Kekuasaan dalam Sistem Demokrasi

Oleh. Aan Nurhasanah

 

Politisasi Bansos dalam sistem Kapitalisme-demokrasi menjadi suatu keniscayaan, tentu hal ini demi teraihnya kursi kekuasaan yang menjadi tujuan dan akan diperjuangkan dengan segala macam cara, oleh karena itu setiap peluang akan dimanfaatkan, tidak peduli dengan rambu-rambu halal haram, karena yang dijunjung tinggi adalah asas kebebasan akibat adanya pemisahan agama dari kehidupan. 

Sederet bantuan sosial (bansos) mulai dari bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), BLT El Nino Rp 200 ribu per bulan, hingga yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan Rp 200 ribu per bulan, telah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak akhir tahun kemarin. Alasan utama pemberian sederet bansos adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan.  Meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.

"Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah," papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (detik. com, 2/2/2024)

Meskipun demikian, Jokowi menjelaskan bahwa, bantuan sosial yang diberikan sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi, apalagi sebagai keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Karena, bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September 2023.

Pemimpin dalam sistem Demokrasi adalah untuk kekuasaan, maka segala macam cara akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Apalagi, dengan kondisi sumber daya manusia yang rendah dan kemiskinan yang menimpa, menyebabkan masyarakat berfikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. 

Kemiskinan ekstrem yang menjadi masalah negara, seharusnya bisa dientaskan dengan cara yang komprehensif dan menggali dari akar, apa penyebab kemiskinan tersebut. Bukan hanya sekedar membagi-bagikan bansos terus menerus, apalagi menjelang pemilu, pembagian bansos semakin meningkat, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam sistem demokrasi bansos di politisasi.

Sudah menjadi tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun, hal ini sulit di raih dalam sistem Kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator, negara tidak turut mengatur dan menjamin kehidupan rakyat. Jelas, derita umat hari ini adalah hasil kebatilan sistem kapitalisme yang diterapkan penguasa. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri dengan prinsip "Siapa yang kuat, dia yang bertahan". Akibatnya, penderitaan dan kemiskinan semakin banyak. Kondisi rakyat yang seperti ini, juga sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh para opportunis, dengan adanya kepentingan politik untuk meraih kekuasaan.

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, yang dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena, kekuasaan dalam Islam adalah untuk menjaga, menerapkan dan mendakwahkan Islam. Serta bertanggung jawab dunia akhirat dalam mengurus rakyat dengan hukum-hukum Islam. 

Islam juga menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah swt  

“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu" (HR. Muslim)

Penguasa Islam akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara, sehingga menjadikan rakyatnya mempunyai pola pikir dan pola sikap yang Islami dan mampu mewujudkan sumber daya manusia yang berkepribadian Islam, hingga diantaranya dapat mencetak generasi yang amanah dan jujur. 

Islam tidak dapat tegak sempurna tanpa kekuasaan. Maka, kekuasaan itu penting. Hanya saja, yang dituntut bukanlah sekedar kekuasaan semata, namun kekuasaan yang menolong. 

"Dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(ku)."

Negara akan mengedukasi rakyat dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam memilih pemimpin. Islam telah menjelaskan beberapa syarat bagi seorang pemimpin, jika pemimpin itu adalah kepala negara, mestilah memenuhi tujuh syarat, yaitu harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan tugas sebagai pemimpin atau kepala negara.

Sehingga umat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka tidak akan sembarang memilih pemimpin, dan seorang pemimpin yang terpilih pun akan berkualitas karena menyadari bahwa kepemimpinan itu adalah amanah, serta berusaha melaksanakannya disertai dorongan takwa kepada Allah swt, tanpa harus pencitraan mencari berbagai cara agar disukai rakyat, untuk meraih kekuasaan semata. Wallahualam bissawab. [ry].