Oleh. Dea Ariska
Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhan nutrisi juga diperlukan makanan dan minuman yang halal dan baik dikonsumsi. Ada beragam macam bahan makanan dengan berbagai kandungan gizi yang dapat dikonsumsi masyarakat. Agar tubuh dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sejak bayi dalam kandungan, gizi pada ibu hamil pun harus sangat diperhatikan.
Indonesia dengan kekayaan alamnya semestinya mampu memenuhi kebutuhan pangan tersebut untuk masyarakat. Namun untuk memenuhi standar asupan masyarakat ternyata tak semudah itu. Tentunya banyak faktor mulai dari kesadaran individu hingga peran negara yang punya tanggung jawab akan hal ini.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator tingkat kualitas konsumsi pangan masyarakat, mengalami peningkatan pada tahun 2023.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy mengatakan, “Skor PPH tahun 2023 sebesar 94,1. Capaian ini lebih tinggi dari skor PPH tahun 2022 yang tercatat di angka 92,9. Dengan capaian tersebut, Bapanas menetapkan target capaian skor PPH untuk tahun 2024 sebesar 95,2 dari skor ideal 100”, ucap Sarwo Edhy (antaranews.com/23/02/2024).
Namun di sisi lain, masyarakat justru semakin sulit mengakses beras karena harganya yang melambung. Untuk makan lauk telur dan ayam saja masih banyak masyarakat yang menganggapnya menu spesial karena jarang mereka konsumsi.
Begitu juga dengan buah yang belum hadir setiap hari di meja makan, padahal nutrisi yang ada dalam buah juga termasuk yang dibutuhkan oleh tubuh. Angka stunting dan kemiskinan juga semakin meningkat, maka angka PPH disini menjadi patut dipertanyakan kembali. Selain itu persoalan dalam rantai distribusi pun menjadi salah satu prioritas yang perlu untuk segera dibenahi.
Dengan kata lain angka kemiskinan dikatakan turun karena yang kaya semakin kaya, sedang yang miskin semain miskin. Karena faktanya masih banyak juga masyarakat yang merasakan kelaparan, jauh dari slogan standar asupan makanan 4 sehat 5 sempurna.
Di Indonesia, berdasarkan data Asian Development Bank, pada tahun 2022 persentase Prevalence of Stunting Among Children Under 5 Years of Age di Indonesia sebesar 31,8 persen. Jumlah tersebut, menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 di wilayah Asia Tenggara (djkn.kemenkeu.co.id/24/02/2024).
Meski telah mengalami penurunan, tentu angka sekian itu masih perlu diturunkan lagi bahkan sampai diangka nol. Program pemberian makanan bergizi yang telah dijalankan hari ini pun perlu ditinjau dan dikaji ulang, apakah sudah berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan berhasil memenuhi kebutuhan gizi anak. Sebab lagi-lagi birokrasi membuka peluang dilakukannya praktik korupsi.
Masyarakat hari ini rasanya sudah pasrah setiap datang kabar bahwa harga sembako naik, sebab persoalan yang sama selalu terulang di momen yang sama setiap tahun. Mereka tentu mengharapkan solusi dan bertanya-tanya karena seolah persoalan ini tak ada jalan keluarnya, tak jarang isu alam dijadikan sebagai kambing hitam.
Rasanya mungkin ingin marah, tapi tak tau pada siapa, mau bersuara juga sudah pesimis dahulu karena kemunginan kecil didengar. Jelas karena hari ini diterapkan sistem Kapitalisme yang mengutamakan kepentingan kapitalis dan menyebabkan terjadinya monopoli pasar.
Berbeda dengan Islam yang mengharuskan negara menjamin kebutuhan pokok masyarakat dan memastikan distribusi berjalan dengan baik. Untuk mencapai kedaulatan pangan, politik negara agraris harus dijalankan melalui instrumen tiga kebijakan sektor pertanian, yakni produksi, industri, dan perdagangan.
Dengan demikian, proses ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian menjadi sebuah keniscayaan. Ekstensifikasi sendiri dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu mekanisme penguasaan tanah dan menghidupkan tanah mati.
Intensifikasi juga dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pengelolaan lahan pertanian dan larangan sewa tanah pertanian (muslimahnews.net/24/02/2024).
Dalam Islam kedaulatan dan ketahanan pangan negara wajib untuk diwujudkan. Negara melakukan pengawasan pasar sehingga tidak tejadi penimbunan barang, penipuan, dan sebagainya. Negara mengupayakan kesediaan barang jika tejadi kelangkaan akibat ketidakseimbangan penawaran dan permintaan.
Apabila seluruh aturan dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kedaulatan dan ketahanan pangan bukan lagi sekedar angan-angan. Hal ini hanya bisa dilakukan jika negara menerapkan Islam sebagai sebuah sistem, bukan seperti hari ini yang menerapkan kapitalisme sehingga mengakibatkan para kapital saja yang dapat mencapai kesejahteraan hidup. Wallahualam bissawab. [ry].
0 Comments: