Oleh. Mawar
Harga beras terpantau masih melanjutkan kenaikan. Bahkan cetak rekor baru dan semakin menjauhi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sejak Maret 2023 lalu.
Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga beras secara rata-rata harian nasional di tingkat eceran pada hari Selasa, 13 Februari 2024, naik masing-masing Rp50 dan Rp60 untuk beras premium dan medium. Harga beras premium jadi Rp15.800 per kg dan beras medium ke Rp13.890 per kg.
Sepekan sebelumnya, pada 6 Februari 2024, harga beras tercatat masih di Rp15.540 per kg premium dan medium di Rp13.630 per kg.
Sementara, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, pemerintah menetapkan HET beras berkisar Rp10.900-Rp11.800 per kg medium dan Rp13.900-14.800 per kg premium, tergantung zona masing-masing. (CNBCIndonesia.com, 14/2/2024).
Beras merupakan komoditas pangan utama, sekaligus komoditas politis. Ketersediaannya selalu bikin gaduh ruang publik. Kenaikan harga beras akhir-akhir ini dirasa semakin meresahkan masyarakat. Pola kenaikan harga beras dalam setahun terakhir ini mengkhawatirkan karena tidak terdapat tendensi harga turun meski pemerintah telah membuka keran impor beras besar-besaran.
Setahun terakhir harga beras terus mengalami tren kenaikan, bahkan kenaikan harga beras di tahun 2023 nyaris 20% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Mahalnya harga beras semakin memberatkan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat kaum menengah kebawah karena beras adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib untuk terpenuhi.
Permasalahan distribusi beras merupakan masalah yang sangat krusial di negerin ini dan hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satu yang menjadi faktor penyebabnya adalah rusaknya rantai distribusi beras yang kini dikuasai oleh sejumlah pengusaha (Ritel), termasuk juga adanya larangan bagi petani untuk menjual beras langsung kepada konsumen.
Penguasaan distribusi beras oleh pengusaha ini menyebabkan terjadinya permainan harga, penahanan/ penimbunan pasokan (monopoli) oleh pengusaha, yang tentunya sangat merugikan petani. Tidak terjangkaunya pemenuhan kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan harga beras sejatinya adalah efek dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini gagal menjamin kesejahteraan masyarakat individu per individu. Sistem ini telah menyerahkan pengelolaan distribusi kebutuhan rakyat pada swasta atau korporasi. Sehingga pelayanan diberikan sesuai dengan harga yang dibayarkan. Sementara negara hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan bisnis korporasi.
Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan sekarang ini, kemajuan ekonomi ditentukan oleh besarnya investasi, pertumbuhan, dan lain-lain. Akibatnya, yang diperhatikan adalah para pengusaha/korporat. Sebab, merekalah yang dipandang sebagai pencipta kemajuan ekonomi. Sistem ini gagal menjamin kesejahteraan masyarakat individu per individu. Kondisi rakyat serba kekurangan tidaklah jadi ukuran. Sistem ini telah menyerahkan pengelolaan distribusi kebutuhan rakyat pada swasta atau korporate. Sementara negara hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan jalan bisnis swasta atau korporate.
Dalam sistem kapitalisme distribusi merupakan tersedianya pasokan kebutuhan pokok rakyat sesuai dengan jumlah masyarakatnya, tanpa melihat kebutuhan tersebut mampu terbeli atau terserap oleh seluruh lapisan masyarakat atau tidak. Padahal, jika satu saja individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya berarti negara telah dianggap gagal melakukan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Berbeda halnya dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Dimana sistem islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagai satu kewajiban Negara. Sebagaimana tercata dalam sejarah Negara dalam naungan Khil4f4h Islamiyah yang berhasil menjamin kebutuhan pokok rakyatnya selama 13 abad lamanya.
Khil4f4h memperhatikan setiap rakyatnya dan menelaah adanya kebutuhan bantuan dari negara karena perannya adalah sebagai pelindung semua rakyatnya. Dalam sitem Islam juga mengatur perdagangan dalam negeri termasuk beras dan membiarkan harga ditetapkan oleh permintaan dan penawaran di pasar.
Islam juga melarang adanya praktek monopoli dan menimbun beras dan komoditas lainnya.
Sejatinya Islam hadir ke tengah kehidupan untuk memberikan solusi terhadap semua persoalan umat manusia. Menurut pandangan Islam, negara memberikan perlindungan, dan memberikan kemudahan akses untuk memajukan setiap warga negara.
Rasulullah Saw bersabda: “Imam (Khalifah/kepala Negara) adalah pengurus/pelayan rakyat dan bertanggung jawab atas pengurusan/pelayanan kepada rakyatnya.” (HR. al-Bukhari).
0 Comments: