Harga BBM Terus Meroket, Buah Liberalisasi Migas

Oleh. Imroatus Sholeha 

PT Pertamina resmi menaikkan bahan bakar minyak atau BBM jenis nonsubsidi per 1 Oktober 2023. Harga yang mengalami kenaikan antara lain Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sebagai contoh harga BBM nonsubsidi Pertamina di DKI Jakarta. Harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober Rp14.000 atau naik dibandingkan periode September sebesar Rp13.300 per liter.

Sementara itu, Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp15.900 per liter. Untuk harga Dexlite per 1 Oktober 2023 juga naik dari Rp16.350 per liter menjadi Rp17.200 per liter.

Adapun harga Pertamina DEX juga naik dari Rp16.900 per liter menjadi Rp17.900 per liter. Terakhir Pertamax Green 95 dari Rp15.000 per liter menjadi Rp16.000 per liter (cnbcindonesia.com, 30/09/2023).

Sementara itu BBM bersubsidi yang konon untuk rakyat kecil juga kian langka keberadaannya. 

Kenaikan ini disinyalir sebab harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan. Sebagaimana Indonesia sebagai negara _net oil importir_ kenaikan minyak dunia tentu mempengaruhi harga BBM di dalam negeri. 

Dari sisi kekayaan alam Indonesia sebenarnya memiliki cadangan minyak yang besar yang seharusnya cukup untuk persediaan BBM dalam negeri bahkan menjadi pemasok bagi negara lain.

Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) mencatat potensi minyak yang ada di Indonesia mencapai 4,2 miliar barel. Namun belum tereksplorasi khususnya di bagian laut lepas sebab biaya operasional yang tinggi dan negara tak memiliki modal yang cukup untuk mengelolanya. 

Akibatnya bahan baku BBM diimpor di mana berpotensi terus mengalami kenaikan sesuai harga minyak dunia, sebab naiknya akan diikuti kenaikan distribusi dan lainnya, terlebih perputarannya menyesuaikan dolar AS yang tentu merugikan negara berkembang seperti Indonesia.

Hal ini tentu berimbas besar bagi perekonomian rakyat. Kenaikan BBM nonsubsidi tentu berpengaruh pada perusahaan, di mana biaya distribusi semakin tinggi diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa. Alhasil, PHK seringkali menjadi solusi perampingan biaya produksi maka terjadi efek domino di masyarakat. Ketika rakyat kehilangan pekerjaan, harga-harga semakin tinggi tentu akan menciptakan inflasi ekonomi di tengah masyarakat. Hal ini tentu akan membawa banyak dampak negatif, namun negara seperti tidak berdaya menghadapinya. 

Selama masih dalam penerapan sistem kapitalis demokrasi, liberisasi migas tak terhindarkan di mana kepemilikan individu/swasta bebas mengelola dan memiliki sumber-sumber daya alam. Sebab di sistem ini siapa pun diberikan kebebasan kepemilikan asalkan memiliki modal yang cukup maka dialah yang berkuasa termasuk dalam perkara migas. Akibatnya kekayaan hanya berputar di sekitar kelompok atau orang-orang tertentu. 

Hal ini tentu tidak akan terjadi jika negara mandiri dalam mengelola migas, bahkan bisa mendatangkan keuntungan dengan adanya kenaikan harga minyak dunia. Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia termasuk migas jika dikelola sesuai tuntunan Islam niscaya akan mendatangkan kemakmuran. Dalam aturan Islam sumber daya alam seperti migas masuk ke dalam harta kepemilikan umum yang haram dimiliki oleh individu maupun swasta. 

Negara dalam kubangan sistem demokrasi kapitalis tak ubahnya sebagai regulator belaka, perpanjangan tangan antara pengusaha dan rakyat. Seringkali kebijakan yang diambil alih-alih memihak rakyat malah semakin mencekik. 

 

Hanya dengan tata kelola dalam penerapan aturan Islam yang mampu mengelola sumber daya alam dengan baik serta menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya termasuk menyediakan BBM yang murah dan berkualitas. Sebab Islam mengatur BBM atau migas adalah harta milik umum yang haram di kelola asing maupun swasta. Negara sebagai regulator dalam hal ini yang mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan rakyat. 

Dengan penerapan Islam negara mampu mandiri dan berdaulat dalam pengelolaan migas. Aturan Islam mampu mewujudkan BBM murah dan berkualitas sebab ditunjang dengan pemasukan baitulmal yang memiliki banyak sumber di antaranya hasil pengelolaan sumber daya alam, ganimah, zakat, fai, jizyah, dan lainya. Jauh berbeda dengan hari ini yang hanya mengandalkan pajak dan utang luar negeri sebagai pemasukan negara yang semakin membawa kesengsaraan. 

Sungguh aturan Islam datang dari Sang Pencipta Yang Maha Sempurna dalam mengatur makhluk-Nya, dengan menerapkannya akan mendatangkan kesejahteraan di dunia dan selamat di akhirat. Wallahualam bissawab. [Ni]