Oleh. Harini
Bantuan sosial pemberian beras seberat 10 Kg yang sempat terhenti oleh Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali dilanjutkan sejak kamis 15 Februari. Diharapkan bansos ini bertujuan untuk meringankan inflasi harga bahan pokok yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino (kompas.tv Jakarta, 25 Februari 2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sederet bantuan sosial (bansos), berupa bantuan pangan beras 10 Kg, BLT El Nino Rp200.00 per bulan, hingga yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan Rp200.000 per bulan.
Alasan utama pemberian sederet bansos ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Dikatakan penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan
(finance.detik.com, 2 Februari 2024).
Di dalam sistem kapitalis demokrasi sudah menjadi hal yang wajar kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara. Oleh karena itu setiap peluang akan dimanfaatkan. Hal itu wajar karena sistem demokrasi memberikan kebebasan berperilaku. Pada faktanya jelas-jelas sistem ini mengabaikan aturan agama dalam kehidupan. Di sisi lain, karena kesadaran politik masyarakat yang rendah serta rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang menimpa, masyarakat akan berpikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Kebodohan dan ketidak sejahteraan rakyat menjadi ajang permainan para oligarki dengan menggunakan tangan penguasa sistem sekuler kapitalis.
Kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekedar dengan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu. Kasihan rakyat secara terus menerus menjadi korban penguasa demokrasi dan pemilik modal kapitalis oligarki.
Sedemikian jahatnya sistem kapitalis demokrasi kepada rakyatnya, namun tidak dengan sistem Islam, yaitu sistem khilafah. Khilafah Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam memiliki berbagai mekanisme untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Islam juga menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Sehingga penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara. Islam juga mewujudkan SDM berkepribadian Islam, termasuk amanah dan jujur.
Selain itu negara juga akan mengedukasi rakyat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin, sehingga umat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun jelas berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah serta memiliki kompetensi, tidak perlu pencitraan dengan membagi bansos sebagai alat pemenangan pemilu, tidak perlu pencitraan agar disukai rakyat. Tapi rakyat tulus taat dan mencintai pemimpinnya karena keberhasilan seorang khalifah yang mampu mengedukasi masyarakatnya menjadi sosok hamba-hamba yang bertakwa dengan sistem khilafah islamiyah.
Pemimpin yang taat syari'ah yang adil dan amanah sangat dirindukan rakyat. Pemimpin ini akan mencintai rakyatnya dan dicintai pula oleh masyarakatnya. Karena itu kriteria pemimpin di dalam sistem Islam wajib memiliki kemampuan sebagai hamba Allah yang bisa berlaku adil dan taat kepada syariat Allah, yaitu syariat Islam.
Rasulullah saw. bersabda,
"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." (Hadits riwayat Imam Muslim).
[Hz]
0 Comments: