Refleksi Hari Kesehatan Nasional, Layanan Kesehatan Masih Jauh dari Harapan

Oleh. Siti Mariyam, S.Pd

Pada tanggal 12 november kemarin, Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-59. Dan tahun ini, peringatan Hari Kesehatan Nasional mengangkat tema 'Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju' sebagaimana yang tercantum dalam logo HKN 2023.

Selaras dengan tema Hari Kesehatan Nsional tahun ini, PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC), holding rumah sakit (RS) BUMN telah menyiapkan langkah transformasi melalui pemanfaatan ekosistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. (jpnn.com, 12/11/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tentang pentingnya memiliki arsitektur kesehatan yang kuat sebagai bekal menghadapi pandemi COVID-19 pada masa mendatang. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa transformasi kesehatan menjadi kunci penting dan ini adalah sesuatu yang telah, sedang, dan akan terus kita upayakan agar Indonesia telah melangkah maju (liputan6.com, 12/11/2023).

Membicarakan tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”, membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, yaitu manusia yang sehat, pintar dan kuat. Karena tanpa adanya SDM yang berkualitas ini, akan sulit untuk memajukan negara. 

Namun pada faktanya, proses pembentukan SDM berkualitas ini masih terhambat oleh persoalan kesehatan yang masih menyisakan banyak masalah. Anak-anak di negeri ini masih terus dihantui dengan permasalahan stunting sebagai dampak dari kekurangan gizi yang diakibatkan karena tingkat kemiskinan dan pengetahuan yang rendah di tengah masyarakat. 

Selain stunting, mahalnya biaya kesehatan di negeri ini juga menjadi hal yang pelik. Banyak  masyarakat menengah kebawah yang akhirnya kesulitan bahkan tidak mampu untuk menjangkaunya akibat mahalnya biaya kesehatan. Ungkapan orang miskin tidak boleh sakit adalah hal yang nyata kebenarannya. Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak bagi semua kalangan masih jauh dari harapan.

Begitu pula dengan kualitas pelayanan kesehatan yang jauh di Indonesia yang belum layak. Belum meratanya alat kesehatan yang berkualitas, adanya diskriminasi layanan kesehatan antara si kaya dengan si miskin merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Banyak keluhan dari masyarakat  tentang buruknya pelayanan kesehatan di negeri ini.

Maka yang seharusnya dipikirkan negara ini adalah lebih mengarah pada terselesaikannya persoalan kesehatan yang belum terselesaikan seperti biaya yang sulit dijangkau semua kalangan, bukan memprioritaskan transformasi ekosistem digital dalam kesehatan. Untuk apa transformasi ekosistem digital jika biaya kesehatan sendiri tidak bisa dijangkau semua masyarakat?

Kompleksnya permasalahan kesehatan di negeri tidak terlepas dari penerapan sistem kapitalisme, di mana segala sesuatu ukurannya adalah uang. Maka jika tidak ada uang, jangan harap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus. Sehingga orang miskin dilarang untuk sakit karena tidak akan mampu menjangkau biayanya.

Negara kapitalis tidak berperan untuk melindungi rakyatnya, sehingga rakyat dibiarkan sendiri menanggung beban biaya kesehatan yang tidak murah. Negara tidak berupaya membiaya kesehatan dengan maksimal agar bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. 

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Islam menjadikan layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang menjadi tanggungjawab negara. Negara dalam Islam akan berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang berkualitas, murah dan mudah terjangkau. 

Dan untuk membiayai hal tersebut, negara Islam memilik berbagai pos pemasukan negara yang menjadikan negara mampu menyelenggarakan layanan kesehatan dengan murah bahkan gratis dan berkualitas. Salah satunya adalah pos kepemilikan umum seperti  barang tambang yang jumlahnya berlimpah.

Barang tambang seperti batu bara, gas bumi, minyak bumi, hingga tambang emas dan berbagai logam mulia lainnya, yang jumlahnya berlimpah akan dikelola oleh negara dan tidak boleh diberikan kepada individu ataupun pihak asing. Hasil pengelolaan kepemilikan umum ini akan dikembalikan kepada rakyat untuk membiayai biaya kesehatan.

Dengan kondisi Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, jika dikelola dengan benar yaitu sesuai dengan syariat Islam, maka seharusnya bukan hal yang sulit untuk menjadikan pelayanan kesehatan secara murah dan berkualitas. Namun sayang, negeri ini dikelola dengan sistem kapitalis yang berdampak pada kemiskinan dan ketidak kesejahteraan.

Demikianlah pandangan Islam dalam menangani persoalan kesehatan. Oleh karena itu, jika kita ingin mentransformasi layanan kesehatan untuk menuju Indonesia maju, maka langkah yang harus ditempuh adalah rubah dulu sistem aturan yang dipakai di negeri ini, dari sistem kapitalisme menjadi sistem Islam yang bersumber dari Allah Swt.

Wallahualam bisshawab. [Hz]