Impor Beras, Apa Menjadi Solusi?

Oleh. Rochma Ummu Arifah

Pemerintah Republik Indonesia mengungkap kebutuhan impor beras Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri yang sayangnya masih belum bisa dipenuhi oleh petani Indonesia sendiri. Lantas, apakah ini memang menjadi solusi yang bijak?

Kebutuhan dalam negeri akan tingginya beras tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sehingga, mengharuskan pemerintah mengambil tindakan solutif untuk hal ini. Langkah yang diambil pemerintah adalah menerbitkan kebijakan impor beras. 

Angka kelahiran yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan bertambahnya pula kebutuhan akan beras sebagai bahan pangan pokok warga Indonesia. Hasil panen beras yang tak sebanding dengan kebutuhan inilah yang menyebabkan opsi impor beras menjadi pilihan.

Pemerintah sudah menjalankan usaha penanaman jagung sebagai subsitusi beras. Bahkan pemerintah juga sudah mengapresiasi meningkatnya produksi jagung yang dapat menekan angka impor beras (cnbcindonesia.com, 2/01/2024).

Tentu saja dari wacana impor beras ini (lagi) mendapatkan respon beragam dari berbagai pihak. Ada yang setuju namun tak sedikit pula yang menentang kebijakan ini. Sebagian berpendapat bahwa pemerintah RI masih mampu menjalankan berbagai macam langkah untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan beras tanpa harus impor beras itu sendiri.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sejarah yang panjang akan keberhasilan di sektor pertanian. Swasembada beras serta kemampuan mengekspor hasil pangan ini menjadi satu hal yang mampu dijalankan di masa lalu.

Namun sayang, saat ini sektor pertanian seakan tak menjadi sektor yang menggiurkan sehingga sedikit sekali yang melirik. Bahkan, banyak yang meremehkannya dan tak memiliki keinginan sedikit pun untuk berkecimpung di area ini.

Ditambah sekian banyak areal pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman semakin menggerus nasib petani. Lahan pertanian pun semakin berkurang. Tingginya harga pupuk serta minimnya subsidi pupuk juga semakin mencekik leher petani.

Tak hanya itu, biaya produksi yang amat tinggi seringkali tak berhasil tertutupi di masa panen. Tentu saja, hal ini semakin mengempaskan hasrat dan keinginan untuk bergelut di sektor pertanian.

Semua hal ini secara pasti mengarahkan pada menurunnya produksi petani. Hal ini tentu saja berimbas pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Mirisnya, kondisi ini tak hanya menimpa di petani beras, tapi hampir dialami oleh seluruh petani mana pun.

Melihat hal ini, langkah yang diambil adalah melakukan impor beras. Untuk tahun ini, 2024, pemerintah merencanakan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Tentu angka yang sangat besar.

Impor beras secara besar-besaran ini menunjukan bahwa negeri ini belum mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Bahkan, impor yang dilakukan oleh pemerintah lambat laun akan semakin menggilas kedaulatan pangan dalam negeri. Karena dengan meningkatnya kuantitas impor, produk dalam negeri akan semakin tersisih. 

Hal ini pun juga diakibatkan karena kebijakan pemerintah menurunkan tarif impor yang menyebabkan harga bahan pangan impor lebih murah dibandingkan dengan harga beras lokal. Produk lokal semakin tak mampu bersaing di rumah sendiri dengan produk impor.

Fakta ini semakin terbukti jelas hari ini di mana produk impor sudah semakin membanjiri pasar lokal. Penduduk lokal juga cenderung memilih produk impor karena dirasa kualitasnya lebih tinggi namun harga juga sangat bersaing, bahkan ada yang lebih murah. Jika dibiarkan, produk lokal lambat laun akan mati. 

Menurunnya kuantitas petani serta areal pertanian secara nyata mengakibatkan menurunnya produksi pertanian termasuk bahan pangan. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan jumlah petani di Indonesia sejak tahun 2013 sebesar 7,45%.

Yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pembenahan internal di sektor pertanian itu sendiri. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan intensifikasi pertanian yaitu meningkatkan kualitas dari pertanian itu sendiri.

Memberikan motivasi dan support penuh kepada petani sebagai ujung tombak dunia pertanian. Meninggikan profesi petani sebagai satu profesi yang amat mulia. Bahkan menjadi profesi dengan peran sentral dalam kehidupan di muka bumi ini.

Memperbaiki segala hal yang terkait dengan perbaikan pertanian, misalnya pengelolaan pupuk. Jelas sekali bahwa pemerintah saat ini sedikit demi sedikit melepaskan perannya terkait dengan subsidi, termasuk subsidi pupuk. Mahalnya harga pupuk membuat tinggi pula ongkos produksi produk pertanian. Dengan apa bantuan negara dalam hal subsidi pupuk, tingginya ongkos produksi bisa ditekan. Diharapkan dengan ini, petani bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Selain itu, yang menjadi permasalahan saat ini adalah rendahnya harga saat panen. Permainan harga di tingkat tungkulak ikut andil dalam hal ini. Sehingga, campur tangan pemerintah dalam memberantas tengkulak-tengkulak nakal amatlah penting. 

Hal kedua yang bisa dilakukan adalah ekstensifikasi pertanian yaitu menambah kuantitas mana saja yang dibutuhkan. Misalkan terkait alat-alat pertanian atau pun jumlah lahan pertanian yang sudah sangat terbatas.

Negara memiliki tata kelola lahan dengan konsep memakmurkan bumi. Sehingga, lahan dengan peruntukan sebagai lahan hijau akan tetap dipertahankan keberadaannya dan dicegah alih fungsi lahan.

Jika dibutuhkan adanya alat-alat pertanian modern dan canggih untuk membantu kerja petani, negara seharusnya mendukung akan hal ini. Bisa menyediakan secara gratis atau pembelian secara kredit atau pun dengan sistem pinjam. Mana saja yang memberikan kemudahan kepada rakyat.

Dan negara yang memiliki perhatian besar dalam setiap kebijakannya demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat hanyalah Daulah Khilafah yaitu negara yang dasar pengaturan masyarakatnya pada aturan Islam. Negara ini beserta dengan seluruh jajaran penguasa dan pemerintahnya akan menjalankan amanah rakyat sebaiknya-baiknya untuk kepentingan rakyatnya. Insyaallah. [ry].