Ancaman Transformasi Digital yang Dikelola Pihak Asing

Oleh. Dewi Maharani, M.Kom.

Penyediaan internet di wilayah lain yang tidak terjangkau oleh jaringan serat optik dipandang kurang memadai. Sehingga, pemerintah bekerja sama dengan pihak asing yaitu Starlink milik Elon Musk (cnnindonesia.com, 14 Sep 2023). Namun di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menghentikan proyek satelit yang dinamai HBS (Hot Backup Satellite) senilai Rp5,2 triliun dan sudah mencapai 80% kemajuannya (Tirto.id, 20 Okt 2023).

Pembatalan proyek HBS sungguh mengherankan, terutama karena pemerintah tengah meningkatkan program transformasi digital dan memberikan alasan berdasarkan aspek komersial. Seharusnya pemerintah, khususnya Kominfo, melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu sebelum memulai proyek HBS. Sehingga, pembatalan yang dilakukan disinyalir karena upaya untuk menghadirkan satelit asing atau proyek jaringan lain, yaitu Starlink, ke Indonesia.

Awalnya, Starlink hanya masuk ke Indonesia sebagai anak perusahaan Telkom melalui kerja sama Business to Business (B2B). Namun saat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengajak SpaceX berkontribusi dalam membangun jaringan internet murah di timur Indonesia melalui Starlink. 

Adapun bahaya besar yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: 

Pertama, satelit Starlink mengganggu pengamatan astronomi.

Kedua, di masa depan, satelit tersebut berpotensi membahayakan pesawat yang beroperasi di orbit rendah bumi yang tidak jauh dari bumi.

Ketiga, terdapat dugaan bahwa SpaceX berusaha memonopoli luar angkasa, meskipun sudah dibantah oleh Elon Musk. Hal ini dinilai oleh Badan Antariksa Eropa (ESA) bahwa Musk 'membuat aturan' untuk industri luar angkasa komersial yang sedang berkembang, sedangkan pesaingnya sangat sedikit.

Keempat, akan terjadi persaingan antara operator dalam industri telekomunikasi dengan operator seluler lokal karena perusahaan asing memiliki kekuatan modal yang sangat besar.

Kelima: terdapat studi militer China yang menyebutkan bahwa jaringan komunikasi Starlink SpaceX berpotensi mengancam keamanan nasional, terutama nasional China (inet.detik.com, 1 Sep 2023).

Dari kelima bahaya tersebut, sudah selayaknya pemerintah tidak lagi menjalin kerja sama dengan pihak asing yang berlandaskan kapitalisme. Transformasi digital yang diserahkan kepada pihak asing hanya akan semakin menguatkan cengkraman asing.

Oleh karena itu, pengelolaan transformasi digital yang diserahkan kepada pihak asing tidak akan berdampak besar pada masyarakat, malah justru membahayakan dari sisi keamanan. 

Bahaya keamanan tersebut muncul dari penerapan sistem kapitalisme saat ini, yang semakin menambah kekuatan asing dalam negeri serta sistem kapitalisme yang hanya berfokus pada pemilik modal. 

Pemerintah sudah seharusnya melihat dan mencontoh bagaimana pada masa lalu ada sebuah negara yang mampu menguasai 2/3 dunia, berkembang pesat, dan unggul dalam teknologinya. Negara tersebut adalah negara yang menerapkan Islam dalam sistem pemerintahannya. Beberapa kewajiban sistem pemerintahan dalam Islam, yang saat ini tidak dilakukan, adalah:

Pertama, Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk paket data dan ketersediaan jaringan internet yang saat ini sangat penting dalam perkembangan dunia.

Kedua, proyek pembangunan yang akan dilakukan harus direncanakan dengan cermat dan dilakukan pengkajian mendalam atas kelayakannya dari berbagai aspek, dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

Ketiga, Islam mewajibkan negara untuk melindungi keamanan baik secara fisik maupun nonfisik, seperti data-data negara juga rakyat.

Sehingga sudah selayaknya kita beralih dan mencontoh Rasulullah saw. karena telah terbukti hasilnya. Wallahualam bissawab. [Ni]

Kisaran, 22 Oktober 2023