Masalah Gizi, Akankah Tersolusi dengan Sistem Hari Ini?

Oleh. Yuke Octavianty

(Forum Literasi Muslimah Bogor)

Gizi merupakan salah satu indikator penting dalam menetapkan kriteria kualitas kesehatan individu. Namun, saat ini kualitas gizi yang baik sangat sulit ditemukan di kalangan masyarakat umum. Kesejahteraan ekonomi menentukan kualitas kesehatan secara signifikan.

Hari Gizi Nasional yang selalu diperingati pada tanggal 25 Januari setiap tahunnya. Pada tahun 2024 kali ini, hari Gizi mengusung tema "MP ASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting" (kemenkopmk.go.id, 28/1/2024). Rangkaian gelaran acara meriah diselenggarakan pada Minggu, 28 Januari 2024 dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan Kemenko PMK yang diwakili oleh Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Jelsi Natalia Marampa, serta eselon 1 dan 2 dari Kementerian/Lembaga. 

Angka stunting di Indonesia masih dalam tarat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angkanya mencapai 21,6 persen (kemenkopmk.go.id, 28/1/2024). Meskipun berdasarkan survey mengalami penurunan angka dari 24,4 persen pada tahun 2021, namun masih diperlukan usaha besar. Yakni mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Program menggencarkan MPASI yang tinggi protein hewani demi mencegah stunting menjadi sorotan khusus dalam peringatan hari Gizi tahun ini. Karena angka stunting yang tak kunjung stabil dari tahun ke tahun. Guru besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Endang L. Achadi, mengungkapkan bahwa stunting bukan kondisi yang harus diobati. Namun harus dicari cara mengatasi dan mencegahnya (republika.co.id, 17/1/2024). 

Masalah stunting tidak hanya sekedar masalah pertumbuhan individu per individu. Namun berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar per individu. Selama ini negara tidak mampu melayani kebutuhan dasar setiap rakyatnya dengan layak. Tingginya angka kemiskinan di setiap wilayah sangat berdampak pada pemenuhan gizi setiap anggota keluarga. Jangankan untuk mendapatkan makanan bergizi, demi memenuhi kebutuhan makanan per harinya dibutuhkan "effort" yang luar biasa bagi para kepala keluarga. Di tengah mahalnya berbagai bahan makanan pokok dan minimnya lapangan pekerjaan yang layak. Wajar saja, saat kemiskinan menjadi fakta yang tidak terhindarkan. 

Solusi yang diberikan pemerintah justru tidak mampu menjadi solusi harapan. Tengok saja, kasus program makan siang anti stunting beberapa waktu lalu di Depok. Anggaran Rp 18.000, namun menu yang tersaji hanya sayur sawi dan tahu (kompas.com, 18/11/2023). Temuan ini pun diperkuat dengan adanya data penyalahgunaan anggaran daerah. Dana Rp 10 milyar yang mestinya untuk pengentasan stunting, ternyata hanya Rp 2 milyar yang digunakan dengan jelas untuk program pengentasan stunting (republika.com, 14/6/2023). Sementara sisanya, Rp 8 milyar untuk perjalanan dinas, rapat dan program lain yang tidak sesuai dengan fokus tujuan. 

Stunting adalah masalah sistemik yang membutuhkan solusi menyeluruh. Tidak hanya sekedar masalah gizi dan kesehatan. Masalah ini pun berhubungan erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Berbagai perbaikan wajib dilakukan demi mencapai tingkat kesejahteraan yang ideal. Salah satunya perbaikan tata kelola bahan pangan. Distribusi dan stabilisasi harga pangan membutuhkan skema pengurusan yang amanah dan menyeluruh. Bukan malah dikendalikan korporasi oligarki yang justru selalu mengaitkan setiap kebutuhan masyarakat dengan kepentingan bisnis. Untung rugi dijadikan orientasi menetapkan kebijakan. Alhasil, kepentingan pangan rakyat terpinggirkan. Ketahanan pangan pun mustahil tercipta dalam kendali sistem kapitalisme yang mengutamakan konsep bisnis. 

Di sisi lain, badai PHK menjadi masalah yang terus membelit masyarakat di saat ekonomi makin menghimpit. Lapangan pekerjaan layak sangat minim sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan individu. Negara pun hanya berfungsi sebagai regulator yang tidak mampu menjadi pelayan rakyat. Semua dikendalikan para kapitalis oportunis. 

Praktisnya, masalah stunting butuh solusi sistemik yang diterapkan oleh negara. Bukan solusi per keluarga atau per individu saja. Dibutuhkan institusi yang amanah mengurusi setiap kepentingan rakyat. Bukan sekedar program-program ilusi yang sama sekali tidak menyentuh akar masalah. 

Politik Islam artinya kepengurusan semua urusan umat dengan amanah. Semua dilakukan demi ketaatan pada syariat yang ditetapkan Dzat Maha Pencipta, yakni Allah SWT.

Islam menetapkan bahwa setiap kepentingan umat wajib dilayani oleh negara. Sistem Islam dalam wadah khilafah mampu menjamin setiap pemenuhan kebutuhan primer setiap individu. Mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan sistem yang amanah tersebut, kesejahteraan dan kecukupan gizi setiap rakyat mampu tercover dengan optimal. 

Rasulullah SAW. bersabda, 

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhori).

Konsep kepengurusan yang amanah melahirkan rahmat dan berkah bagi seluruh rakyat. Tidak ada diskriminasi dalam pengaturannya. Kaya miskin, penduduk desa atau kota, semua mendapatkan pelayanan yang adil dan sempurna. Sistem politik Islam yang terintegrasi dengan sistem ekonomi Islam yang tangguh mampu menciptakan generasi yang kuat. Hanya dengan sistem Islam-lah, masalah stunting mampu teratasi dengan menyeluruh. 

Generasi kuat akan terlahir dalam sistem kehidupan yang hebat.  Tidak ada pilihan lain. Islam-lah satu-satunya solusi cerdas menuntaskan stunting.