Negara, Pelindung atau Pedagang?

Oleh. Teh Nani (Pegiat Literasi) 

"Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19, bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid-19, bayar. Konsekuensinya itu", ujar Jokowi saat menghadiri peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (CNN Indonesia, 19 Juni 2023)

Tertanggal 1 Januari 2024, pemerintah menetapkan vaksin Covid-19 resmi berbayar. Di tengah naiknya harga bahan-bahan pokok, pemerintah justru menambah beban rakyat dengan penetapan vaksin Covid-19 berbayar. Walaupun pada sebagian kelompok tetap digratiskan, seperti warga lanjut usia dan kelompok rentan lainnya, namun hal ini tetap saja memberatkan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. 

Pemerintah terkesan mengkotak-kotakkan rakyatnya sendiri yang seharusnya mendapatkan hak yang sama. Karena, sejatinya kesehatan termasuk kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara. Rakyat mempunyai hak yang sama dalam hal ini, karena setiap orang rentan terpapar virus tersebut. Maka, peningkatan kekebalan tubuh itu penting untuk semua lapisan masyarakat.

Penetapan vaksin berbayar ini semakin mempertegas buruknya sistem kapitalis yang hanya mementingkan materi. Slogan kapitalis "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" pun hanya isapan jempol belaka. Karena pada kenyataannya, negara hanya memprioritaskan sekelompok orang yang menguntungkan negara, namun abai terhadap kelompok lain yang tidak berdaya. Alih-alih menjaga dan melindungi rakyatnya, negara justru berperan layaknya pedagang kepada rakyatnya sendiri. 

Berbeda dengan sistem kapitalis, di dalam Islam negara berperan sebagai ro'in (pelayan) dan junnah (perisai). Termasuk di dalamnya upaya mengatasi serangan wabah menular menjadi tanggung jawab negara. Negara akan mendorong dan memfasilitasi para ilmuwan untuk mengembangkan tehnologi sendiri, sehingga mampu mencukupi kebutuhan vaksin secara gratis tanpa bergantung pada negara lain.

Islam sebagai sistem yang sempurna dalam mengatur umat tidak hanya sekadar mengatur urusan ibadah mahdhoh, tapi juga mengatur umat dalam hal bernegara sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw ketika memimpin bangsa arab yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat Rasul yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin dan seterusnya.

Telah terbukti rakyat yang berada dalam sistem Islam merasakan betapa negara memprioritaskan rakyatnya secara adil dan merata. Keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan nampak jelas dalam kehidupan masyarakatnya. Hal itu menggambarkan bahwa hanya sistem Islam yang bersumber dari Sang Pencipta mampu membawa suatu negeri menuju kejayaan dalam memimpin rakyat, baik muslim maupun non muslim.