Banjir di Awal Musim Penghujan, Mitigasi Bencana Dipertanyakan

Oleh. Yuke Octavianty

(Forum Literasi Muslimah Bogor)

Bencana banjir menjadi agenda tahunan yang selalu menghampiri di musim penghujan. Seperti sudah menjadi langganan, setiap kebijakan yang ditetapkan pun tak mampu meredakan penyakit tahunan ini. 

Musim penghujan sudah dimulai. Banjir pun terjadi dimana-mana termasuk di ibukota Jakarta. Salah satunya yang tengah menjadi sorotan adalah banjirnya stasiun LRT Cawang-Halim pada Minggu (5/11) lalu (cnbcindonesia.com, 5/11/2023). Meskipun mengalami kebocoran hebat saat diterjang hujan pada sore itu, Vice President Public Relation KAI Joni Martinus mengungkapkan, pelayanan operasional tidak mengalami gangguan, meskipun ditemukan permasalahan di beberapa stasiun. Termasuk stasiun Cawang-Halim. Investigasi dan perbaikan kerusakan area terdampak akan dikembalikan kepada para kontraktor. Demikian lanjut Joni. 

Bencana banjir tak hanya terjadi di stasiun LRT Cawang-Halim. Namun juga terjadi di beberapa wilayah ibukota. Berdasarkan laporan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI Jakarta, terdapat setidaknya 54 RT terendam banjir sejak Sabtu, 4 November 2023 hingga Minggu (liputan6.com, 5/11/2023). Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta menyebutkan banjir yang terjadi sebagai akibat tingginya curah hujan dan meluapnya sungai Ciliwung yang berada di sekitar pemukiman warga. Keadaan serupa pun terjadi di Bekasi, dan Depok (metro.tempo.co, 5/11/2023). Banjir tahunan selalu menggenangi pemukiman warga. Dan selalu berulang dari tahun ke tahun. Namun, tahun ini lebih parah daripada tahun sebelumnya. Awal musim penghujan baru saja datang, tetapi banjir sudah sering menerjang. 

Bencana banjir sudah berulang kali terjadi. Semestinya negara mampu mengantisipasi sebelum bencana datang. Namun faktanya, tak demikian. Para penguasa hanya melakukan antisipasi setengah hati. Dan sama sekali tak menyentuh akar persoalan. Semua ini karena sistem kapitalisme yang diadopsi dalam mengatur kehidupan dan menetapkan kebijakan. Dalam konsep kapitalisme, mitigasi bencana dianggap sebagai tindakan yang tak menghasilkan keuntungan. Sehingga tak mampu direncanakan dengan matang, terstruktur dan terukur. Konsep hitung-hitungan menjadi kendala terbesar dalam melaksanakan mitigasi bencana. Wajar saja, bencana terjadi semakin parah dari tahun ke tahun.

Dalam sistem kapitalisme, konsep kepemimpinan berdasarkan konsep untung rugi. Sama sekali tak bertujuan melayani rakyat. Hal ini tampak dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan di kota-kota besar, atau kota satelit. Demi mengejar keuntungan para investor. Adanya sentralisasi pembangunan di kota-kota besar mengakibatkan arus urbanisasi yang tak terkendali, seperti yang terjadi saat ini. Akibatnya jumlah penduduk di kota-kota besar membludak dan tata kelolanya pemukiman menjadi amburadul. Kondisi inilah salah satu penyebab buruknya sistem drainase di perkotaan. Belum lagi buruknya tata kelola sampah di kota-kota besar. Maka wajar saja, hujan dengan intensitas besar mengakibatkan banjir di setiap sudut kota. 

Prinsip kebebasan yang menjadi konsep utama sistem kapitalisme menjadikan para pemilik modal bebas memiliki sumber daya alam. Alhasil, mereka merasa bebas melakukan alih fungsi hutan demi menopang bisnis mereka. Lagi-lagi demi keuntungan materi yang terus diburu. Semua tindakan ini dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di perkotaan pun memantik masalah baru. Pembangunan tanpa memperhatikan konsep AMDAL semakin memperparah kondisi yang ada. Akhirnya rakyat hanya bisa pasrah, menerima keadaan tanpa mampu berusaha apapun.

Rakyat adalah bagian utama suatu negara yang wajib dilayani dengan optimal dan sempurna. Konsep ini hanya mampu diterapkan dalam sistem Islam dalam institusi khilaf4h. 

Negara akan menyiapkan mitigasi bencana untuk meminimalkan jumlah korban yang akan berjatuhan akibat suatu bencana. Segala usaha dilakukan seoptimal mungkin. Mulai dari anggaran pembiayaan dan teknologi canggih yang diajukan para khubara (ahli). Semuanya dihitung dengan teliti, efektif dan efisien agar mampu menjaga keselamatan rakyat secara menyeluruh. 

Rasulullah saw. bersabda, 

"Imam adalah ra'in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas kepengurusan rakyat." (HR. Al Bukhari)

Upaya preventif dan kuratif pada bencana banjir akan dilakukan oleh kh4lifah, selaku periayah umat. Usaha preventif, diantaranya Khilaf4h akan memetakan daerah berdasarkan ketinggian dan rawan terkena genangan air atau wilayah dengan serapan air yang rendah. Dan khilaf4h akan melarang adanya pemukiman di wilayah-wilayah tersebut untuk mengurangi risiko bencana. 

Khilaf4h pun akan memetakan hutan sebagai daerah serapan air. Dan akan melarang setiap aktivitas pembabatan dan alih fungsi hutan dengan alasan apapun. Jika ini tetap dilakukan, maka khilf4h akan menindak dan memberikan sanksi yang tegas. 

Tak hanya itu, khilaf4h pun akan membuat daerah resapan air untuk menampung air hujan. Tujuannya untuk mengurangi risiko besar bencana banjir. Sistem drainase pun dibenahi dengan sebaik-baiknya, agar saluran mampu berjalan maksimal saat debit air hujan mulai membesar. Sehingga akibat bencana banjir mampu diminimalisasi seoptimal mungkin.

Betapa sempurnanya aturan Islam dalam wadah khilaf4h. Semua konsepnya mengutamakan kepentingan rakyat. Rakyat terjaga keselamatannya dengan sempurna dalam sistem yang amanah.

Wallahualam bissawab. [Ni]