Impor Beras Makin Deras, Kedaulatan Pangan Makin Kandas

Oleh. Siti Mariyam, S.Pd.

Indonesia adalah negara agraris, tanahnya yang luas dan subur menjadikan warga negara ini banyak yang menjadi petani. Dengan kondisi negara yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, maka sangat layak jika negara ini bisa diandalkan dalam ketersediaan pangan.

Namun sayangnya, fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Luasnya tanah pertanian tidak menjamin ketersediaan pangan yang ada dalam negeri. Negara bahkan mengambil langkah impor beras dengan alasan ketersediaan beras dalam negeri yang belum mencukupi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia masih membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Sedangkan di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, dan mereka semuanya butuh makan (cnbcindonesia.com, 2/1/2024).

Kebijakan impor beras adalah hal yang ke sekian kali dilakukan oleh pemerintah saat menghadapi permasalahan stok pangan dan harga yang terus melonjak. Kebijakan ini menjadi solusi praktis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketersediaan pangan di masyarakat. 

Padahal, negara ini memiliki kekayaan berupa lahan pertanian yang luas dan subur. Seharusnya negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipasif.  Termasuk menyediakan lahan pertanian di tengah banyaknya alih fungsi lahan, berkurangnya jumlah petani dan makin sulitnya petani untuk bertahan.

Namun, penguasa negara ini lebih memilih melakukan impor beras daripada memajukan bidang pertanian untuk mencapai swasembada pangan.  Dengan kebijakan impor beras ini, maka petani jelas akan dirugikan. Sedangkan keuntungan justru akan berpihak kepada para oligarki yaitu para pengusaha impor.

Jumlah penduduk yang terus bertambah dengan swasembada pangan yang belum tercapai, tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan impor. Seharusnya penguasa negeri ini berpikir keras untuk memajukan bidang pertanian agar bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri. 

Terlebih, negara ini adalah negara agraris. Sehingga sangat memungkinkan untuk bisa mencapai swasembada pangan. Namun lagi-lagi, harapan itu jauh dari kenyataan. Negara lebih memilih menguntungkan para oligarki dibandingkan peduli dengan nasib rakyat dan petani. Inilah karakter dari negara penganut sistem kapitalisme. 

Solusi ini jelas berbeda dengan solusi yang dipunyai oleh Islam. Di dalam Islam, negara adalah pihak yang bertanggungjawab penuh dalam menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan. Oleh karena itu, negara Islam akan melakukan berbagai cara sesuai syariat Islam untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Tanggung jawab ini tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain termasuk kepada pihak korporasi.

Bukan hanya itu, negara Islam juga akan mendukung penuh bidang pertanian. Negara akan membangun infrastruktur pertanian, menyediakan bibit pertanian terbaik yang bisa diakses oleh rakyat dan menyediakan pupuk yang bisa dijangkau oleh petani. Dan berbagai kebijakan-kebijakan lain untuk mendukung kemajuan pertanian. 

Inilah langkah yang dilakukan oleh negara Islam untuk mencapai ketersediaan pangan. Langkah ini hanya bisa dilakukan dalam sistem Khil4fah, bukan sistem kapitalisme seperti saat ini. Wallahualam bissawab. [Ni]