Kebijakan Pembangunan Kapitalisme Pembawa Bencana Berulang

Oleh. Naini Mar Atus S

Musim hujan sudah merata di wilayah Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bencana banjir terus melanda dan menjadi berita seakan tidak ada habisnya.

Di Riau misalnya, dari catatan BPBD Riau, setidaknya sekitar 6000 orang mengungsi akibat lahan,  rumah dan tempat usaha mereka terdampak banjir. Jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, yakni 3.992 orang lantaran rumah mereka terendam banjir (cnnindonesia.com, 13/1/2024).

Di Bandung, tepatnya di Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, banjir merendam ribuan rumah warga akibat luapan Sungai Citarum dan jebolnya tanggul anak Sungai Cikapundung (beritasatu.com, 14/1/2024).

Masih banyak kota, desa dan kecamatan di berbagai wilayah Indonesia yang mengalami hal serupa yakni banjir di musim penghujan. Hal ini karena berkaitan dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Pembangunan yang asal-asalan yang tidak memperhatikan faktor lingkungan.

Alih fungsi lahan besar-besaran juga ditengarai menjadi salah satu penyebab banjir di daerah-daerah. Wilayah yang seharusnya menjadi tempat resapan air disulap jadi area pemukiman, pabrik dan wisata. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan raya maupun jalan tol, sekolah, rumah sakit turut menyumbang penyebab banjir di daerah-daerah. Ditambah, kurangnya perhatian pengelolaan sungai yang menyebabkan banyak sungai dan tanggul-tanggul jebol tidak kuat menahan debit air.

Proyek pembangunan yang dikerjakan asal-asalan demi mengejar keuntungan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan menambah deret panjang permasalahan di kemudian hari. Inilah model pembangunan yang dibangun atas asas kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abai atas dampak terhadap lingkungan termasuk tata kelola secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan pariwisata dan lain sebagainya.

Banjir dan kerusakan lingkungan lainnya merupakan buah dari ulah tangan manusia yang serakah. Dimana kebijakan pembangunan dalam sistem kapitalisme telah membentuk manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola lahan sehingga bisa mengantarkan kepada berbagai penderitaan dan kerusakan saja. 

Kebijakan pembangunan dalam Islam mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat serta menjaga lingkungan agar tetap dalam keharmonisannya. Pembangunan dilakukan dengan terancana dan terukur memperhatikan aspek lingkungan yang terkelola dengan baik.

Pembangunan juga dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya sehingga bangunan yang tercipta kokoh, kuat dan tidak merusak keseimbangan ekologi lingkungan. 

Selain itu, pembangunan dilaksanakan untuk kepentingan umat dan memudahkan kehidupan umat. Penguasa hanya menjalankan kebijakan berdasarkan aturan Allah dan Rasul-Nya. [ry].