. Bahkan di tahun 2019 pada saat pemilu hanya ada 49,5 persen caleg yang mau mengumumkan daftar riwayat hidupnya. Ini menandakan hanya setengah dari jumlah caleg yang jelas latar belakang kehidupannya. 

Ini sangat aneh, bukankah seharusnya mereka menjelaskan diri mereka secara gamlang, sehingga jelas tindak laku perbuatan mereka di mata masyarakat. Apakah mereka pernah melakukan kesalahan yang melanggar hukum negara dan hukum agama apa tidak?

Akhirnya rakyat dihadapkan pada orang tidak dikenal, tidak tahu latar belakangnya, sepak terjangnya apalagi kepribadiannya. Yang membahayakan ketika rakyat salah memilih, maka nasib rakyat jadi taruhannya. Aspirasi rakyat tidak sampai kepada para pemimpin karena wakil yang harusnya mengapresiasi keinginan rakyat malah menyalahi wewenangnya.

Sejatinya adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, amanah, juga jujur dan adil. Mereka harus terbuka dan jujur apa adanya tentang keadaan diri dan kemampuan mereka, dan yang terpenting dapat dipercaya, karena akan sangat bahaya bila rakyat memilih orang yang salah. Siapa yang berani menjamin orang yang pernah terlibat kasus korupsi, pada saat terpilih lagi, tidak akan mengulangi perbuatannya. Lalu apa jadinya negara ini, jika para wakil rakyatnya saja sudah tidak dapat dipercaya, kapan rakyat akan sejahtera?

Faktanya, sekarang ini kita banyak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Banyak wakil rakyat yang tidak jujur, hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus korupsi, begitulah jika sistem yang diadopsi adalah sistem kapitalis sekuler, semua berdasar keuntungan dan kepentingan individu. Agama dijauhkan dari kehidupan, halal haram sudah tidak dipedulikan lagi. Mereka yang berkuasa dengan mudahnya menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan pribadi, memperkaya diri, tanpa perduli nasib rakyat.

Mereka sebagai wakil rakyat seharusnya bekerja untuk rakyat membela aspirasi rakyat. Bukan malah santai dalam mengurusi urusan rakyat, contohnya pada saat rapat kerja komisi banyak para pejabat yang santai dan main hp bahkan tertidur. Padahal tugas utama mereka adalah membela nasib rakyat, terlebih melihat banyak masalah rakyat yang harus diurus, mulai dari banyaknya pengangguran, harga melambung tinggi, kejahatan, rakyat miskin dan masih banyak lagi, tetapi mereka seolah tak perduli.

Dalam Islam dikenal adanya majelis umat, yaitu institusi yang di dalamnya berkumpul  orang-orang yang mewakili aspirasi rakyat. Di dalam majelis umat inilah orang-orang melakukan musyawarah (tasyawur) mewakili kaum muslim dan juga menjalankan aktivitas muhasabah (kontrol dan kritik) terhadap para penguasa (yaitu Khalifah, mu'awin tafwidh, wakil Khalifah) dan para pejabat lainnya. 

Dengan demikian hubungan masyarakat dengan majelis umat adalah hubungan perwakilan, sehingga mereka mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Juga melakukan kontrol agar Khalifah dan pejabat lainnya melakukan langkah-langkah kebijakan sesuai hukum Islam, dalam rangka melayani kepentingan Islam dan kepentingan seluruh  kaum muslim.

Fungsi dan kedudukan majelis umat dalam daulah sangat berbeda dengan parlemen yang dijumpai di seluruh negara-negara dunia, karena akad  yang dibangun adalah wakalah (perwakilan). Jadi majelis umat tidak sama dengan parlemen dan tidak  berfungsi sebagai institusi legislatif. Majelis umat tidak membuat hukum atau aturan karena hukum yang berlaku di Islam sudah jelas yaitu berdasar Al-Qur'an dan hadis Nabi, juga ijma ulama. Majelis umat berfungsi menyuarakan aspirasi rakyat dan mengontrol para Khalifah atau pemimpin dalam menjalankan kebijakan, apakah sesuai atau bertentangan dengan Al-Qur'an.

Majelis umat juga berhak memilih calon-calon Khalifah dan menominasi calon-calon Khalifah, dan menentukan siapa khalifah yang terpilih. Majelis umat dapat dipilih oleh siapa saja, masyarakat yang menginginkan orang yang dipercayainya menjadi wakil-wakil mereka. Seorang wanita boleh dipilih menjadi majelis umat, karena kedudukannya dalam hal wakalah sama dengan laki-laki, asalkan dapat dipercaya.

Demikianlah hubungan perwakilan yang diterapkan Islam antara masyarakat dengan majelis umat (para wakilnya). Hubungan kepercayaan dengan memegang amanah rakyat, untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah kelak di hari perhitungan. Sehingga mereka berbuat sesuai dengan amanah yang diemban, tidak semaunya saja. Rakyat juga tidak sembarang memilih, hanya orang-orang terpercaya yang ditunjuk menjadi majelis umat.

Rasulullah Saw bersabda: "Sebagian tanda-tanda dari kehancuran yang akan terjadi pada umatku adalah: jika amanat sudah digadaikan (dengan imbalan), zakat dirampas (oleh yang bukan berhak menerimanya), muncul seorang penggembala lalu dinobatkan sebagai pemimpin."