Kemelut Proyek Mercusuar IKN, Sarat Masalah

Oleh. Kikin Fitriani (Aktivis Muslimah)

Jokowi menyebut kemungkinan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, baru akan rampung pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, AS pada Rabu (15/11/2023) waktu setempat.

Presiden Jokowi mengakui belum ada investor luar negeri yang menanamkan modalnya di mega proyek IKN. 

"Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk," kata Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri APEC CEO Summit, San Francisco yang disiarkan YouTube Sekretaris Presiden. (Katadata, Jum'at 17/11/2023)

Proyek IKN punya daya tawar yang menjanjikan bagi para investor luar negeri, antara lain proyeksi pemanfaatan 80% transportasi publik berbasis energi hijau dan konsep pembangunan Ibukota baru berbasis hutan dan alam dengan 70% area hijau. 

Ibukota baru Nusantara berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor infrastruktur, transportasi, tekhnologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan dan perumahan. Faktanya hingga saat ini diakui rezim belum ada investor asing meski berbagai macam insentif yang disediakan oleh pemerintah dan semuanya terkesan alay berlebihan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Agung Wicaksono menyebutkan bahwa setiap investor di IKN akan mendapatkan insentif khusus dalam bentuk kemudahan tertentu, salah satunya Hak Guna Usaha (HGU) yang berlaku sampai 95 tahun. Ada kemudahan lain seperti kemudahan terkait tax holiday dan terdapat kemurahan pajak bagi donasi. Tak hanya itu, investor masih diberikan kemudahan dalam kepabeanan, bea cukai, juga kemudahan terkait proses perizinan dan berlaku sama antara investor domestik dan asing, ucap dia (tirto.id, Senin 20/10/2023).

IKN tak ubahnya proyek Mercusuar yang tidak berbasis pada kebutuhan rakyat, keberadaannya hanya untuk membuktikan, proyek IKN mampu menyedot perhatian luar dan menjadi bahan pertimbangan dalam eskalasi perpolitikan dunia. Pencitraan proyek IKN terkesan menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara besar. Kelihatan sekali kalau proyek IKN ini cenderung hanya memberikan fasilitas eksklusif bagi pihak tertentu. Sejak awal pun rencana pembangunan IKN telah mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai pihak, pasalnya pemindahan ibu kota ini dilakukan pada saat kondisi perekonomian tidak mendukung untuk melakukan mega proyek tersebut.

Terlihat jenis infrastruktur yang dibangun didalam pembangunan IKN seperti sekolah internasional. Faktanya apa bisa terjangkau oleh rakyat jelata penduduk sekitar area tersebut? Pembangunan apartemen yang jelas-jelas bukan untuk hunian kalangan bawah yang tinggal disana. Mirisnya hal yang menyangkut kepentingan dasar rakyat justru diabaikan oleh penguasa. Masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses kebutuhan dasar disebabkan harga yang tidak terjangkau atau daya beli masyarakat turun, tidak tersedianya tempat hidup mereka karena minimnya pembangunan dan lahan.

Proyek yang sarat masalah 

Alasan Jakarta yang rawan banjir ternyata hanya alasan kamuflase yang sering kali muncul agar pemerintah tetap bersikukuh membangun ibu kota yang notabene milik swasta. Catatan kegagalan terlihat kembali pada pembangunan Meikarta dan reklamasi Teluk Jakarta yang punya andil dalam melahirkan proyek IKN yang mangkrak hingga kini.

Tambah berbahaya lagi, pendanaan IKN lebih mengundang investor asing serta mengandalkan investasi yang justru akan menjadi bumerang "Indonesia for sale",  berpotensi mengancam kedaulatan negara, sebab negara atau swasta asing yang  berinvestasi di negeri ini akan lebih mudah mendikte atau menyetir negeri ini, padahal negeri memiliki potensi modal yang luar biasa banyak salah satunya pengelolaan SDA yang melimpah ruah yang mampu menjadi penopang pendapatan negara. Atas nama liberalisasi ekonomi dibawah penerapan sistem ekonomi kapitalisme, negara melepas pengelolaan SDA ke pihak swasta. Penggambaran negeri yang penerapannya dibawah sistem kapitalisme adalah negeri yang selalu mengandalkan investasi jor-joran namun abai pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Terlihat nyata wajah penguasa dalam sistem demokrasi kapitalisme, penguasa tidak pernah peka bahkan peduli apa yang menjadi kebutuhan rakyat malah justru berpihak pada investor. Investor lah yang mengambil peran untuk mengeruk keuntungan besar dari pembangunan IKN ini. Atas nama liberalisasi, penguasa melegalkan UU demi kepentingan korporasi/asing. Padahal ketergantungan pada swasta tidak akan menjadikan negeri ini mandiri berdaulat, bahkan mudah tereksploitasi baik itu secara politik maupun ekonomi. Inilah salah satu bentuk model penjajahan gaya baru neoliberalisme (memanfaatkan negara untuk memfasilitasi kebebasannya dalam bidang ekonomi). Jelas  berbahaya dan mengancam bagi kedaulatan negeri ini.

Umat hari ini membutuhkan penguasa yang mampu menjadi perisai, mampu melindungi dan memprioritaskan kemaslahatan rakyat pada setiap kebijakannya. Penguasa seperti ini hanya dapat ditemui dalam sistem pemerintahan Islam yakni Kh!l4f4h.

Sangat jauh berbeda ketika sistem Islam tegak, Islam menjadikan pembangunan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat yang mengacu pada kebutuhan rakyat yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab syar'i oleh negara.

Sebagaimana hadist Rasulullah Saw : 

Imam (Khalifah) adalah Raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. (HR. al-Bukhari)

Pemimpin dalam Islam punya andil besar dan bertanggung jawab atas segala yang diembannya, melekat kuat dalam diri penguasa, sebab semua urusan rakyat akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Seperti dalam hadist, Rasulullah Saw, bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."(HR.Bukhari)

Strategi dalam membangun sarana dan prasarana fisik atau struktur dalam negara adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kebutuhan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan sarana publik seperti jalan, rel keteta api, bandara, air bersih, waduk, kanal, tanggul, pengelolaan limbah, listrik, telekomunikasi, pelabuhan dan lain-lain. 

Dalam Islam, pembangunan infrastruktur  tidak dapat dipisahkan dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Seluruh pembiayaan infrastruktur tidak lepas dibiayai dari sumber kekayaan alam yang berlimpah yang di simpan dalam Baitul Maal Kh!l4f4h. Negara pun tidak akan pernah tergantung pada investor apalagi melirik investor asing.

Sistem ekonomi Islam dengan tegas mengatur masalah kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi barang dan jasa. Kh!l4f4h senantiasa memastikan sistem politik ekonomi Islam berjalan benar agar semua kebutuhan mendasar rakyat terjamin secara pasti baik untuk individu maupun kelompok.

Proses pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kewajiban negara untuk memberikan pelayanan, tidak akan mengalami kendala, baik dari persiapan proyek hingga pada implementasi pembangunan.

Kh!l4f4h tidak menjadikan skala prioritas utama dalam pembangunan ibukota (baru), jika tidak dirasa penting dan perlu maka pembangunan akan ditunda atau tidak dilaksanakan. Bahkan Kh!l4f4h akan mengalihkan alokasi dana untuk menyelesaikan persoalan nyata yang menyulitkan kehidupan rakyat. Islam sangat menjaga kemandirian bangsa dalam melaksanakan program pembangunan.