Impor Beras Makin Masif, Bukti Gagalnya Kedaulatan Pangan

Oleh. Ernita S.

Beras merupakan komoditas pangan yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketika cadangan beras belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri maka jalan yang ditempuh pemerintah adalah impor beras. Seperti yang diutarakan akhir-akhir ini oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia memerlukan impor beras untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka membutuhkan beras. Menurut Jokowi ada sekitar 4 juta - 4,5 juta bayi yang baru lahir setiap tahun. Sehingga kebutuhan pangan seperti beras akan bertambah setiap tahunnya. (Cnbindonesia.com, 11/1/2024)

Impor beras dibutuhkan apabila negara belum bisa mengadakan kebutuhan pangannya bagi rakyatnya. Bahkan impornya bisa bertambah dikarenakan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan dan kebutuhan dalam negeri tidak bisa dipenuhi sendiri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh direktur utama perum bulog yang memperoleh perintah impor beras.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan impor beras dari pemerintah untuk cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 2 juta ton. Ia mengatakan kuota impor tersebut juga berpotensi bertambah. "Yang sampai saat ini ada di neraca pangan, untuk beras itu 2 juta (ton). Kita menyebutnya standby supply Indonesia lebih dari 2 juta (ton), tetapi belum tentu kita (lakukan impor) artinya kita saat ini 2 juta (ton) neraca pangan. Sudah dibicarakan kemungkinan lebih dari 2 juta (ton)," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog, Kamis. (Detikfinance.com, 11/1/2024)

Impor beras bisa berpotensi bertambah setiap tahunnya jika negara tidak bisa menghasilkan sendiri. Di mana akhir-akhir tahun ini Indonesia sering mengimpor beras dan bahan pangan yang lain. Padahal predikat sebagai negara agraris kemungkinan sudah tak relevan lagi. Apalagi sumber daya alam yang melimpah dengan lahan pertaniannya sekarang sudah berubah status.

Impor menjadi solusi pragmatis dalam persoalan beras dan bukan kategori yang mendasar.  Bahkan cenderung menjadi cara praktis mendapatkan keuntungan dari impor beras. 

Seharusnya negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipatif. Termasuk dalam hal menyediakan lahan pertanian di tengah banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi secara cepat sehingga merugikan ketahanan pangan Indonesia. Kebanyakan alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, perumahan, perdagangan, infrastruktur dan lain sebagainya. Dampaknya lahan pertanian semakin sempit bahkan lokasi yang strategis dan infrastruktur irigasi mengalami alih fungsi.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah petani yang semakin sedikit dikarenakan menghadapi berbagai persoalan. Seperti permodalan yang terbatas, pupuk yang sulit didapatkan, harga produk yang tidak stabil dan lain-lain. Sehingga negara gagal dalam mewujudkan kedaulatan pangan untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Problematika ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang dianut sehingga negara tidak campur tangan pada mekanisme pasar yang berarti bahwa swasta sebagai pemain di pasar. Negara memiliki peran sebagai regulator saja yang bertugas membuka dan menutup portal impor. Lebih-lebih kuputusan impor ternyata bukan berpihak kepada petani namun kepada pengusaha yang mendapatkan keuntungan.

Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan. Negara mewujudkan swasembada penuh untuk komoditas pangan kategori kebutuhan pokok seperti beras. Serta mengedukasi  masyarakat untuk melakukan disersifikasi pangan sehingga tidak bergantung pada jenis bahan tertentu saja.

Dalam sistem Islam akan dibangun produksi dalam negeri dengan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, penerapan teknologi mutakhir dan lain-lain. Selain itu, akan dibangun jaringan ditribusi yang baik dan adil guna memastikan tidak ada hambatan dari sawah hingga ke tangan konsumen, termasuk kenaikan harga yang tidak wajar. Dan mengawasi peluang praktik penimbunan agar bisa mencegah serta memberikan sanksi bagi pelakunya.

Sistem Islam akan mencari berbagai jalan agar terwujud kedaulatan pangan melalui mekanisme tersebut. Sehingga jaminan stok beras merupakan aspek penting dalam tata kelola sektor pangan dan pertanian. Islam akan mewujudkan negara adidaya sebagai cita-cita dalam perjalanan panjangnya. 

Wallahu a'lam bish shawab. [My]