Oleh. Thaifah Zhahirah (Pendidik dan Pegiat Literasi)
Tidak dimungkiri bahwa perekonomian sebagian besar masyarakat hingga saat ini tidak dalam keadaan yang memadai. Bahkan, untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian saja banyak yang masih mengalami kesulitan. Namun ternyata, fakta ini justru tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Di mana pemerintah justru mengurangi 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta penerima. Pemangkasan ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang diberi wewenang karena beberapa alasan, di antaranya karena penerima manfaat sebelumnya saat ini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani (cnnindonesia.com, 30/10/2023).
Alasan yang menjadi dasar perubahan ini sebenarnya layak untuk dipertanyakan karena jika memang keluarga penerima manfaat (KPM) pindah lokasi bukan berarti mereka sudah tidak membutuhkan bantuan. Begitu pun dengan alasan dianggap telah mampu, karena untuk menetapkan kualifikasi ini diperlukan sebuah standar yang jelas di mana sangat kecil kemungkinan hal ini terjadi pada keluarga dengan jumlah yang banyak di tengah situasi ekonomi yang masih lambat paska Covid-19 dan mahalnya harga bahan pangan.
Penyaluran bansos sudah sejak lama bermasalah, mulai dari tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, adanya potongan dana bantuan, korupsi, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan adanya manipulasi data tidak bisa dikesampingkan.
Sungguh ironi, sebagai negeri yang kaya luar biasa bahkan sumber daya alam (SDA) Indonesia mencapai Rp 200 ribu triliun (djkn.kemenkeu.go.id) rakyat yang hidup di dalamnya justru mengalami impitan kesulitan memenuhi kebutuhan. Bantuan yang diberikan pemerintah juga terkesan masih setengah-setengah dan tidak menjangkau semua. Inilah gambaran kehidupan yang terjadi saat sistem yang diberlakukan adalah kapitalisme. Negara tidak berperan sebagai pengurus urusan rakyat, melainkan hanya sebagai regulator yang memastikan kepentingan para pemilik modal.
Dalam sistem kapitalisme kekayaan alam yang melimpah tidak akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat karena semua itu tidak dikelola oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat berupa jaminan pemenuhan kebutuhan. Melainkan diserahkan kepada para kapital untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pengurusan negara kepada rakyat akan selalu berasaskan untung-rugi. Sekalipun ada bantuan yang diberikan, maka hal itu tidak lain hanyalah upaya tambal sulam yang tidak akan menjangkau akar permasalahan.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara justru wajib untuk peduli dengan nasib rakyat bahkan jaminan kesejahteraan akan dipastikan pada individu per individu dengan berbagai mekanisme. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan diberikan dengan murah bahkan gratis dengan kualitas dan kuantitas terbaik.
Islam memandang bahwa fungsi negara bukan sebagai regulator atau fasilitator, melainkan sebagai pengurus urusan rakyat. Semua biaya yang diperlukan diperoleh dari kekayaan alam yang dikelola langsung oleh negara. Hal yang tidak akan mungkin ditemukan dalam penerapan sistem kapitalisme. Selain membiarkan rakyat memenuhi kebutuhannya sendiri, dalam sistem kapitalisme juga tidak ada kepastian tersedianya lapangan pekerjaan yang layak dan memadai sehingga pemenuhan kebutuhan semakin sulit.
Pengurangan jumlah bansos hanyalah persoalan cabang yang muncul dari penerapan sistem kehidupan yang keliru. Pemecahan dengan strategi kebijakan apapun tidak akan mampu menuntaskannya karena selama pengurusan rakyat berasaskan pada kapitalisme maka kepentingan rakyat tidak akan pernah menjadi prioritas.
Islam sebagai pedoman memiliki konsep kehidupan yang jelas. Peran negara dalam Islam sebagai pengurus urusan rakyat akan senantiasa memastikan bahwa seluruh kebutuhan rakyat yang hidup di dalam naungannya terpenuhi. Maka solusi atas persoalan yang muncul akibat penerapan sistem kapitalisme tidak lain adalah sistem Islam. [My]
0 Comments: